Inspektorat Lampung Investigasi Dugaan Pungli di RSUDAM, Dokter Billy Akan Diperiksa

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 24 Aug 2025 - 20:26

Inspektorat Provinsi Lampung akan memanggil dr. Billy Rosan terkait dugaan pungutan liar di RSUD Abdul Moeloek.-FOTO DOK. RLMG -

inspektorat lampung investigasi dugaan pungli di rsudam, dokter billy akan diperiksa                            bandarlampung – inspektorat provinsi lampung tengah melakukan investigasi terhadap dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan seorang dokter aparatur sipil negara (asn) di rumah sakit umum daerah abdul moeloek (rsudam).
inspektur pembantu wilayah v inspektorat lampung sahat paulus naipospos menyampaikan pihaknya berencana memanggil dr. billy rosan untuk dimintai keterangan. 
pemanggilan ini bertujuan mengumpulkan informasi dan klarifikasi yang akan menjadi dasar pertimbangan pemberian sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran.
’’investigasi masih berlangsung. kami sedang menelusuri data dan akar masalah dari peristiwa di rsudam. hasil pemeriksaan akan menentukan sanksi sesuai aturan kepegawaian,” ujar sahat.
menurutnya, jika terbukti melakukan pungutan liar, sanksi terhadap dokter asn tersebut akan merujuk pada peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 
sanksi bisa berupa hukuman ringan hingga berat, seperti penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan pangkat, atau bentuk hukuman disiplin lainnya.
baca juga:ketua dprd warning dokter-dokter di tubaba
ia menegaskan praktik pungli merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan jelas melanggar kode etik asn. ’’menerima uang di luar ketentuan adalah pelanggaran terhadap integritas jabatan,” tandasnya.
sebelumnya, kasus ini mencuat setelah pasangan suami-istri sandi saputra (27) dan nida usofie (23) asal lampung selatan melaporkan dugaan pungli saat anak mereka yang berusia dua bulan menjalani operasi di rsudam.
pasien bayi tersebut didiagnosis mengalami hirschsprung, kelainan bawaan pada usus besar. sebelum operasi yang dilakukan pada 19 agustus 2025, keluarga pasien diminta membeli alat medis senilai rp8 juta. namun, pembayaran tidak melalui rekening resmi rumah sakit, melainkan ke rekening pribadi dokter.
setelah operasi, kondisi bayi tidak kunjung membaik hingga akhirnya meninggal dunia. kasus ini kemudian menjadi perhatian inspektorat provinsi lampung yang kini tengah mendalami dugaan pungli di rsud abdul moeloek. 
diketahui dokter terduga pungli pasien dinonaktifkan
gubernur lampung rahmat mirzani djausal memastikan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) lampung akan menindak tegas siapa pun yang terbukti bersalah dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah sakit umum daerah abdul moeloek (rsudam). hal ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait pelayanan di rumah sakit pelat merah tersebut.
baca juga:enam calon pejabat tinggi pemprov lampung disetor ke bkn 
diketahui, dugaan kelalaian pelayanan hingga praktik jual-beli alat medis terjadi dalam kasus meninggalnya bayi alesha erina putri, putri pasangan sandi saputra dan nida usofie, pada 19 agustus 2025, oleh dokter br.
’’kami dari kemarin sudah meminta kepada rsudam untuk melakukan pengecekan permasalahan yang sebenarnya terjadi," ujar mirza –sapaan akrab gubernur– saat ditemui di kolam renang pahoman, bandarlampung, jumat (22/8).
menurut mirza, tim dari dewan etik dan komite sudah diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. ia menegaskan bahwa pemeriksaan tidak bisa hanya dari satu sisi agar tidak menimbulkan persepsi yang bias di masyarakat. ’’intinya, kalau memang salah, kita akan tindak tegas," ujarnya.
mirza juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah berani melaporkan permasalahan ini. laporan tersebut, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
’’terima kasih kepada masyarakat yang sudah melaporkan. insya allah, ini akan jadi perbaikan," katanya.
lebih lanjut, mirza menyatakan bahwa sanksi akan diberikan setelah hasil pemeriksaan keluar dan jelas letak kesalahannya. ’’sanksi kita tunggu setelah hasil pemeriksaan. salahnya di mana dan apa yang dilanggar, nanti diberi sanksi," pungkasnya.
pada kesempatan tersebut, mirza menekankan jika pemprov lampung berkomitmen menjadikan kasus ini sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang, serta terus berupaya memperbaiki pelayanan publik di rsudam.
terpisah, plt. wakil direktur keperawatan, pelayanan, dan penunjang medik rsudam lampung dr. yusmaidi menegaskan bahwa pihak rumah sakit memberikan perhatian serius terhadap setiap informasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dugaan adanya praktik pungutan liar maupun transaksi tidak sah dalam penyediaan alat kesehatan. 
baca juga: lalui jalan rusak, siswa datang ke sekolah dengan baju berdebu
pihaknya berkomitmen menangani hal tersebut secara terbuka, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
’’kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga ananda alesha atas musibah yang terjadi. peristiwa ini merupakan duka yang sangat kami rasakan bersama, dan kami memandangnya sebagai sebuah peringatan penting untuk terus memperbaiki mutu layanan kami," ujar dr. yusmaidi.
