Gubernur: Keracunan MBG Muncul setelah SOP Melemah

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca munculnya sejumlah kasus keracunan siswa, di ruang Sakai Sambayan, Selasa (30/9).

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan akar persoalan terletak pada penurunan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), bukan pada sistem atau konsep programnya.

Menurut Mirza –sapaan akrabnya, evaluasi dilakukan bersama Koordinator SPPG se-Lampung Gede yang membawahi hampir 600 dapur penyedia pangan MBG dan Satgas MBG Provinsi Lampung Saipul. 

BACA JUGA:Hujan Deras Picu Banjir, Longsor, dan Pohon Tumbang

’’Kami mendengar laporan, melihat, dan mengevaluasi kemudian merencanakan agar hal-hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Prinsipnya, SOP MBG sudah sangat baik dan terbukti berjalan tanpa insiden selama delapan bulan,” jelas Mirza usai memimpin rapat koordinasi.

Mirza mengungkapkan, sejak Januari hingga 28 Agustus 2025, tercatat 28 juta porsi makanan MBG disalurkan setiap bulan tanpa satupun kasus keracunan. Namun setelah Agustus, muncul rentetan insiden di tujuh lokasi dengan total sekitar 500 siswa terdampak.

“Selama tujuh bulan SOP dijalankan dengan baik, zero accident. Begitu ada penurunan sedikit saja dalam pelaksanaannya, terjadi kejadian luar biasa ini,” ujar Mirza.

Ia menegaskan, persoalan bukan pada sistem, melainkan pada kedisiplinan pelaksana di lapangan. “Kita fokus bagaimana SPPG di Lampung memperketat kembali SOP seperti Januari sampai Agustus kemarin. Semua instrumen harus mengembalikan standar itu,” tegasnya.

Untuk dapur atau SPPG yang terlibat dalam kasus keracunan, Mirza mengatakan penghentian operasional menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun Pemprov meminta agar pemulihan segera dilakukan setelah SOP diperketat.

“Ini kepentingan masyarakat Lampung. Kami ingin pelayanan kembali seperti tujuh bulan kemarin, aman dan terkendali,” ucapnya.

Dari total siswa terdampak, sebagian besar hanya mendapatkan perawatan singkat di puskesmas. Beberapa lainnya sempat dirawat maksimal dua hari sebelum dipulangkan. Mirza menyatakan akan mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk mengawasi dapur MBG secara lebih ketat.

“Hari ini saya instruksikan seluruh kepala daerah, dinkes, kader posyandu, puskesmas, lembaga vertikal dan semua instrumen negara untuk mengawasi seluruh dapur di Lampung. Fokusnya mengembalikan dan memperkuat SOP seperti tujuh bulan kemarin,” tegasnya.

Mirza juga menyinggung pentingnya penggunaan bahan pangan lokal dalam menu MBG. Ia mengakui lonjakan kebutuhan pangan mencapai angka tinggi seiring distribusi 28 juta porsi per bulan.

“Ini jadi pelajaran, hal-hal seperti junk food tidak boleh ada lagi. Kebutuhan pangan meningkat mendadak: 28 juta ekor ayam, 28 juta telur, dan lainnya tiap bulan. Masyarakat Lampung belum sempat mempersiapkan itu,” paparnya.