Rokok Ilegal Masih Marak di Lampung, Kinerja Bea Cukai dan APH Dipertanyakan

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 13 Aug 2025 - 20:38

-GRAFIS/EDWIN RADAR LAMPUNG-

BANDARLAMPUNG – Terkait maraknya peredaran rokok ilegal di Lampung, kinerja Bea Cukai dan aparat penegak hukum (APH) dipertanyakan.

Sebab klaim penindakan sudah dilakukan, tetapi tetap saja rokok ilegal ini dijual bebas sampai warung-warung kelontongan.

Sorotan pun datang dari akademisi dan legislator di Provinsi Lampung, yang mempertanyakan penindakan hanya dimaksimalkan di pabean.

Pengamat ekonomi Universitas Lampung (Unila) Prof. Marselina Djayasinga menilai ini merupakan kewenangan Bea Cukai di masing-masing sektornya.

Peredaran rokok ilegal yang masih bebas ini salah satunya disebabkan Bea Cukai yang hanya fokus melakukan penindakan di satu lini. Di mana yang mencuat selama ini penertiban dilakukan hanya di wilayah pabean.

’’Pelaku harus ditindak dan diwajibkan mengganti kerugian negara. Pemerintah, khususnya Bea Cukai, jangan hanya bertindak di wilayah pabean. Harus koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Kementerian Perdagangan untuk membasmi bersama,” ujarnya saat dihubungi Radar Lampung, Rabu (13/8)..

Tak hanya itu, menurutnya, edukasi kepada pedagang kecil juga sangat penting. ’’Warung kecil tidak bisa langsung disalahkan. Mereka umumnya tidak tahu mana rokok ilegal dan mana yang legal. Perlu ada edukasi dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat,” katanya.

Dia juga menilai maraknya rokok ilegal jelas merugikan negara dari sisi penerimaan cukai dan keuangan nasional.

’’Ini persoalan serius. Negara sangat dirugikan karena tidak ada pemasukan dari bea cukai,” jelas Prof. Marselina.

Dia mengungkapkan di tengah turunnya pendapatan negara dari sektor bea cukai, peredaran rokok ilegal justru semakin menjadi. ’’Ini mengganggu ekosistem industri hasil tembakau dalam negeri yang sah. Rokok legal jadi sulit bersaing karena harganya kalah jauh dari rokok ilegal yang tidak membayar pajak,” tegasnya.

Sementara, anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris menilai kondisi ini merugikan masyarakat sekaligus menggerus potensi pendapatan negara dan daerah.

Ia mendesak Bea Cukai serta aparat penegak hukum mengoptimalkan langkah penindakan. ’’Karena masih marak dan beredar di tengah masyarakat, berarti upaya yang dilakukan Bea Cukai maupun APH perlu dioptimalkan lagi,” tegas Munir, Senin (11/8).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Lampung memiliki persentase perokok tertinggi di Indonesia, yakni 36–37 persen dari total perokok nasional.

