Soal ODOL Bandel, Pemkab Lampung Utara Cuma Bisa Lapor

Reporter: Fahrozi Irsan Toni |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 27 Jul 2025 - 20:20

Jalan lintas tengah Sumatera, Lampura, bergelombang dan berlubang akibat armada Batu Bara over dimension over loading (odol).-FOTO FAHROZY IRZAN TONI/RADAR LAMPUNG -

LAMPUNG UTARA – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) terkesan tak berdaya dan buang badan menanggapi persoalan nakalnya kendaraan angkutan over dimension over loading (ODOL) yang kerap melintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum). Hal itu disiratkan oleh Sekretaris Kabupaten Lampura Lekok saat dikonfirmasi Radar Lampung, Minggu (27/7).

Lekok mengatakan jalan yang dilintasi ODOL berstatus jalan nasional. Di mana yang bisa dilakukan pihaknya hanya melapor ke pemerintah pusat dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung.

’’Sebenarnya ranah itu ada di provinsi dan pemerintah pusat. Sebab, jalan yang dilintasi itu merupakan jalan nasional, yang mana kewenangan pemerintah pusat. Sudah, sudah kita laporkan. Kita harap semua dapat menunggu dan tidak terprovokasi hal-hal yang dapat merugikan semuanya," kata dia.

Sementara, Ketua DPRD Lampura M. Yusrizal menyoroti kegiatan armada batu bara yang melintas di kabupaten berjuluk Bumi Ragam Tunas Lampung ini.

Kendaraan angkutan ODOL yang melintas di Jalinsum Lampung menjadi momok masyarakat, khususnya para pengendara lainnya.

Meski begitu, dia mengaku akan memfasilitasi aksi damai penolakan armada batu bara seperti yang diadakan oleh Gerakan Masyarakat Lampura (Gemas-LU) beberapa waktu lalu. Terlebih, hal tersebut untuk kepentingan masyarakat Lampura.

’’Kami (DPRD, Red) selalu mendukung apa yang menjadi kepentingan masyarakat khususnya Kabupaten Lampura ini," ujarnya kemarin.

Polemik kendaraan ODOL batu bara dan atau truk tronton bermuatan semen tersebut sudah lama menjadi keluhan masyarakat.

’’Serahkan semuanya kepada penegak hukum dan pemerintah. Jika melakukan aksi damai, harus bersikap baik dan tidak boleh anarkis, yang mana itu dapat memicu tindak kriminal dan merugikan kita semua," tuturnya.

Diketahui, warga dari 18 desa di Kecamatan Bukitkemuning dan Belambanganpagar, Kabupaten Lampura, menggelar aksi damai menolak keberadaan angkutan batu bara yang melewati jalan lintas Kabupaten Lampura.

Aksi ini diinisiasi oleh Gemas-LU sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan dan gangguan aktivitas warga akibat operasional truk batu bara yang melebihi tonase.

Aksi damai berlangsung pada Jumat, 25 Juli 2025 lalu, di Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, dan dihadiri lebih dari 300 warga dari berbagai desa yang terdampak.