"saya, bersama seluruh jajaran manajemen rsudam, berkomitmen penuh untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan disiplin, termasuk praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan alat kesehatan. tidak ada toleransi terhadap bentuk-bentuk penyimpangan yang merugikan pasien dan keluarganya," sambungnya.
dr. yusmaidi memastikan bahwa seluruh proses pelayanan harus berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada keselamatan pasien. tidak akan ada toleransi terhadap tindakan yang mencederai kepercayaan masyarakat.
menurutnya, rsudam menjatuhkan sanksi terhadap oknum dokter yang diduga terlibat dalam pelanggaran praktik pungli terhadap pasien. 
kata dr. yusmaidi, oknum dokter bernama billy rosan kini tidak diizinkan lagi memberikan pelayanan di rumah sakit hingga batas waktu yang belum ditentukan. ini berlaku mulai jumat (22/8).
tindakan ini merupakan respons cepat pihak rumah sakit terhadap keluhan masyarakat dan komitmen untuk membersihkan praktik-praktik yang merugikan pasien. "tidak ada toleransi terhadap bentuk-bentuk penyimpangan yang merugikan pasien dan keluarganya," tegasnya.
"terhitung mulai hari ini, yang bersangkutan sudah tidak bisa melakukan pelayanan di rsudam hingga waktu yang belum ditentukan," sambungnya.
sebagai langkah korektif, disampaikan dr. yusmaidi, rsudam kini meninjau seluruh proses pelayanan dan administrasi secara menyeluruh, termasuk melibatkan lembaga pengawasan eksternal guna memastikan penanganan yang adil dan objektif.
"kami tidak akan menutup mata terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. saat ini, rsudam sedang melakukan evaluasi internal melalui komite medik dan komite keperawatan secara menyeluruh dan bekerja sama dengan inspektorat serta aparat penegak hukum. kami ingin memastikan bahwa setiap proses berjalan secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan," tergasnya.
manajemen rsudam menegaskan bahwa seluruh civitas hospitalia dan mitra yang terlibat dalam pelayanan rumah sakit wajib bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (sop) dan menjunjung tinggi etika profesi.
ke depan, pengawasan internal serta sistem pengaduan masyarakat akan diperkuat sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran.
"kami percaya bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui kepatuhan terhadap standar kerja dan integritas profesional. rsudam akan terus melakukan pembenahan, memperkuat pengawasan, dan menampung suara masyarakat demi menciptakan layanan yang bersih, aman, dan bermartabat," terangnya.
sementara, kepala perwakilan ombudsman ri provinsi lampung, nurakhman yusuf mengatakan, pihaknya telah meminta keterangan dengan direksi dan jajaran rsudam terkait kejadian tersebut.
nurakhman meminta rsudam segera melakukan evaluasi atas kejadian ini dan berharap kejadian serupa tidak terulang lagi.
"jangan ada lagi hal-hal yang di tutupi kalau emang ini jadi kesalahan pihak rumah sakit ya harus berani bertanggung jawab untuk minta maaf dan kami berharap ini jadi momen perbaikan pelayanan publik di abdul moeloek," ujar nurakhman.
"karena sebagus apapun mekanisme sistemnya, jika tidak dijalankan dengan konsisten ya jadi hal yang akan terulang. selain itu investigasi internal yang sedang berjalan ini kami berharap dapat laporan dari rumah sakit terkait apa saja yang sudah dilakukan," sambungnya.
sementara, dokter billy rosan akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, terkait kasusnya yang meminta uang secara pribadi kepada pasien bpjs di rumah sakit umum daerah abdul moeloek (rsudam) lampung.
dokter spesialis bedah anak ini, ramai di media setelah kabar dirinya yang meminta uang rp 8 juta kepada orang tua dari pasien bernama alesha erina putri yang meninggal dunia untuk membeli alat stapler.
dihadapan awak media dalam konferensi pers di aula rsudam lampung, pada jum'at 22 agustus 2025, dokter billy rosan menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.
"banyak sliwar-sliwer, sana-sini, hanya saja saya sebagai operator dari ananda alesha ini, saya akan menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, sebagai manusia yang tidak mungkin luput dari khilaf dan kesalahan," ujar dokter billy rosan.
dirinya mengaku jika sejak awal, ia telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada pihak keluarga pasien. namun, kali ini ia ingin memohon maaf kepada seluruh masyarakat. 
"saya juga akan memohon maaf secara keseluruhan untuk semuanya karena memang mungkin ada kesalahan dari saya dan nanti dilihat dari beberapa aspek," tambahnya.
ditanya terkait penggunaan stapler seharga rp 8 juta untuk pasien alesha, dokter billy rosan memberikan klarifikasi. ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah opsi yang ditawarkan kepada keluarga pasien.
"jadi itu (penanganan,) opsi, opsi itu ya kita serahkan kepada keluarga. jadi ya saya tidak bisa menahan opsi, keluarga yang memutuskan apakah itu suatu tertekan atau tidak, itu namanya opsi," jelasnya.
ia menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan keluarga pasien dan tidak ada paksaan dalam memilih opsi tersebut. (jen/c1/abd)