Jadi PR Pemprov Lampung, 160 Aset Tanah Pemprov Lampung Belum Bersertifikat

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 27 Jul 2025 - 20:17

Kasi Pengamanan Aset Daerah BPKAD Lampung, Yolly Maristo. | FOTO: PRIMA IMANSYAH PERMANA/RADAR LAMPUNG --

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih memiliki pekerjaan rumah dalam pengelolaan aset daerah. Hingga pertengahan Juli 2025, terdapat 160 bidang tanah yang belum bersertifikat dari total 1.128 aset tanah milik Pemprov.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung menargetkan 51 bidang tanah dari sekitar 10 organisasi perangkat daerah (OPD) dapat disertifikasi pada tahun 2025.

Kasi Pengamanan Aset Daerah pada UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan (P3) Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung, Yolly Maristo, menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Zoom Meeting.

"Target kami tahun ini adalah menyelesaikan sertifikasi untuk 51 bidang tanah. Aset tersebut tersebar di hampir 10 OPD, bukan hanya di BPKAD," ujarnya, Minggu 27 Juli 2025.

Menurut Yolly, proses sertifikasi tidak bisa dilakukan secara langsung.

"Harus dilihat dulu asal-usul asetnya, apakah hasil hibah, peralihan dari kabupaten/kota, atau pusat. Proses ini memerlukan penelusuran sejarah kepemilikan dan kadang butuh melibatkan ahli waris," terangnya.

Kata dia, pihaknya memprioritaskan aset yang berstatus K1 atau telah jelas secara administrasi dan fisik. Proses sertifikasi dilakukan setelah identifikasi di lapangan dan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Terkait pengamanan, Yolly menyebut aset yang berada di bawah kewenangan BPKAD akan diamankan langsung oleh pihaknya. Sementara aset di OPD menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna barang.

Saat ini, tercatat 37 aset bermasalah, terdiri dari 12 bidang yang sudah bersertifikat dan 25 lainnya belum.

Dari jumlah itu, 27 bidang tanah dikuasai masyarakat, dua bidang tumpang tindih sertifikat, dua bidang terkena pelebaran jalan, dua bidang ganda pencatatan, tiga bidang tidak diketahui lokasinya, dan satu bidang salah pencatatan.

Salah satu kasus yang disoroti adalah tanah milik Pemprov di kawasan Sabah Balau, Lampung Selatan, yang sempat ditertibkan pada Februari 2025.

"Penertiban dilakukan karena itu merupakan aset provinsi. Proses ini bukan melalui pengadilan, melainkan penertiban administratif. Akan ada penertiban tahap kedua," jelas Yolly.