soal odol bandel, pemkab lampung utara cuma bisa lapor                             lampung utara – pemerintah kabupaten lampung utara (lampura) terkesan tak berdaya dan buang badan menanggapi persoalan nakalnya kendaraan angkutan over dimension over loading (odol) yang kerap melintas di jalan lintas sumatera (jalinsum). hal itu disiratkan oleh sekretaris kabupaten lampura lekok saat dikonfirmasi radar lampung, minggu (27/7). 
lekok mengatakan jalan yang dilintasi odol berstatus jalan nasional. di mana yang bisa dilakukan pihaknya hanya melapor ke pemerintah pusat dan dinas perhubungan (dishub) provinsi lampung.
’’sebenarnya ranah itu ada di provinsi dan pemerintah pusat. sebab, jalan yang dilintasi itu merupakan jalan nasional, yang mana kewenangan pemerintah pusat. sudah, sudah kita laporkan. kita harap semua dapat menunggu dan tidak terprovokasi hal-hal yang dapat merugikan semuanya," kata dia.
sementara, ketua dprd lampura m. yusrizal menyoroti kegiatan armada batu bara yang melintas di kabupaten berjuluk bumi ragam tunas lampung ini.
kendaraan angkutan odol yang melintas di jalinsum lampung menjadi momok masyarakat, khususnya para pengendara lainnya.
baca juga:vonis 3,5 tahun penjara, hasto kristiyanto diduga terlibat suap harun masiku
meski begitu, dia mengaku akan memfasilitasi aksi damai penolakan armada batu bara seperti yang diadakan oleh gerakan masyarakat lampura (gemas-lu) beberapa waktu lalu. terlebih, hal tersebut untuk kepentingan masyarakat lampura.
’’kami (dprd, red) selalu mendukung apa yang menjadi kepentingan masyarakat khususnya kabupaten lampura ini," ujarnya kemarin. 
polemik kendaraan odol batu bara dan atau truk tronton bermuatan semen tersebut sudah lama menjadi keluhan masyarakat. 
’’serahkan semuanya kepada penegak hukum dan pemerintah. jika melakukan aksi damai, harus bersikap baik dan tidak boleh anarkis, yang mana itu dapat memicu tindak kriminal dan merugikan kita semua," tuturnya.
diketahui, warga dari 18 desa di kecamatan bukitkemuning dan belambanganpagar, kabupaten lampura, menggelar aksi damai menolak keberadaan angkutan batu bara yang melewati jalan lintas kabupaten lampura.
aksi ini diinisiasi oleh gemas-lu sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan dan gangguan aktivitas warga akibat operasional truk batu bara yang melebihi tonase.
baca juga:jadi pr pemprov lampung, 160 aset tanah pemprov lampung belum bersertifikat 
aksi damai berlangsung pada jumat, 25 juli 2025 lalu, di desa muara aman, kecamatan bukit kemuning, dan dihadiri lebih dari 300 warga dari berbagai desa yang terdampak.
kegiatan ini dikomandoi oleh sejumlah tokoh masyarakat seperti pirhan, syahbudin hasan, dan ade firmansyah, serta mendapat perhatian langsung dari pihak kepolisian dan tni.
hadir dalam aksi ini wakapolres lampung utara, kasat intelkam polres lampura, dan perwakilan dari kodim 0412/lu.
dalam orasinya, syahbudin hasan menyampaikan bahwa aksi tersebut murni berasal dari keresahan warga yang setiap hari menghadapi dampak buruk lalu lintas truk batu bara.
“kegiatan ini mutlak dari masyarakat. kurang lebih sebanyak 300 lebih orang hadir sebagai perwakilan desa untuk menyampaikan keluhan atas kerusakan jalan yang parah, bergelombang, serta bisingnya kendaraan pengangkut batu bara, terutama saat terjadi pecah ban di tengah pemukiman,” tegasnya.
dia melanjutkan, gerakan ini juga memiliki dasar hukum yang kuat. dimana, kata dia, masyarakat menuntut penegakan peraturan dan undang-undang terkait angkutan jalan dan pertambangan, antara lain: undang-undang nomor 2 tahun 2024 sebagai perubahan atas uu no. 38 tahun 2004; undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (llaj); undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (llaj). 
baca juga:sah, pemprov lampung perpanjang pemutihan pajak kendaraan motor
kemudiian, undang-undang nomor 3 tahun 2020 sebagai perubahan atas uu no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara; dan peraturan daerah provinsi lampung nomor 19 tahun 2014 tentang tata cara angkutan tambang.
surat edaran gubernur lampung nomor 045/0228/v.13/2023 yang membatasi standar muatan angkutan batu bara maksimal 8 ton.
warga berharap agar pemerintah daerah dan forkopimda lampung utara, bersama pemerintah provinsi, segera mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan ini.
