Pagu Dana Desa Waykanan Turun Rp1,4 Miliar

Reporter: Hermansyah |

Editor: Rizky Panchanov |

Jumat , 08 Aug 2025 - 16:02

Ilustrasi dana desa--

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Waykanan, Ixuan Akhmadi, melalui Sekretaris Dinas Sahpawi, membenarkan secara keseluruhan Dana Desa Way Kanan mengalami penurunan dibanding tahun lalu.

"Untuk anggaran Dana Desa tahun 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2024 pagu Dana Desa mencapai Rp 194,1 miliar lebih, maka untuk tahun 2025 ini hanya sekitar Rp 192,7 miliar lebih," jelas Sahpawi saat dikonfirmasi, Jumat (8/8).

Menurutnya, penghitungan pagu Dana Desa bukan dilakukan di daerah, melainkan oleh Kementerian Keuangan, berdasarkan sejumlah indikator tertentu.

Pemerintah kabupaten hanya menerima besaran pagu yang telah ditetapkan pusat dan mengalokasikannya sesuai aturan.

Dana Desa tahun 2025 ini akan dialokasikan kepada 221 kampung yang tersebar di seluruh Kabupaten Way Kanan.

Penurunan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan kampung, karena harus tetap menjalankan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan anggaran yang lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.(*)

pagu dana desa waykanan turun rp1,4 miliar                             blambanganumpu – berbeda dari tren beberapa tahun sebelumnya, pagu anggaran dana desa (dd) di kabupaten waykanan tahun 2025 mengalami penurunan cukup tajam.
jika pada tahun 2024 dana desa tercatat sebesar rp 194,1 miliar, maka pada tahun ini hanya mencapai sekitar rp 192,7 miliar, atau terjadi penurunan lebih dari rp 1,4 miliar secara kumulatif.
penurunan ini berdampak cukup signifikan, terutama di wilayah kecamatan gunung labuhan.
dari 21 kampung yang ada di kecamatan tersebut, sekitar 70 persen kampung mengalami penurunan alokasi dana desa.
bahkan dua kampung tercatat mengalami penurunan cukup drastis, yaitu kampung bengkulu raman dan kampung gunung baru.
pagu dana desa kampung bengkulu raman turun dari rp 840 juta lebih pada 2024 menjadi rp 685 juta lebih pada 2025.
sementara kampung gunung baru mengalami penurunan dari rp 802 juta menjadi sekitar rp 657 juta.
selain dua kampung tersebut, penurunan juga terjadi di sebagian besar kampung lain di kecamatan ini, seperti gunung labuhan, kayubatu, tiuh balak ii, sukarame, bengkulu tengah, gunung sari, negeri sungkai, negeri ujan mas, banjar sakti, bengkulu jaya, gunung pekuon, dan labuhan jaya.
meskipun penurunannya tidak sedrastis dua kampung sebelumnya, kondisi ini tetap memberi dampak pada kapasitas pembangunan desa secara umum.
namun begitu, beberapa kampung tercatat justru mengalami peningkatan alokasi dana.
kenaikan paling mencolok terjadi di kampung bengkulu, yang tahun ini menerima dana desa sebesar rp 1,22 miliar, naik sekitar rp 243 juta dari tahun sebelumnya.
disusul kampung way tuba yang meningkat sekitar rp 122 juta menjadi rp 954 juta.
kenaikan juga tercatat di kampung bengkulu rejo, curup patah, negeri mulya, suka negeri, serta banjar ratu.
meski peningkatannya tidak setinggi dua kampung sebelumnya, kondisi ini tetap menjadi kabar baik di tengah tren penurunan secara umum.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung (pmk) kabupaten waykanan, ixuan akhmadi, melalui sekretaris dinas sahpawi, membenarkan secara keseluruhan dana desa way kanan mengalami penurunan dibanding tahun lalu.
"untuk anggaran dana desa tahun 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. kalau di tahun 2024 pagu dana desa mencapai rp 194,1 miliar lebih, maka untuk tahun 2025 ini hanya sekitar rp 192,7 miliar lebih," jelas sahpawi saat dikonfirmasi, jumat (8/8).
menurutnya, penghitungan pagu dana desa bukan dilakukan di daerah, melainkan oleh kementerian keuangan, berdasarkan sejumlah indikator tertentu.
pemerintah kabupaten hanya menerima besaran pagu yang telah ditetapkan pusat dan mengalokasikannya sesuai aturan.
dana desa tahun 2025 ini akan dialokasikan kepada 221 kampung yang tersebar di seluruh kabupaten way kanan.
penurunan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan kampung, karena harus tetap menjalankan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan anggaran yang lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.(*)