DPR dan Demokrasi Berdampak

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Tim Redaksi |

Rabu , 03 Sep 2025 - 21:42

ILUSTRASI DPR dan Demokrasi Berdampak-Foto .-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway- -

dpr dan demokrasi berdampak                            oleh: muhammad turhan yani*
dalam beberapa pekan terakhir, dewan perwakilan rakyat (dpr) sedang disorot masyarakat, bahkan didemo langsung oleh elemen masyarakat ke gedung dpr. mereka merasa tidak puas dengan kinerja anggota dpr dan menolak rencana kenaikan gaji serta tunjangan yang fantastis di tengah kebijakan efisiensi keuangan negara.
benarkah terpilihnya anggota dpr sebagai simbol bahwa demokrasi telah berhasil? dpr dipilih rakyat. namun, setelah terpilih, apakah benar mereka telah memperjuangkan aspirasi rakyat sebagaimana konsep demokrasi menurut abraham lincoln yang mengartikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
baca juga:wapres gibran digugat rp125 triliun 
komitmen dan integritas anggota dpr, mulai dprd sampai dpr ri, perlu diuji seiring dengan berbagai persoalan yang disorot belakangan. mulai kasus korupsi, rencana kenaikan gaji dan tunjangan, sampai ada yang terlibat judi online (judol). apalagi, kinerja belum tampak nyata dan dirasakan masyarakat. 
motivasi menjadi anggota dpr
pilihan sebagai politisi atau terjun ke dunia politik praktis sejak era reformasi menjadi euforia yang tak terbendung, mengalir deras bagaikan keran yang terbuka lebar. secara umum, motivasi seseorang terjun ke dalam politik dapat diklasifikasi menjadi empat alasan. 
pertama, politik sebagai naluri dan cita-cita mulia. kedua, pilihan spekulatif. ketiga, pilihan mencari penghidupan. keempat, pilihan darurat. 
bagi yang menjadikan politik sebagai naluri dan cita-cita mulia, sejak awal disiapkan dengan baik dan didukung integritas serta kapabilitas yang memadai, bagi yang pilihan spekulatif hanya ingin merasakan bagaimana kehidupan dalam politik praktis sekalipun secara ekonomi sudah mapan. 
bagi yang pilihan mencari uang, biasanya segala cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. sedangkan bagi yang pilihan darurat, yang penting ada pekerjaan sebagai penggantinya.
setiap alasan pilihan membawa konsekuensi bagi politikus yang bersangkutan. kelompok pertama umumnya melahirkan politisi tulen dan idealis. kelompok kedua melahirkan simbiosis mutualisme antara politisi dan partai politik (parpol) karena saling membutuhkan. 
kelompok ketiga melahirkan politisi yang sering menghalalkan segala cara (machiavalisme). terakhir, kelompok keempat melahirkan politisi yang situasional dan kondisional.
motivasi dan pilihan tersebut berdampak pada perjalanan karier politik masing-masing. misalnya, anggota dpr yang sejak awal ingin berjuang untuk rakyat dan memperbaiki bangsa akan menjadi politisi idealis dan berintegritas. 
lalu, bagi politisi yang kategori simbiosis mutualisme, saat menjadi anggota dpr, mereka sering dijadikan sebagai tulang punggung dalam membiayai kebutuhan parpol sehingga sering menjadi persoalan di kemudian hari karena terjadi konflik kepentingan, walaupun ada yang tidak melakukan hal demikian.
bagi politisi yang terjun ke politik karena hendak mengumpulkan uang, saat menjadi anggota dpr, mereka umumnya sering mengalami masalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan karena orientasinya uang. 
apalagi, dalam kampanye, mereka mengeluarkan modal politik dalam jumlah besar. sedangkan politisi yang berasal dari pelarian dari profesi sebelumnya, sebagian ada yang menjadi anggota dpr yang baik, sebagian ada yang terjerumus, baik disengaja maupun tidak, karena minimnya pengetahuan dan bekal politik yang dimiliki. 
berdasar fakta empiris yang disaksikan, motivasi menjadi anggota dpr (legislatif) di indonesia, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat, tampaknya hampir merata motivasi pertama sampai keempat tersebut. 
signifikansi pendidikan anggota dpr
