Skema Antrean Haji Diubah, Masa Tunggu Lebih Singkat

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 30 Sep 2025 - 21:01

Radar Lampung Baca Koran--

Asep juga menjelaskan turut didalami soal kapan pertemuan itu berlangsung, apakah sebelum atau sesuadah penerbitan surat keputusan (SK) mengenai pembagian kuota haji tambahan.

"Jadi apakah pertemuan ini sebelum terbitnya SK itu yang kita dalami juga. Sebelum terbitnya SK atau setelah terbitnya SK," jelasnya.

Apabila, kata Asep, pertemuan itu terjadi setelah terbitnya SK pembagian kuota haji tamabahan, KPK bakal dalami aliran uang hasil korupsi.

"Jadi kita bekerja atas dugaan-dugaan awal. Kemudian dugaan awal itu kita tanyakan dan kita perkuat dengan bukti-bukti," jelas Asep.

Adapun, Tauhid diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

Ia mengaku penyidik mencecar soal pertemuannya dengan Yaqut untuk membahas pembagian haji. "Ada 11 pertanyaan, pertemuan dengan Gus Yaqut," kata Tauhif usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 25 September 2025.

Bukan cuma itu, tapi Tauhid juga dicecar soal kebijakan tambahan kuota haji. Sejak 8 Agustus 2025 lalu, KPK telah menaikan status penanganan dugaan korupsi kuota haji dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Dalam proses ini, KPK telah memeriksa Menteri Agama era Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas pada Senin, 1 Septeber 2025. Sebelumnya pada proses penyelidikan Yaqut juga telah dimintai klarifikasi.

Selama kurang lebih 7 jam dicecar penyidik KPK, ia didalami soal kronologi kupta tambahan yang yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan plotting atau pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler.

"Memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumya. Jadi ada pendalaman," ujar Yaqut usai dilakukan pemeriksaan pada Senin 1 September 2025.

Pada 11 Agustus 2025 KPK mengeluarkan surat keputusan pelarangan bepergian keluar negeri dalam kasus dugaan korupsi kuota haji terhadap tiga orang.

"Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK Telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri," ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo.

Larangan bepergian ini untuk Yaqut Cholil Qoumas, dan dua orang lainnya berinisial Ishfah Abidal Aziz dan Fuad Hasan Masyur.

KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat seperti rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

Banyak barang bukti diduga terkait perkara disita.Di antaranya dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), hingga kendaraan roda empat dan properti.

skema antrean haji diubah, masa tunggu lebih singkat                            jakarta – pemerintah berencana mengubah skema pembagian kuota haji reguler agar lebih adil bagi seluruh daerah. pasalnya, masa antrean haji di indonesia sangat timpang, mulai 15 tahun hingga lebih dari 40 tahun.
wakil menteri haji dan umrah (wamenhaj) dahnil anzar simanjuntak menilai pola lama pembagian kuota tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. ’’selama ini pola lama (pembagian kuota haji reguler) tidak sesuai undang-undang,” kata dahnil, senin (29/9).
menurutnya, kuota haji yang diterima indonesia dari arab saudi berbentuk satu paket. namun saat dibagi ke provinsi, kabupaten, dan kota, hasilnya justru menimbulkan ketimpangan.
baca juga:dilantik, direktur lju tak miliki rencana bisnis
’’ada wilayah yang antreannya 40 tahun lebih, ada juga yang belasan tahun saja. rata-rata nantinya sekitar 25–26 tahun,” jelas dahnil.
ia mengakui aturan baru ini berpotensi menuai pro dan kontra. daerah dengan antrean pendek kemungkinan berkurang jatah, sementara wilayah yang masa tunggunya panjang mendapat tambahan.
namun, menurut dahnil, sistem baru ini lebih mencerminkan asas keadilan. ia mencontohkan pengelolaan nilai manfaat dana haji.
selama ini, daerah dengan antrean sangat panjang justru tidak memperoleh imbal hasil yang semestinya.
 “logikanya, makin lama menunggu, makin besar manfaat yang mereka terima. itu yang akan kita perbaiki,” ujarnya.
dahnil menambahkan, rencana pengaturan ulang antrean haji ini dibawa ke komisi viii dpr. “rapat bersama dpr sekaligus membahas persiapan haji 2026,” katanya.
terpisah, komisi pemberantasan korupsi (kpk) tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi kuota haji saat dijabat oleh menteri agama, yaqut cholil qoumas.
mantan bendahara asosiasi muslim penyelenggara haji dan umrah republik indonesia (amphuri) tauhid hamdi dicecar penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) soal pertemuannya dengan mantan menteri agama, yaqut cholil qoumas. 
 