kerusakan jalan yang parah akibat angkutan batu bara dinilai telah mengganggu aktivitas warga, membahayakan keselamatan, dan merusak fasilitas umum.
kami berharap pemangku kebijakan bisa memberikan solusi tegas atas keluhan masyarakat. jika tuntutan ini tidak diindahkan, maka gerakan masyarakat lampung utara (gemas-lu) akan terus melanjutkan aksi hingga ada titik solusi terbaik,” pungkas syahbudin hasan.
aksi damai ini mencerminkan kekompakan warga dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang aman, nyaman, dan infrastruktur yang layak.
mereka menuntut keadilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh armada batu bara yang tak sesuai aturan. 
sebelumnya, penyelesaian masalah kendaraan over dimension over loading (odol) di lampung harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif. hal ini diungkapkan aditya mahatidanar hidayat, ph.d., pengamat transportasi dari universitas bandar lampung (ubl). 
’’sebagai pengamat transportasi, saya memandang penyelesaian masalah odol harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif. pemerintah harus tegas dalam menghentikan kompromi terhadap kendaraan odol," tegas aditya yang juga sebagai pembina masyarakat transportasi indonesia (mti) wilayah lampung via telepon whatsapp, jumat (25/7).
aditya menilai fenomena truk odol tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur secara masif. ’’namun juga mengancam keselamatan pengguna jalan, memperbesar biaya logistik, serta menjadi beban fiskal yang terus berulang bagi pemerintah daerah dan pusat,’’ ujarnya. 
 jalan yang baru diperbaiki, kata aditya, dalam waktu singkat kembali rusak akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas teknis jalan. ’’kondisi ini merupakan bentuk nyata dari kegagalan tata kelola transportasi angkutan barang lintas wilayah,’’ ungkapnya.
menurut aditya, ada enam langkah strategis yang perlu segera diambil oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tetangga.
pertama, regulasi yang kuat harus segera diberlakukan. rencana gubernur lampung untuk menerbitkan peraturan gubernur tentang pembatasan kendaraan odol perlu didukung dan disegerakan. bahkan, bila perlu ditingkatkan ke tingkat peraturan daerah untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam penegakan.
kedua, penegakan hukum harus berbasis teknologi dan konsisten. reaktivasi jembatan timbang dan pemasangan sistem weigh-in-motion (wim) di titik-titik strategis seperti pintu tol dan jalan nasional menjadi keharusan. penegakan hukum berbasis data real-time akan mengurangi praktik ’’main mata” di lapangan dan memberikan efek jera yang nyata kepada pelanggar.
ketiga, pembatasan jam operasional angkutan batu bara dan pengaturan konvoi harus dijaga ketat. 
ketentuan agar kendaraan hanya melintas malam hari, dengan jumlah terbatas dalam satu rombongan, sambung aditya, harus diawasi dan diberikan sanksi tegas bila dilanggar. 
"ini penting untuk menjaga arus lalu lintas dan menghindari konflik dengan pengguna jalan lain," tambah aditya.
keempat, sinergi antarprovinsi sangat krusial. gubernur lampung perlu terus menjalin komunikasi dengan gubernur sumatera selatan untuk mendorong penggunaan jalan khusus batubara (hauling road) yang tidak membebani jalan umum. tanpa solusi lintas wilayah, masalah ini akan menjadi bola panas yang terus berpindah-pindah.
kelima, perlu ada edukasi kepada pengusaha angkutan dan perusahaan tambang. kesadaran untuk mematuhi batas muatan dan menjaga standar keselamatan kendaraan harus ditumbuhkan melalui pendekatan persuasif, namun diikuti sanksi bila diabaikan. 
"pemerintah bisa melibatkan asosiasi logistik dan tambang dalam forum komunikasi berkala," jelas dosen fakultas teknik ubl ini.
keenam, pemerintah perlu menata ulang strategi pemeliharaan infrastruktur jalan dengan pendekatan berbasis risiko. 
ruas-ruas yang rentan dilalui odol harus mendapat perlakuan khusus dalam desain, pemilihan material, dan siklus pemeliharaan agar tidak menjadi titik lemah sistem transportasi darat.
sebagai simpulan, kita tentu mendukung aktivitas ekonomi seperti pengangkutan hasil tambang, termasuk batu bara, selama tidak merugikan masyarakat luas. 
namun, prinsip keberlanjutan harus ditegakkan: pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak infrastruktur publik yang dibangun dengan anggaran rakyat. 
 
