Nelayan Tidak Bisa Mandiri Urus Izin

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 25 Jul 2025 - 22:05

RADAR - BACA KORAN--

nelayan tidak bisa mandiri urus izin                             bandarlampung – dinas kelautan dan perikanan (dkp) lampung mengungkap banyaknya persoalan kapal penangkap ikan di sai bumi ruwa jurai yang tak berizin. di antaranya nelayan tak bisa melakukan secara mandiri karena perizinan sudah digitalisasi.
kabid perikanan tangkap dkp lampung zainal karoman mengatakan pihaknya bersama direktorat usaha penangkapan ikan kkp dan ksop panjang telah membuka gerai perizinan.
gerai perizinan untuk mempermudah pembuatan izin kapal penangkap dan pengangkut ikan ini merupakan salah satu program gubernur rahmat mirzani djausal dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat di lapangan.
zainal mengungkapkan terjadi banyak kendala dan persoalan yang dihadapi sehingga banyak kapal pengangkut ikan yang belum memiliki izin. "dengan memasuki era digitalisasi semua perizinan sekarang sudah digital. tapi untuk menunjang atau mencapai digital itu, para nelayan kita harus memiliki dokumen awal," ujar zainal.
 
"bagi kapalnya harus memiliki surat ukur, kemudian pas besar atau kecilnya pas. sehingga perizinan usahanya bisa dilaksanakan," sambung zainal.
 
gerai ini, kata zainal, dibuka di desa sukorahayu, kecamatan labuhanmaringgai, lampung timur, yang merupakan titik terbanyak kapal yang tidak berizin hingga alat tangkap yang bermasalah di lampung.
 
"gerai ini melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan membawa petugas yang berkaitan langsung dan direncanakan satu minggu kalau nanti pemohonnya bertambah akan ditambah seminggu ke depan," ungkap zainal.
 
kendala lainnya dalam perizinan kapal penangkap ikan, diungkapkan zainal, dengan pelayanan yang sudah digitalisasi ini masih banyak nelayan tidak bisa melakukan secara mandiri. "tugas kita membantu. terpenting, mereka membawa dokumennya mulai dari kepemilikan kapal. kemudian pas besar dan lain-lain yang menunjang," terangnya.
 
"dengan kendala-kendala ini, kita harus berangkat dulu perizinannya. kemudian nanti kita bisa melakukan pnbp," sambung zainal.
 
dari informasi yang didapat di lapangan, kata zainal, hingga jumat (25/7) pagi di gerai yang ada di labuanmaringgai sudah bisa diterbitkan 10 surat izin usaha perikanan (siup) kapal.
 
"dari data yang kami terima kemarin ada sekitar 800 kapal yang tidak mengantongi izin melakukan eksplorasi ikan di laut, laporan kades maupun camat ini khusus di lampung timur saja itu," ungkap zainal.
 
zainal juga mengungkapkan, kendala yang dihadapi nelayan yang memiliki kapal tidak berizin akan kesulitan mendapatkan bahan bakar.
 
"kalau kuota minyak disediakan oleh negara, sementara kapal tidak berizin, maka tidak bisa disalurkan jadi harus kapal yang memiliki izin," terangnya.
 
"kalau contoh yang sudah berjalan sekarang semua ada di lempasing. kalau lempasing tidak ada kendala spbn jalan, perizinan kapal jalan," terang zainal.
 
"ini kita awali dan gagas lagi untuk masyarakat kita di lampung timur. mudah-mudahan sukses dan spbn nanti dibangun melalui program investasi," sambung zainal.
 
zainal menjelaskan, syarat dalam mengurus perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan bagi kapal penangkap dan pengangkut ikan. ’’yakni nib melalui oss, npwp, ktp, foto, foto kapal, dan foto alat tangkap ini diunggah. kemudian ada siup dan sipi. dua ini harus dimiliki oleh semua nelayan,’’ paparnya.
 
setelah dari labuhanmaringgai, kata zainal, pihaknya akan buka gerai di kotaagung, tanggamus," ungkap zainal. 
 
sekadar informasi, izin kapal perikanan adalah dokumen resmi yang diperlukan untuk kapal yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan. ada beberapa jenis iz kapal perikanan, termasuk surat izin penangkapan ikan (sipi) dan surat izin kapal pengangkut ikan (sikpi). 
 
sipi yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan indonesia dan zona ekonomi eksklusif indonesia (zeei). sipi merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat izin usaha perikanan (siup). 
sikp adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan. (*)