seiring dengan seringnya anggota dpr terjerumus dalam beberapa kasus, misalnya, korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan judi online, diperlukan pendidikan bagi anggota dpr secara terprogram dan berkelanjutan. 
tujuannya, dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dengan baik. saat ini belum banyak parpol yang menyiapkan program pendidikan dan pengaderan yang matang dan berkelanjutan bagi kadernya yang menjadi anggota dpr. kalaupun ada, biasanya itu hanya bersifat temporal, arahan sesaat.
pada tataran parpol, program pendidikan yang berkelanjutan sebagai anggota dpr perlu disiapkan dengan desain pendidikan dan kurikulum yang holistik, dengan menghadirkan narasumber yang memiliki pengalaman, kapabilitas, dan integritas untuk memberikan bekal kepada calon anggota dpr.
program itu pada sebagian parpol biasanya disebut sekolah partai, diklat kader partai, dan sejenisnya. meski demikian, dalam implementasinya, program itu belum berfungsi dengan maksimal, hanya temporal.
pada tataran kelembagaan legislatif pada semua tingkat (kota/kabupaten, provinsi, dan pusat), perlu dilakukan program pendidikan dan pelatihan yang memadai sebelum mereka dilantik sebagai anggota dpr. 
mereka perlu dibekali bagaimana menjadi anggota dpr yang baik, jujur, adil, dan bijaksana sehingga kelak mereka dalam menjalankan tupoksinya dapat memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.
program sekolah atau diklat itu berlaku bagi anggota dpr sebelum mereka bertugas, mirip matrikulasi dalam perkuliahan. apalagi, latar belakang anggota dpr sangat heterogen. 
program dijalankan secara berkala, setiap tiga bulan sekali ”sekolah anggota dpr” atau diklat anggota dpr. dalam instansi, mirip dengan diklat kepemimpinan (diklatpim). 
dengan program itu, diharapkan berbagai penyimpangan sebagai anggota dpr dapat dicegah sehingga perjalanan mereka selama mendapat amanat rakyat dapat ditunaikan dengan baik dan memberikan kontribusi dalam pendidikan politik keteladanan. tidak menjadi pesakitan karena kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan. 
mengapa diperlukan pendidikan anggota dpr? data komisi pemberantasan korupsi (kpk) sejak 2004 hingga juli 2023 menyebutkan, sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota dpr dan dprd. 
fakta itu menjadi ironi sebagai wakil rakyat yang diharapkan dapat menjalankan amanat rakyat. akan tetapi, justru tidak amanat (tidak dapat dipercaya).
tanpa ikhtiar atau upaya yang disertai tindakan konkret, laju korupsi di indonesia akan makin meluas dan menggurita. 
sebagai gambaran yang memprihatinkan, rekap korupsi tahun 2024, kpk mencatat kementerian atau lembaga setingkat lainnya menjadi instansi yang paling banyak terjerat kasus korupsi. 
tahun 2024, ada 39 kasus di instansi tersebut. posisi kedua ditempati bumn atau bumd dengan 34 kasus.
sebagai bagian dari anak bangsa, kita sangat miris dan ikut prihatin dengan perilaku sebagian pejabat negara dan sebagian anggota dpr, baik pada saat mereka masih menjabat maupun setelah selesai menjabat. 
sebab, jeratan hukum menanti, mengalami akhir jabatan yang su’ul khatimah (akhir yang tidak baik), yang tidak dikehendaki siapa pun, akan tetapi faktanya sering terjadi.
melalui desain pendidikan anggota dpr secara terprogram dan berkelanjutan, diharapkan dapat membentuk integritas mereka dan mencegah terjadinya korupsi serta penyalahgunaan jabatan. 
dengan begitu, amanat rakyat dapat ditunaikan dengan baik dan pembangunan nasional dapat melaju dengan cepat. 
itulah demokrasi yang berdampak, demokrasi yang menghasilkan anggota dpr yang memperjuangkan rakyat, serta memajukan bangsa dan negara, bukan sebaliknya. (*)
*) muhammad turhan yani adalah guru besar fisipol serta kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (lppm) universitas negeri surabaya, anggota pokja indeks demokrasi indonesia (idi) provinsi jawa timur 2025–2029, dan dewan pakar hispisi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 6 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan