Isu Geng ASN di Pemkab Lamsel Mencuat

Reporter: Handika |

Editor: Rizky Panchanov |

Minggu , 31 Aug 2025 - 18:23

Ilustrasi pns-KemenpanRb-

"Faksi-faksi atau istilahnya geng ASN itu dampak dari pejabat atau ASN ditarik untuk terlibat politik praktis setiap Pilkada dan Pemilu. Dari dulu saya selalu menyatakan sebaiknya ASN ini selalu dalam posisi netral, bagaimanapun mereka ini Aparatur Sipil Negara yang di sumpah dan di gaji oleh negara untuk mengabdi kepada negara dan rakyat," beber Aqrobin, Minggu (31/8).

Ia juga menyayangkan setiap ada kontestasi politik nasional dan pemilihan bupati maka para ASN selalu diseret-seret untuk teribat. Lebih parahnya lagi, ASN dituding andil dalam pengerahan massa hingga politik uang.

"Akhirnya hal ini mengganggu fokus mereka sebagai ASN dan pejabat negara, ini menciptakan iklim yang tidak bagus. Jadi saat ini misalnya Bupati A kalau mereka tidak loyal maka mereka akan digeser terancam non job dikucilkan dan sebagainya," kritik Aqrobin.

Dampak dari mobilisasi ASN, mereka tidak lagi fokus bekerja karena tergerus waktu untuk ikut sana sini dalam kegiatan sosialisasi hingga jadwal kampanye.

"Ini tidak elok dan menciderai perasaan masyarakat juga, loh kok mereka kita gaji harusnya melayani masyarakat dan akhirnya pelayanan terganggu kantor kadang-kadang sepi karena kepala dinas tidak ada di tempat. Sudah kita alami semua, jadi maksud saya jangan ada lagi hal-hal seperti itu biarkan mereka fokus bekerja sebagai ASN mau siapapun Bupati-nya," tegas Aqrobin.

"Sebaiknya ASN ini tidak ada faksi-faksi, mau itu STPDN ASN lokal dan lain sebagainya. Bahwa keberadaan faksi ini bisa berdampak tidak kondusifnya iklim birokrasi di Pemda Lampung Selatan. Saya menyarankan, pertama, Bupati harus menilai secara profesional berdasarkan kemampuan," pinta Aqrobin.

Kedua, tidak ada lagi istilah tim sukses atau pendukung saat Pilkada. Ketiga, untuk memilih pejabat pratama fungsikan Baperjakat dan seleksi secara obyektif serta tidak ada pesanan atau muatan politis. Terpenting lagi, jangan ada transaksi uang demi jabatan.

"Jadi harus berdasarkan penilaian kemampuan merit system, harus berdasarkan itu juga. Pengangkatan pegawai bukan karena like or dislike harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait dugaan adanya kelompok atau faksi di intern ASN, Setdakab Lampung Selatan, Supriyanto belum memberikan keterangan, meski pesan konfirmasi terkirim. (*)