"jadi kita akan melihat bahwa ada pertemuan-pertemuan itu, apa yang dibicarakan karena dugaannya pasti bertemu ada pembicaraan. masa bertemu diam-diam saja? kalau bertemu ada pembicaraan," ujar plt. deputi penindakan dan eksekusi, asep guntur rahayu di gedung merah putih jakarta.
asep juga menjelaskan turut didalami soal kapan pertemuan itu berlangsung, apakah sebelum atau sesuadah penerbitan surat keputusan (sk) mengenai pembagian kuota haji tambahan.
"jadi apakah pertemuan ini sebelum terbitnya sk itu yang kita dalami juga. sebelum terbitnya sk atau setelah terbitnya sk," jelasnya.
apabila, kata asep, pertemuan itu terjadi setelah terbitnya sk pembagian kuota haji tamabahan, kpk bakal dalami aliran uang hasil korupsi.
"jadi kita bekerja atas dugaan-dugaan awal. kemudian dugaan awal itu kita tanyakan dan kita perkuat dengan bukti-bukti," jelas asep.
adapun, tauhid diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di kementerian agama (kemenag) tahun 2023-2024.
ia mengaku penyidik mencecar soal pertemuannya dengan yaqut untuk membahas pembagian haji. "ada 11 pertanyaan, pertemuan dengan gus yaqut," kata tauhif usai menjalani pemeriksaan di gedung merah putih kpk pada kamis, 25 september 2025. 
bukan cuma itu, tapi tauhid juga dicecar soal kebijakan tambahan kuota haji. sejak 8 agustus 2025 lalu, kpk telah menaikan status penanganan dugaan korupsi kuota haji dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
dalam proses ini, kpk telah memeriksa menteri agama era presiden ri ke-7 joko widodo, yaqut cholil qoumas pada senin, 1 septeber 2025. sebelumnya pada proses penyelidikan yaqut juga telah dimintai klarifikasi. 
selama kurang lebih 7 jam dicecar penyidik kpk, ia didalami soal kronologi kupta tambahan yang yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan plotting atau pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler. 
"memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumya. jadi ada pendalaman," ujar yaqut usai dilakukan pemeriksaan pada senin 1 september 2025. 
pada 11 agustus 2025 kpk mengeluarkan surat keputusan pelarangan bepergian keluar negeri dalam kasus dugaan korupsi kuota haji terhadap tiga orang. 
"bahwa pada tanggal 11 agustus 2025, kpk telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri," ujar jubir kpk, budi prasetyo.
larangan bepergian ini untuk yaqut cholil qoumas, dan dua orang lainnya berinisial ishfah abidal aziz dan fuad hasan masyur. 
kpk juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat seperti rumah kediaman yaqut di condet, jakarta timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di jakarta, rumah asn kementerian agama di depok, hingga ruang direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah (phu) kementerian agama.
banyak barang bukti diduga terkait perkara disita.di antaranya dokumen, barang bukti elektronik (bbe), hingga kendaraan roda empat dan properti.
berdasarkan perhitungan awal kpk, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai rp1 triliun lebih. temuan ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan badan pemeriksa keuangan (bpk). (disway/c1/yud)