Menyikapi Surat Terbuka dari Juwendra Asdiansyah untuk Wali Kota Bandar Lampung

Reporter: Yuda Pranata |

Editor: Yuda Pranata |

Minggu , 28 Sep 2025 - 20:52

Yusdianto pengamat hukum unila--

BANDARLAMPUNG - Menyikapi banyak pertanyaan-pertanyaan di medsos dan Tiktok yang mempertanyakan bantuan hibah Pemkot Bandarlampung sebesar Rp60 miliar untuk bantuan ke kantor Kejati Lampung merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan dan dikritisi masyarakat. Namun, apakah pemberian hibah itu dibolehkan?

Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Unila, Yusdianto, mengatakan bahwa pemerintah daerah atau Pemkot Bandarlampung memang memiliki keterbatasan dalam membangun infrastruktur bagi instansi vertikal (polres, kodim, perguruan tinggi, kejaksaan, pengadilan, KPU, Bawaslu, dst).

Secara hukum, menurut Pasal 298 ayat (6) UU 23/2014, memberian legacy kepada pemda agar dapat memberikan bantuan berupa hibah (bangunan) kepada instansi vertikal yang ada di daerah sepanjang mendukung pelayanan masyarakat.

Kemudian Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang membolehkan pemberian hibah/barang/jasa dari pemda kepada instansi vertikal dengan mekanisme yang ketat.

"Artinya, pemda diperbolehkan memberi dukungan jika memenuhi syarat, skema hibah. Maksudnya, dapat memberikan hibah kepada lembaga vertikal bila mana dianggap penting mendukung pelayanan publik, tidak mengganggu belanja wajib daerah serta disetujui oleh DPRD dan telah dilaporkan ke Kemendagri," ungkap Yusdianto.

Atas hal tersebut, pemkot telah menyesuaikan kekuatan anggaran dengan membuat skema multiyears. Kemudian tidak langsung Rp60 miliar. Tapi, secara bertahap.

"Pandangan akan ada conflict of interest, tentu tidak. Konflik kepentingan bisa terjadi, namun semua itu dapat diantisipasi dengan pencegahan dan tranparansi serta tidak mempengaruhi penegakan hukum," tegas Yusdianto.

Yusdianto menambahkan, apakah kebijakan ini berpotensi mengganggu independensi atau integritas Kejati Lampung di mata publik?

"Jawabanya tentu saja tidak. Karena ini komitmen pemda untuk mendukung peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum," ucap Yusdianto.

Ketika fasilitas kerja terpenuhi, kejati dapat fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem kerja yang pada akhirnya meningkatkan profesionalisme.

Di mana, cetus Yusdianto, profesionalisme yang tinggi adalah benteng utama terhadap segala bentuk intervensi.

Selain itu, melalui skema hibah gedung minimal mampu mendorong sinergi untuk kepentingan publik. Dalam artian, kedua lembaga (pemkot dan kejati) memiliki tujuan yang sama menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang adil.

menyikapi surat terbuka dari juwendra asdiansyah untuk wali kota bandar lampung                            bandarlampung - menyikapi banyak pertanyaan-pertanyaan di medsos dan tiktok yang mempertanyakan bantuan hibah pemkot bandarlampung sebesar rp60 miliar untuk bantuan ke kantor kejati lampung merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan dan dikritisi masyarakat. namun, apakah pemberian hibah itu dibolehkan?
pengamat hukum dari fakultas hukum unila, yusdianto, mengatakan bahwa pemerintah daerah atau pemkot bandarlampung memang memiliki keterbatasan dalam membangun infrastruktur bagi instansi vertikal (polres, kodim, perguruan tinggi, kejaksaan, pengadilan, kpu, bawaslu, dst).
secara hukum, menurut pasal 298 ayat (6) uu 23/2014, memberian legacy kepada pemda agar dapat memberikan bantuan berupa hibah (bangunan) kepada instansi vertikal yang ada di daerah sepanjang mendukung pelayanan masyarakat.
kemudian permendagri no. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang membolehkan pemberian hibah/barang/jasa dari pemda kepada instansi vertikal dengan mekanisme yang ketat.
baca juga:kekerasan terhadap perempuan mendominasi
"artinya, pemda diperbolehkan memberi dukungan jika memenuhi syarat, skema hibah. maksudnya, dapat memberikan hibah kepada lembaga vertikal bila mana dianggap penting mendukung pelayanan publik, tidak mengganggu belanja wajib daerah serta disetujui oleh dprd dan telah dilaporkan ke kemendagri," ungkap yusdianto.
atas hal tersebut, pemkot telah menyesuaikan kekuatan anggaran dengan membuat skema multiyears. kemudian tidak langsung rp60 miliar. tapi, secara bertahap.
"pandangan akan ada conflict of interest, tentu tidak. konflik kepentingan bisa terjadi, namun semua itu dapat diantisipasi dengan pencegahan dan tranparansi serta tidak mempengaruhi penegakan hukum," tegas yusdianto.
yusdianto menambahkan, apakah kebijakan ini berpotensi mengganggu independensi atau integritas kejati lampung di mata publik?
baca juga:bayar pbb di bandarlampung dapat minyak goreng, pemkot dorong kepatuhan pajak
"jawabanya tentu saja tidak. karena ini komitmen pemda untuk mendukung peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum," ucap yusdianto.
ketika fasilitas kerja terpenuhi, kejati dapat fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem kerja yang pada akhirnya meningkatkan profesionalisme.
di mana, cetus yusdianto, profesionalisme yang tinggi adalah benteng utama terhadap segala bentuk intervensi.
selain itu, melalui skema hibah gedung minimal mampu mendorong sinergi untuk kepentingan publik. dalam artian, kedua lembaga (pemkot dan kejati) memiliki tujuan yang sama menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang adil.
baca juga:aji kecam pencabutan kartu liputan jurnalis cnn oleh istana
"kolaborasi dan sinergitas yang baik, maka akan saling mendukung check in balance dari lembaga eksternal dalam setiap pengawasan kegiatan yang menyangkut kepentingan publik," ujar yusdianto yang juga selalu mendukung dalam kegiatan elemen antikorupsi di lampung.
di era digitalisasi dan keterbukaan informasi publik ini, justru akan memupuk kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum bekerja sama demi kebaikan bersama.
pemberian hibah bukan sebagai ancaman atau adanya conflict of interest atau mengurangi independensi. sebaliknya, justru akan dapat mendorong peluang strategis untuk membangun sinergi pemerintah daerah dan penegak hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta clean and good government.
selain itu dengan support hibah gedung bukan hanya sekadar bantuan fisik, melainkan juga investasi masa depan yang diharapan dapat memperkuat hubungan, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif antara pemkot dan kejati.
baca juga:tungku gula aren sebabkan satu rumah terbakar
tujuannya adalah penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif di daerah.
"apakah lebih tepat pemkot membantu kejari bandarlampung, mengingat kejari merupakan mitra kerja langsung pemkot? saya kira semua sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari instansi vertikal," kata yusdianto.
yusdianto menambahkan, dampak jangka pendek, sedang, dan panjang dari kebijakan pemberian hibah gedung terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik.
hal ini sebagai tanda dan langkah strategis yang saling menguntungkan. jika dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, kebijakan ini tidak hanya memperkuat sinergi antara pemkot dan kejati, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta aparat penegak hukum secara keseluruhan.
baca juga:gagal curi motor, pelaku curanmor tembakkan senjata api ke arah warga di bandar lampung
otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mendukung pembangunan infrastruktur instansi vertikal melalui mekanisme hibah. asalkan, ini sesuai ketentuan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.
''namun, perlu penguatan pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi manfaat agar praktik ini tidak menggerus prinsip kemandirian fiskal serta tujuan utama desentralisasi,'' tutup yusdianto. (*)