isu geng asn di pemkab lamsel mencuat                             kalianda - santer tersiar kabar terkait eksistensi faksi-faksi aparatur sipil negara (asn) di internal pemerintah kabupaten (pemkab) lampung selatan (lamsel).
dari penelusuran radar lampung, kabar keberadaan faksi atau istilah genk semakin liar menggelinding ke permukaan jelang rolling pejabat setingkat eselon ii atau kepala dinas.
dimana, pemerintahan bupati - wakil bupati lampung selatan di era radityo egi pratama - m syaiful anwar sudah melewati usia 6 bulan sejak pelantikan dan memiliki kewenangan penuh untuk membongkar pasang susunan pejabat eselon.
setidaknya, ada sejumlah tiga faksi yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan asn maupun masyarakat.
diantaranya, faksi alumni stpdn (sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri) yang dulu dikenal dengan nama ipdn (institut pemerintahan dalam negeri).
lalu, faksi lokal yang isunya berisikan asn atau pejabat berdomisili di lampung selatan. terakhir, faksi bandar lampung atau asn yang tinggal di luar kabupaten.
menariknya, ketiga geng tersebut mulai merapatkan barisan dan mengincar posisi strategis di dalam pemerintahan.
targetnya, tetap dekat dengan pusat kekuasaan. jabatan eselon ii yang disebut-sebut sebagai lahan basah mulai menjadi topik bahasan, seperti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr), dinas pendidikan, dinas kesehatan, serta badan pengelola pajak dan retribusi daerah (bpprd).
di tengah santernya konsolidasi tiga faksi, turut muncul ke permukaan ihwal mundurnya para pejabat eselon ii dan semakin membuat seru peta kekuatan faksi-faksi. dari data yang dihimpun, mantan kepala dinas pendidikan inisial aj lalu kepala dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan inisial bp telah lebih dahulu menandatangani surat pengunduran diri.
teranyar, pejabat setingkat kepala dinas seolah di komando disinyalir secara serentak mengajukan surat pengunduran diri pada awal juli 2025.
diantaranya, inisial yi, fb, ts, ar, a dan ko. tak berhenti disitu, pejabat selevel eselon iii tersiar turut mengurus pengunduran diri dari jabatannya yakni inisial er, ji, dan seorang pejabat di perusahaan umum milik daerah.
kembali ke soal lelang jabatan dan ternyata bukan merupakan hal baru bagi kalangan asn, apalagi sudah tercantum dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas pp nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen asn.
selanjutnya, permen panrb nomor 15 tahun 2024 mengatur tentang percepatan pengisian jabatan asn pada masa transisi lalu permen pan rb nomor 17 tahun 2021, mengatur tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
ketua umum lembaga swadaya masyarakat (lsm) pro rakyat, aqrobin a.m melontarkan tanggapan, ihwal keberadaan geng asn merupakan efek negatif ketidak netralan asn dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).
"faksi-faksi atau istilahnya geng asn itu dampak dari pejabat atau asn ditarik untuk terlibat politik praktis setiap pilkada dan pemilu. dari dulu saya selalu menyatakan sebaiknya asn ini selalu dalam posisi netral, bagaimanapun mereka ini aparatur sipil negara yang di sumpah dan di gaji oleh negara untuk mengabdi kepada negara dan rakyat," beber aqrobin, minggu (31/8).ia juga menyayangkan setiap ada kontestasi politik nasional dan pemilihan bupati maka para asn selalu diseret-seret untuk teribat. lebih parahnya lagi, asn dituding andil dalam pengerahan massa hingga politik uang."akhirnya hal ini mengganggu fokus mereka sebagai asn dan pejabat negara, ini menciptakan iklim yang tidak bagus. jadi saat ini misalnya bupati a kalau mereka tidak loyal maka mereka akan digeser terancam non job dikucilkan dan sebagainya," kritik aqrobin.dampak dari mobilisasi asn, mereka tidak lagi fokus bekerja karena tergerus waktu untuk ikut sana sini dalam kegiatan sosialisasi hingga jadwal kampanye."ini tidak elok dan menciderai perasaan masyarakat juga, loh kok mereka kita gaji harusnya melayani masyarakat dan akhirnya pelayanan terganggu kantor kadang-kadang sepi karena kepala dinas tidak ada di tempat. sudah kita alami semua, jadi maksud saya jangan ada lagi hal-hal seperti itu biarkan mereka fokus bekerja sebagai asn mau siapapun bupati-nya," tegas aqrobin.
"sebaiknya asn ini tidak ada faksi-faksi, mau itu stpdn asn lokal dan lain sebagainya. bahwa keberadaan faksi ini bisa berdampak tidak kondusifnya iklim birokrasi di pemda lampung selatan. saya menyarankan, pertama, bupati harus menilai secara profesional berdasarkan kemampuan," pinta aqrobin.kedua, tidak ada lagi istilah tim sukses atau pendukung saat pilkada. ketiga, untuk memilih pejabat pratama fungsikan baperjakat dan seleksi secara obyektif serta tidak ada pesanan atau muatan politis. terpenting lagi, jangan ada transaksi uang demi jabatan."jadi harus berdasarkan penilaian kemampuan merit system, harus berdasarkan itu juga. pengangkatan pegawai bukan karena like or dislike harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.sementara itu, saat dikonfirmasi terkait dugaan adanya kelompok atau faksi di intern asn, setdakab lampung selatan, supriyanto belum memberikan keterangan, meski pesan konfirmasi terkirim. (*)