AMP Minta Pemda Cari Solusi atas Penonaktifan 22.500 Peserta BPJS Kesehatan

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Syaiful Mahrum |

Rabu , 30 Jul 2025 - 21:22

AUDIENSI: AMP melakukan audiensi dengan Diskes Peswaran. AMP meminta pemerintah daerah mencari solusi atas penonaktifan 22.500 peserta BPJS Kesehatan.--FOTO ISTIMEWA

PESAWARAN – Ribuan kartu BPJS Kesehatan warga Pesawaran dinonaktifkan. Setidaknya ada 22.500 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat (JKN-KIS) di Bumi Andan Jejama dinonaktifkan.

Padahal, ribuan warga tersebut bergantung pada kartu BPJS Kesehatan untuk berobat ketika sakit. Melihat hal ini, Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) tak tinggal diam. AMP meminta pemerintah daerah turun tangan mencari solusi konkret atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil ini. Harapannya kartu BPJS Kesehatan yang telah terblokir dapat diaktifkan lagi, meskipun harus menggunakan dana APBD.

’’Kalau pemerintah daerah mau serius, sebenarnya masalah ini bisa selesai. Kami lihat pemblokiran ini justru banyak yang tidak tepat sasaran,” kata Ketua AMP Safrudin Tanjung saat audiensi dengan Dinas Kesehatan Pesawaran, Selasa (29/7).

Dari penelusuran yang dilakukan AMP di lapangan, kata Tanjung, sebanyak 30 hingga 40 persen peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan justru adalah warga yang paling membutuhkan. ’’Ironisnya, mereka yang masih aktif justru berasal dari kalangan yang secara ekonomi tergolong mampu. Ini akibat kesalahan di tingkat desa. Operator pendataan tidak bekerja akurat. Bukan hanya karena honornya kecil, tapi juga karena tekanan politik. Akhirnya, data menjadi pilih kasih,” ucapnya.

Menyikapi hal ini, AMP meminta agar pemerintah daerah tidak berpangku tangan. ’’Ini tanggung jawab moral. Pemerintah jangan hanya diam, rakyat butuh keberpihakan,” tegas Tanjung.

Sementara itu, Kadiskes Pesawaran Media Apriliana mengaku bahwa pihaknya tak kalah sedih melihat kondisi ini. Namun, kewenangan yang terbatas membuat mereka hanya bisa berupaya sebisanya.

’’Sebetulnya, kami sangat prihatin. Tapi, kami baru tahu juga setelah pemutusan terjadi. Solusi sementara, bagi warga yang kartu BPJS Kesehatan-nya dinonaktifkan sejak Mei dan mengalami sakit serius dibantu dengan surat pengantar agar bisa diajukan kembali ke Dinas Sosial,” jelas Media Apriliana.

Media Apriliana mengatakan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan DPRD Pesawaran melalui Komisi IV agar dapat membantu mencari solusi. ’’Kita sudah koordinasi dengan Wakil Ketua DPRD Pesawaran M. Nasir agar ikut turun tangan mendorong penambahan kuota BPJS Kesehatan. Kalaupun juga tidak bisa, kita akan mendata ulang agar lebih akurat. Kami di Diskes ini sebenarnya hanya bertugas melayani. Kenyataannya, kami juga harus ikut mendata. Padahal, ini bukan tugas utama kami,” ungkapnya. (rls)

amp minta pemda cari solusi atas  penonaktifan 22.500 peserta bpjs kesehatan                            pesawaran – ribuan kartu bpjs kesehatan warga pesawaran dinonaktifkan. setidaknya ada 22.500 peserta bpjs kesehatan penerima bantuan iuran (pbi) yang dibiayai pemerintah pusat (jkn-kis) di bumi andan jejama dinonaktifkan.
padahal, ribuan warga tersebut bergantung pada kartu bpjs kesehatan untuk berobat ketika sakit. melihat hal ini, aliansi masyarakat pesawaran (amp) tak tinggal diam. amp meminta pemerintah daerah turun tangan mencari solusi konkret atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil ini. harapannya kartu bpjs kesehatan yang telah terblokir dapat diaktifkan lagi, meskipun harus menggunakan dana apbd.
 
’’kalau pemerintah daerah mau serius, sebenarnya masalah ini bisa selesai. kami lihat pemblokiran ini justru banyak yang tidak tepat sasaran,” kata ketua amp safrudin tanjung saat audiensi dengan dinas kesehatan pesawaran, selasa (29/7).
 
dari penelusuran yang dilakukan amp di lapangan, kata tanjung, sebanyak 30 hingga 40 persen peserta bpjs kesehatan yang dinonaktifkan justru adalah warga yang paling membutuhkan. ’’ironisnya, mereka yang masih aktif justru berasal dari kalangan yang secara ekonomi tergolong mampu. ini akibat kesalahan di tingkat desa. operator pendataan tidak bekerja akurat. bukan hanya karena honornya kecil, tapi juga karena tekanan politik. akhirnya, data menjadi pilih kasih,” ucapnya.
 
menyikapi hal ini, amp meminta agar pemerintah daerah tidak berpangku tangan. ’’ini tanggung jawab moral. pemerintah jangan hanya diam, rakyat butuh keberpihakan,” tegas tanjung.
 
sementara itu, kadiskes pesawaran media apriliana mengaku bahwa pihaknya tak kalah sedih melihat kondisi ini. namun, kewenangan yang terbatas membuat mereka hanya bisa berupaya sebisanya.
 
’’sebetulnya, kami sangat prihatin. tapi, kami baru tahu juga setelah pemutusan terjadi. solusi sementara, bagi warga yang kartu bpjs kesehatan-nya dinonaktifkan sejak mei dan mengalami sakit serius dibantu dengan surat pengantar agar bisa diajukan kembali ke dinas sosial,” jelas media apriliana.
 
media apriliana mengatakan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan dprd pesawaran melalui komisi iv agar dapat membantu mencari solusi. ’’kita sudah koordinasi dengan wakil ketua dprd pesawaran m. nasir agar ikut turun tangan mendorong penambahan kuota bpjs kesehatan. kalaupun juga tidak bisa, kita akan mendata ulang agar lebih akurat. kami di diskes ini sebenarnya hanya bertugas melayani. kenyataannya, kami juga harus ikut mendata. padahal, ini bukan tugas utama kami,” ungkapnya. (rls)