RDP Komisi II Telisik Misteri Dugaan Pungli Ruko hingga Retribusi Parkir Pasar Kampung

Reporter: Ari Suryanto |

Editor: Rizky Panchanov |

Rabu , 06 Aug 2025 - 21:16

RDP: Komisi III DPRD Lamteng RDP terkait dugaan pungli di Pasar Kampung. --

rdp komisi ii telisik misteri dugaan pungli ruko hingga retribusi parkir pasar kampung                            gunungsugih – rabu pagi, 6 agustus 2025, suasana ruang rapat dprd lampung tengah cukup tegang.
tampak duduk dua camat: seputih surabaya dan putra rumbia. dua kepala kampung ikut duduk: gaya baru i dan bina karya utama.
mereka datang memenuhi panggilan komisi ii terkait rapat dengar pendapat (rdp). isunya sedang ramai: dugaan pungli parkir dan ruko pasar kampung.
sekretaris komisi ii agus triono memimpin rdp itu. suaranya tenang, tapi pesannya jelas.
“rdp bukan mencari siapa salah,” katanya. “kita pastikan semua sesuai aturan,” sambungnya.
ia menegaskan izin pemanfaatan lahan tidak boleh sembarangan. semua harus berbasis regulasi.
isu paling panas datang dari pasar tugu putih, kampung bina karya utama. kabarnya, ada 42 ruko yang siap digunakan.
namun, dalam isu yang beredar, tarif sewa atau jual-beli ruko yang mencapai rp15–20 juta per unit dirasa menyimpan banyak misteri.
warga menuntut transparansi tentang administrasi biaya.
dalam rdp itu, kepala kampung bina karya utama dwi hartono membantah itu jual-beli.
“itu hak sewa pakai,” katanya. namanya tetap pasar kampung. sewa pada kampung.
ia menjelaskan dana masuk ke kas kampung. yang mana, menurutnya renovasi pasar dilakukan atas instruksi dinas perdagangan.
"panitia pembangunan pasar dibentuk untuk mengelola prosesnya," kata dia seraya mengklaim ada dokumen resmi yang mendukung.
isu pungli parkir juga mengemuka. terkait hal ini, kepala kampung gaya baru i purnomo sigit --pihak yang terkait, membantah keras.
“tidak ada pungutan liar,” tegasnya. semua pengelolaan, kata dia, sesuai prosedur dan musyawarah.
potensi besar, pad minim
komisi ii juga menyoroti pendapatan pasar kampung. potensinya besar. tapi setoran ke pad minim.
“kita ingin retribusi masuk pad. bukan habis di biaya operasional atau gaji petugas,” pinta agus.
jika pad meningkat, kata dia, manfaatnya dirasakan masyarakat. bukan hanya pengelola pasar.
terkait isu parkir yang dinilai bersentuhan dengan dishub, komisi ii akan memanggil instansi yang bertugas mengelola retribusi parkir tersebut.
“kita akan koordinasi dengan dishub, akan panggil mereka untuk klarifikasi,” kata agus.
“untuk menggali informasi tambahan, minggu depan kita panggil ulang,” sambungn agus.
ya, pada kesempatan itu, ketua komisi ii fian febriano memastikan akan ada rdp berlanjut.
instansi terkait akan dipanggil. dinas perdagangan, dishub, dlh, dinas pengelolaan pasar, dan dinas pmk masuk daftar.
namun sebelum menginjak rdp lanjutan, fian lebih dulu meminta sejumlah dokumen terkait. seperti sk kerja sama pihak ketiga, data aset pasar, notulen musyawarah, juga laporan pendapatan.
status lahan pasar kampung juga menurutnya harus jelas. “kejelasan penting. mencegah konflik dan masalah hukum ke depan,” kata fian.
kini publik tentu menunggu. apakah benang kusut pasar kampung ini bisa terurai? atau tetap kusut di rdp berikutnya? (*)