jadi pr pemprov lampung, 160 aset tanah pemprov lampung belum bersertifikat                             bandar lampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung masih memiliki pekerjaan rumah dalam pengelolaan aset daerah. hingga pertengahan juli 2025, terdapat 160 bidang tanah yang belum bersertifikat dari total 1.128 aset tanah milik pemprov.
badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) lampung menargetkan 51 bidang tanah dari sekitar 10 organisasi perangkat daerah (opd) dapat disertifikasi pada tahun 2025.
kasi pengamanan aset daerah pada uptd pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan (p3) aset daerah bpkad provinsi lampung, yolly maristo, menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan komisi pemberantasan korupsi (kpk) melalui zoom meeting.
"target kami tahun ini adalah menyelesaikan sertifikasi untuk 51 bidang tanah. aset tersebut tersebar di hampir 10 opd, bukan hanya di bpkad," ujarnya, minggu 27 juli 2025.
baca juga:sah, pemprov lampung perpanjang pemutihan pajak kendaraan motor
menurut yolly, proses sertifikasi tidak bisa dilakukan secara langsung. 
"harus dilihat dulu asal-usul asetnya, apakah hasil hibah, peralihan dari kabupaten/kota, atau pusat. proses ini memerlukan penelusuran sejarah kepemilikan dan kadang butuh melibatkan ahli waris," terangnya.
kata dia, pihaknya memprioritaskan aset yang berstatus k1 atau telah jelas secara administrasi dan fisik. proses sertifikasi dilakukan setelah identifikasi di lapangan dan pengukuran oleh badan pertanahan nasional (bpn).
terkait pengamanan, yolly menyebut aset yang berada di bawah kewenangan bpkad akan diamankan langsung oleh pihaknya. sementara aset di opd menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna barang.
saat ini, tercatat 37 aset bermasalah, terdiri dari 12 bidang yang sudah bersertifikat dan 25 lainnya belum. 
dari jumlah itu, 27 bidang tanah dikuasai masyarakat, dua bidang tumpang tindih sertifikat, dua bidang terkena pelebaran jalan, dua bidang ganda pencatatan, tiga bidang tidak diketahui lokasinya, dan satu bidang salah pencatatan.
salah satu kasus yang disoroti adalah tanah milik pemprov di kawasan sabah balau, lampung selatan, yang sempat ditertibkan pada februari 2025.
"penertiban dilakukan karena itu merupakan aset provinsi. proses ini bukan melalui pengadilan, melainkan penertiban administratif. akan ada penertiban tahap kedua," jelas yolly.
baca juga:pemprov lampung dukung penuh program pemerintah pusat
masih ada sekitar 3 hektare tanah di sabah balau yang dikuasai warga. saat ini, bpkad menunggu pengembalian tapal batas oleh bpn lampung selatan untuk mengetahui batas jelas antara tanah milik provinsi dan warga.
"walau sudah bersertifikat, kami tetap perlu memastikan batas-batasnya di lapangan. ini bagian dari pengamanan aset," tegasnya.
untuk mendukung upaya tersebut, bpkad juga menggandeng perhimpunan advokat indonesia (peradi) dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. proses sosialisasi dan pendekatan bisa memakan waktu hingga enam bulan. sebelumnya, pasca penertiban, pemerintah provinsi (pemprov) lampung siagakan satuan tugas (satgas) untuk berjaga. satgas pengamanan disiagakan di aset pemprov lampung yang berada di desa sabah balau, lampung selatan dan kelurahan sukarame baru, bandar lampung.
kabid aset badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) lampung, meydiandra eka putra mengatakan, saat ini pengamanan aset lahan tersebut menjadi tanggung jawab bpkad lampung.
kata meydiandra, lahan yang baru ditertibkan tersebut telah di pagar dan tengah didirikan posko pengamanan. "pengamanan sementara di kita dulu pasca penertiban. sekarang sudah dipagar dan dibuat posko pengamanan," ucapnya.
menurutnya, ada tujuh personil satgas kotabaru yang di tugaskan untuk menjaga aset lahan sabah balau dan sukarame baru. posko pengamanan itu, berada di depan rumah mewah milik sopyan yang telah dirubuhkan saat penertiban, rabu 12 februari 2025.
"kita bikin posko permanen disitu kan ada jalan akses masuk. yang di rumah bagus itu dibuat portal," tuturnya.
baca juga:penguatan koperasi solusi masalah tata niaga singkong
ditambah meydiandra, masyarakat masih dapat memasuki area yang telah ditertibkan dengan kepentingan yang jelas. begitu juga dengan mushola didalam masih dapat di pakai masyarakat.
"mushola didalam masih bisa digunakan. masyarakat tetap bisa masuk dengan alasan kepentingan yang jelas. kalau mau ibadah ke mushola kan jelas alasannya," ungkapnya.
sebelumnya, pemerintah provinsi (pemprov) lampung mulai merobohkan bangunan yang berdiri di lahan pemprov di sabahbalau, lampung selatan, dan sukarame baru, bandarlampung.
bangunan yang dirobohkan mulai kos-kosan hingga satu rumah mewah yang berada di lahan tersebut. terlihat ratusan personel gabungan satpol pp dan polisi berkumpul, serta tiga alat berat diturunkan untuk melakukan penertiban lahan tersebut.
terpantau, tim pengosongan lahan aset pemprov merangsek masuk mulai pukul 09.15 wib dan sempat terjadi saling dorong antara petugas satpol pp dengan warga yang menolak. ada sekitar 1.200 personel dari satpol pp, tni, dan polri yang dikerahkan.
baca juga:tok! pn jaksel tolak praperadilan hasto
selain itu turut serta petugas pengangkut barang yang disiapkan untuk mengangkat barang warga yang belum mengosongkan bangunan. petugas kesehatan pun disiapkan untuk membantu mengevakuasi warga yang sempat pingsan.
salah satu warga yang enggan disebut namanya mengatakan rumah mewah terbilang masih baru yang ditertibkan ini merupakan rumah milik sofyan.
pemilik rumah saat ini tengah bekerja di pulau sulawesi dan barang-barangnya belum dikosongkan. ’’punya pak sofyan, orangnya kerja di sulawesi. ini barangnya belum dikosongkan," ujarnya.
petugas pun sigap mengemasi barang-barang di rumah mewah tersebut untuk dikosongkan. sementara para penghuni kos-kosan sepertinya terlihat tidak siap dengan kondisi di mana petugas hendak merobohkan bangunan kosan tersebut.
’’kebetulan tadi lagi tidur, ada yang ketok. waktu dibuka sudah banyak petugas nyuruh kita buat ngosongin kosan,” kata feni, salah satu penghuni kos-kosan.
feni mengaku sudah mengetahui akan ada penertiban yang dilakukan oleh pihak pemprov, namun, dia tidak mengosongkan kos-kosannya karena mengikuti warga yang lain. ’’sebelumnya memang ada pemberitahuan kalau akan ada penertiban dari pihak pemprov, tetapi warga kebanyakan bertahan. makanya saya belum sempat beres-beres perabotan yang di kosan,” tuturnya.
menanggapi eksekusi lahan tersebut, kuasa hukum pemerintah provinsi (pemprov) lampung bey sujarwo menyebut ada sekitar 43 rumah warga yang ditertibkan pada rabu (12/2).
rumah-rumah yang ditertibkan tersebut karena menempati aset lahan milik pemprov lampung di desa sabahbalau dan kelurahan sukarame baru.
“penertiban aset lahan milik pemprov lampung ini mengerahkan 1.200 persoalan dari bpkad, satpol-pp, maupun tni dan polri. total semua rumah yang kita tertibkan ada 43 rumah. kalau sudah selesai sehari kenapa harus besok ataupun lusa," ujar bey sujarwo saat ditemui di kantor dinas perhubungan lampung, rabu 12 februari 2025.
disampaikan bey sujarwo, sebelum melaksanakan penertiban, telah dilakukan tindakan persuasif terlebih dahulu dengan membuat posko terpadu untuk menerima pengaduan atau keluhan masyarakat. 
"selama pendirian posko ada 6 sampai 7 rumah yang sukarela meninggal tempat dilokasi berhuni saat ini," ucapnya. (pip/abd)