KPK Bidik Pihak Lain Kasus Dugaan Suap Pengelolaan Hutan Lampung

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 14 Aug 2025 - 21:28

KPK menunjukkan barang bukti uang tunai dan mobil mewah hasil OTT dugaan suap pengelolaan hutan di Lampung yang melibatkan Dirut PT Inhutani V.-foto disway-

kpk bidik pihak lain kasus dugaan suap pengelolaan hutan lampung                            // kong kalikong dugaan korupsi inhutani 
jakarta - komisi pemberantasan korupsi (kpk) membidik keterlibatan piihak lain dalam kasus dugaan suap terkait pengelolaan kawasan hutan di provinsi lampung.. 
diketahui, kpk telah menetapkan direktur utama pt inhutani v dicky yuana rady (dic) sebagai tersangka. penetapan ini dilakukan setelah operasi tangkap tangan (ott) pada rabu (13/8) di jakarta.
selain dic, kpk juga menetapkan djunaidi (djn) selaku direktur pt paramitra mulia langgeng (pt pml) dan aditya (adt) selaku staf perizinan sb group sebagai tersangka.
plt. deputi penindakan dan eksekusi kpk asep guntur rahayu mengatakan ketiganya ditetapkan tersangka setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang sah.
"kpk menetapkan tiga tersangka, yaitu djn, adt, dan dic," ujarnya di gedung merah putih kpk, kamis (14/8).
asep menjelaskan, pt inhutani v memiliki hak kelola sekitar 56.547 hektare hutan di lampung, di mana 55.157 hektare dikerjasamakan dengan pt pml melalui perjanjian yang mencakup wilayah register 42 rebang, register 44 muaradua, dan register 46 way hanakau.
kerja sama ini bermasalah sejak 2018 karena pt pml menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan (pbb) rp 2,31 miliar serta dana reboisasi rp 500 juta per tahun. 
meski mahkamah agung pada juni 2023 memutuskan perjanjian tetap berlaku dan pt pml harus membayar ganti rugi rp 3,4 miliar, pada awal 2024 kedua pihak kembali menjalin pembicaraan kerja sama.
pada agustus 2024, pt pml mentransfer rp 4,2 miliar ke rekening pt inhutani v, diduga untuk “pengamanan tanaman”. 
di waktu bersamaan, djn memberikan rp 100 juta tunai kepada dic untuk kepentingan pribadi. 
kemudian pada november 2024, dic menyetujui perubahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan (rkuph) yang menguntungkan pt pml.
menurut asep, manipulasi laporan keuangan diduga dilakukan untuk mengamankan posisi dic, termasuk pembuatan bukti setor fiktif. 
pada juli 2025, dic meminta mobil baru kepada djn, yang disanggupi dengan pengiriman uang sgd 189.000 (sekitar rp 2,4 miliar) pada agustus 2025 melalui adt. uang itu juga mencakup pemberian kepada seorang komisaris pt inhutani v.
dalam ott, kpk mengamankan sembilan orang di beberapa lokasi. dari dic, kpk menyita uang sgd 189.000, rp 8,5 juta, dan satu unit mobil; dari adt, diamankan barang bukti kendaraan.
djn dan adt sebagai pemberi suap dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 uu tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. dic sebagai penerima dijerat pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 uu tipikor. 
ketiga tersangka ditahan di rutan kpk gedung merah putih selama 20 hari pertama, terhitung 14 agustus hingga 1 september 2025.
kpk juga akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk di perusahaan induk pt inh, yakni perhutani, serta instansi pemerintah terkait perizinan.
asep menegaskan, sektor kehutanan berpotensi besar menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (pnbp), namun juga rentan terhadap praktik korupsi. "penindakan ini diharapkan memberi efek jera dan mencegah kebocoran keuangan negara," ujarnya. 
sebelumnya komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali melakukan operasi tangkap tangan di inhutani dengan total sembilan orang ditangkap.
adapun yang ditangkap dari direksi industri hutan v atau inhutani v yang diamankan di jakarta. "sembilan (orang)," ujar wakil ketua kpk fitroh rohcahyanto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis pada rabu (13/8).
fitroh mengatakan ott tersebut dilakukan di jakarta. selain direksi inhutani v, kpk juga menangkap pihak swasta. "direksi salah satu bumn dan swasta," kata fitroh.
hingga berita ini ditulis, baru informasi di atas saja yang disampaikan oleh kpk. belum ada informasi mengenai barang bukti berikut kasus yang sedang ditangani.
secara terpisah, juru bicara kpk, budi prasetyo juga membenarkan adanya operasi paksa yang dilakukan di jakarta. "benar ada kegiatan tangkap tangan dilakukan di jakarta," jelasnya.
budi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut masih dilangsungkan sehingga kpk belum bisa memberikan barang bukti apa saja yang di amankan pihaknya.
"saat ini tim masih di lapangan, jadi kami belum bisa memberikan update secara rinci pihak-pihak siapa saja yang diamankan, barang bukti, dan terkait perkara apa," jelasnya.
kemudian, budi juha menjelaskan pihaknya telah melakukan upaya paksa ini sejak kemarin, selasa 12 agustus 2025 dan untuk konstruksi perkara akan diumumkan usai giat dilakukan. "ya, tim sudah bergerak ya untuk, dari kemarin sudah mulai di lapangan begitu," ujarnya.
"tapi nanti secara rinci kronologinya seperti apa, konstruksinya apa, begitu termasuk pihak-pihak nanti yang diamankan, nanti akan kami update ya," lanjutnya. (jpc/disway/c1/abd)