rokok ilegal masih marak di lampung, kinerja bea cukai dan aph dipertanyakan                            bandarlampung – terkait maraknya peredaran rokok ilegal di lampung, kinerja bea cukai dan aparat penegak hukum (aph) dipertanyakan.
sebab klaim penindakan sudah dilakukan, tetapi tetap saja rokok ilegal ini dijual bebas sampai warung-warung kelontongan.  
sorotan pun datang dari akademisi dan legislator di provinsi lampung, yang mempertanyakan penindakan hanya dimaksimalkan di pabean. 
pengamat ekonomi universitas lampung (unila) prof. marselina djayasinga menilai ini merupakan kewenangan bea cukai di masing-masing sektornya.
peredaran rokok ilegal yang masih bebas ini salah satunya disebabkan bea cukai yang hanya fokus melakukan penindakan di satu lini. di mana yang mencuat selama ini penertiban dilakukan hanya di wilayah pabean. 
’’pelaku harus ditindak dan diwajibkan mengganti kerugian negara. pemerintah, khususnya bea cukai, jangan hanya bertindak di wilayah pabean. harus koordinasi dengan dinas perdagangan dan kementerian perdagangan untuk membasmi bersama,” ujarnya saat dihubungi radar lampung, rabu (13/8)..
tak hanya itu, menurutnya, edukasi kepada pedagang kecil juga sangat penting. ’’warung kecil tidak bisa langsung disalahkan. mereka umumnya tidak tahu mana rokok ilegal dan mana yang legal. perlu ada edukasi dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat,” katanya. 
baca juga: as tekan tarif impor 19% untuk kopi
dia juga menilai maraknya rokok ilegal jelas merugikan negara dari sisi penerimaan cukai dan keuangan nasional.
’’ini persoalan serius. negara sangat dirugikan karena tidak ada pemasukan dari bea cukai,” jelas prof. marselina. 
dia mengungkapkan di tengah turunnya pendapatan negara dari sektor bea cukai, peredaran rokok ilegal justru semakin menjadi. ’’ini mengganggu ekosistem industri hasil tembakau dalam negeri yang sah. rokok legal jadi sulit bersaing karena harganya kalah jauh dari rokok ilegal yang tidak membayar pajak,” tegasnya.
sementara, anggota komisi iii dprd lampung munir abdul haris menilai kondisi ini merugikan masyarakat sekaligus menggerus potensi pendapatan negara dan daerah.
ia mendesak bea cukai serta aparat penegak hukum mengoptimalkan langkah penindakan. ’’karena masih marak dan beredar di tengah masyarakat, berarti upaya yang dilakukan bea cukai maupun aph perlu dioptimalkan lagi,” tegas munir, senin (11/8).
berdasarkan data badan pusat statistik (bps), lampung memiliki persentase perokok tertinggi di indonesia, yakni 36–37 persen dari total perokok nasional. 
menurut munir, dengan data tersebut, seharusnya lampung menjadi salah satu daerah dengan pendapatan pajak rokok terbesar.
namun, ia mengaku belum mendapatkan data perbandingan secara rinci antarprovinsi. 
“seharusnya, karena lampung merupakan provinsi dengan jumlah perokok terbesar, penghasilan pajak rokok juga yang terbesar,” ujarnya.
munir menambahkan, maraknya rokok ilegal membuat pemerintah daerah kehilangan potensi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (dbh cht) yang seharusnya dialokasikan dari pemerintah pusat. 
baca juga:cakupan jamsostek di lampung baru 24,5 persen, jauh dari target nasional
selain itu, masyarakat juga dirugikan karena membeli produk tanpa cukai resmi, namun dengan harga yang tidak jauh berbeda dari rokok legal.
terkait target pendapatan asli daerah (pad) dari pajak rokok, munir menyebut bahwa dalam rancangan apbd 2025, target dbh cht tetap sama dengan tahun sebelumnya, yakni rp739,086 miliar. 
ia menegaskan, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor ini, langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan seluruh rokok yang beredar di lampung memiliki cukai resmi.
“penindakan terhadap rokok ilegal harus dipertegas dan diperketat agar tidak merugikan negara dan masyarakat,” pungkasnya.
sebelumnya, rokok ilegal kian marak di lampung. peredarannya semakin jadi. bahkan, orang tua hingga remaja bebas membelinya di warung-warung kelontongan. 
upaya stakeholder terkait, utamanya bea cukai, tampaknya tak digubris oleh pedagang atau pemasoknya. entah apa penyebabnya. 