"jadi, pemerintah harus tegas hentikan kompromi terhadap kendaraan odol, dan jadikan keselamatan, keadilan, serta ketahanan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam kebijakan transportasi," tegas aditya.
sebelumnya diberitakan, kepala dinas perhubungan (dishub) provinsi lampung bambang sumbogo masih bungkam mengenai tak berdayanya organisasi perangkat daerah (opd) yang dipimpinnya mengatasi bebasnya kendaraan bermuatan odol di jalan lintas sumatera (jalinsum). di antaranya truk-truk pengangkut batu bara hingga menjadi penyebab utama rusaknya jalinsum di lampung mulai waykanan hingga bandarlampung.
terkait ini, komisi iv dprd lampung pun mendesak didshub agar bisa mempercepat draf peraturan gubernur (pergub) untuk mengatasi persoalan kelebihan muatan. termasuk angkutan batu bara tersebut.
 ketua komisi iv dprd lampung mukhlis basri menjelaskan, informasi yang didapatkannya bahwa penyusunan pergub masih dalam tahap proses. "kita minta dikebut karena ini juga dilakukan untuk mendukung action pak gubernur mirza (rahmat mirzani djausal) yang belum lama ini kan sudah menyurati gubernur sumsel terkait odol ini, khususnya angkutan batu bara," ujarnya, kamis (24/7).
 ini juga sebenarnya sudah diatur dalam perda. "kalau tidak salah sudah ada perdanya kok. kan mau dibuat pergubnya. nanti saya cek. tapi, kalau draf rapergubnya di dinas perhubungan," ujarnya.
 seyogianya, kata dia, salah satu cara menanggulangi odol batubara yang masuk ke lampung adalah dengan memaksimalkan fungsi jembatan timbang. kendati demikian ini terkendala oleh aturan pusat. "semenjak diambil alih oleh pusat, malah tidak difungsikan. ini yang kita sayangkan," katanya.
dia juga menekankan kepada dinas perhubungan untuk melakukan action dengan menggunakan timbangan portable. "nah,  dalam rapat dishub pernah lapor saat ujicoba (jembatan timbang) benar saja, ada pelanggaran kelebihan muatan. jumlahnya ada 1.700 pelanggaran," ujarnya.
 karena itu, dalam rapergub, kata mukhlis basri, pihaknya mendorong harus ada ketentuan ketentuan penegasan terhadap odol batubara ini. "ini yang kadang kadang kita kesal mereka (truk batubara) jalannya konvoi, terus ada yang dua baris tiga baris dengan lebih muatannya. kalau jalan provinsi itu maksimal delapan ton, jalan nasional itu 12 ton. ditegaskan juga poinnya, apapun muatannya jangan lebih tonase, nggak boleh juga tiga baris," ujarnya.
 dijelaskan dia, kerusakan akibat muatan lebih ini tentu merugikan masyarakat lampung. dimana, seyogianya bisa memaksimalkan program lain ketimbang untuk memperbaiki jalan rusak karena angkutan batubara.
’’intinya, kita support langkah pak gubernur kemarin. saya setuju ini dibatasi. dan bakal kita kawal juga ini proses usulan pergubnya," pungkasnya. (ozy/c1/abd)