meski diklaim selalu dilakukan penindakan dengan penyitaan, rokok-rokok ini tetap saja ada di pasaran sampai warung retail. 
buktinya hingga selasa (12/8), tetap ditemukan rokok ilegal beredar bebas di warung-warung kaki lima. 
artinya yang dilakukan oleh bea cukai tidak berefek terhadap peredaran rokok ilegal di lampung alias tumpul. 
kantor wilayah bea cukai sumatera bagian barat (sumbagbar) mengklaim berkomitmen penuh memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah lampung.
ilman najib, kepala bidang fasilitas kepabeanan dan cukai kanwil bea cukai sumbagbar, mengatakan langkah yang dilakukan melalui berbagai strategi. termasuk melalui operasi pasar, patroli darat, dan pemanfaatan teknologi untuk memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah lampung.
baca juga:gerombolan curanmor bersenjata api satroni perumahan di kemiling, satu motor raib
’’bea cukai senantiasa berkomitmen memberantas peredaran rokok ilegal melalui berbagai langkah strategis dan sinergi dengan instansi terkait,” ujar ilham, minggu (10/8).
’’pengawasan dilakukan secara intensif melalui operasi pasar, patroli darat, serta pemanfaatan teknologi informasi dan intelijen,” sambungnya.
kata ilham, sepanjang tahun terakhir, bea cukai telah melakukan sejumlah penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. penindakan ini tidak hanya bertujuan menekan kerugian negara, tetapi juga melindungi industri hasil tembakau yang legal dan masyarakat dari konsumsi produk yang tidak terjamin keamanannya.
’’selain itu, kami terus meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pedagang dan konsumen, agar lebih memahami ciri-ciri rokok ilegal dan dampak negatif dari peredarannya,” tuturnya.
sementara, rabu 6 agustus 2025, bea cukai lampung menggagalkan upaya pengiriman rokok ilegal di pelabuhan bakauheni, kabupaten lampung selatan, 
dalam penindakan tersebut, petugas menyita 1,1 juta batang rokok ilegal dengan estimasi kerugian negara mencapai rp 1,07 miliar.
rokok ilegal tersebut diangkut menggunakan sebuah truk yang rencananya akan diedarkan di wilayah sumatera. untuk mengelabui petugas, pengemudi menyembunyikannya di balik tumpukan barang lain.
pengembangan kasus dilakukan hingga wilayah waypengubuan, kabupaten lampung tengah. 
di sana, petugas menemukan rokok ilegal yang disimpan di sebuah gudang. total nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai rp 1,64 miliar, dengan potensi kerugian negara sekitar rp 1,1 miliar. 
sebelumnya, provinsi lampung digempur rokok ilegal. keberadaannya bahkan mudah sekali didapat di warung-warung kelontongan alias bebas edar.
ada beberapa daerah sampel di lampung yang sudah disusupi rokok ilegal. di antaranya bandarlampung, lampung selatan, lampung tengah, lampung timur, dan pesawaran. 
rokok ilegal ini ada berbagai jenis. ada yang tidak ditempeli pita cukai. ada juga yang ditempeli pita cukai, tetapi tidak sesuai dengan semestinya. 
informasi dihimpun radar lampung media group (rlmg), proses pendistribusian rokok ilegal ini dari agen ke retail hingga warung kelontongan. 
awalnya, ada pihak yang bisa dibilang sales mendatangi warung-warung untuk menjual rokok tersebut. selanjutnya, hubungan antara warung dan sales itu melalui ponsel jika stok habis. 
hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang pemilik warung yang berada di daerah waydadi, bandarlampung.
’’biasanya kalau kita pemilik warung ini sudah ada kontak orang yang biasa memasarkan rokok ilegal tersebut. jadi kita tinggal pesan dan mereka antarkan langsung pakai motor. tetapi ada juga yang mengantarkan pakai mobil,” katanya saat disambangi, jumat (8/8) lalu.
dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan bahwa rokok ilegal yang dijual tersebut harganya jauh lebih murah. yakni mulai rp100.000 hingga rp170.000 per slop. 
dalam satu slop biasanya berisi 10 bungkus dan dalam satu bungkus berisi 20 batang. per bungkusnya mulai rp10 ribu hingga rp20 ribu. 
’’kalau untuk harga sendiri bervariasi. seperti rokok nayan itu rp140.000 satu slop, mami cantik 145.000, mami baru 155.000, dan pacar baru 150.000. untuk isinya ada yang 10 ada yang 12 bungkus per slop,” bebernya. (pip/c1/abd)