Ratusan Siswa Kupang Keracunan Makanan Bergizi Gratis, Sebelumnya MBG di Tuban Heboh Ditemukan Belatung

KUPANG – Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sekitar 140 siswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), usai menyantap paket Makanan Bergizi Gratis (MBG), mendapat perhatian serius dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Kepala BPOM, Prof. Dr. Taruna Ikrar, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Balai Besar POM Kupang untuk turun langsung ke lapangan menangani insiden tersebut. Ia menegaskan pentingnya tindakan cepat dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Sejak awal kejadian luar biasa di NTT ini, kami terus berkoordinasi dengan Balai Besar Kupang. Kami turun langsung untuk menangani, melakukan mitigasi, dan memastikan kejadian seperti ini tidak terjadi kembali di masa depan," ujar Prof. Taruna saat ditemui media di Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Lebih lanjut, Prof. Taruna menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan uji laboratorium guna memastikan sumber penyebab keracunan yang dialami para siswa.

BACA JUGA:Makanan MBG Diduga Mengandung Belatung, BPOM Kirim Tim Investigasi ke Tuban

"Tim laboratorium kami sedang bekerja untuk mengetahui penyebabnya. Setelah hasil keluar, kami akan umumkan dan tetapkan langkah-langkah mitigasi serta penyelesaiannya," imbuhnya.

Ia menegaskan, program MBG harus diawasi secara menyeluruh agar keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi siswa tetap terjaga. "Program MBG ini sangat penting dan perlu dikawal secara ketat. Jika terjadi insiden seperti ini, tentu harus ditelusuri penyebabnya dan segera diambil tindakan agar tidak berulang," tegasnya.

BACA JUGA:Yayasan MBN Klaim Belum Bayar Mitra Dapur MBG Kalibata Karena Bon Tagihan Belum Lengkap

Menanggapi kejadian ini, Ombudsman Provinsi NTT menyayangkan insiden tersebut dan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas.

"Kasus ini berpotensi menunjukkan adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan SPPG menu MBG. Pemerintah harus segera memberikan tanggung jawab dan memastikan penanganan medis yang layak bagi para korban," kata Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, dalam pernyataan tertulisnya.

Ia juga mengingatkan bahwa MBG adalah program nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah tidak boleh mengabaikan dampak yang terjadi di lapangan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah beredar kabar soal temuan belatung dalam makanan yang dibagikan kepada siswa di salah satu sekolah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Insiden ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama terkait mutu dan keamanan makanan dalam program tersebut.

BACA JUGA:MBG Pertaruhan Politik Presiden

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. Dr. Taruna Ikrar menyampaikan keprihatinannya atas kejadian ini dan memastikan BPOM akan mengambil langkah konkret guna menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kami sudah menerima laporan terkait dugaan adanya belatung dalam makanan MBG. Meskipun BPOM bukan penanggung jawab utama program ini, kami tetap memberikan dukungan penuh untuk memastikan keamanan pangan,” kata Taruna dalam konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Taruna menyebut, pihaknya telah menurunkan sekitar 900 personel yang tersebar dari Sabang sampai Merauke untuk membantu pengawasan pelaksanaan MBG. Ia juga memastikan tim BPOM segera diterjunkan ke lokasi kejadian guna menelusuri sumber permasalahan.

BACA JUGA:Ratusan Warga Kotabumi Keracunan Massal

“Kami ingin memastikan agar kejadian serupa tidak terulang. Apalagi makanan itu dikonsumsi oleh anak-anak sekolah, yang sangat rentan terhadap risiko kesehatan,” tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah seorang wali murid mengunggah foto dan video menu MBG yang tampak mengandung belatung. Dalam unggahan tersebut, terlihat nasi, sayur, dan lauk yang disajikan dalam kemasan, namun ditemukan beberapa belatung di dalamnya. Unggahan itu cepat menyebar di media sosial dan mendapat respons luas dari masyarakat.

Menindaklanjuti insiden tersebut, BPOM telah menjalin koordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Tuban untuk melakukan investigasi mendalam. Menurut Taruna, kontaminasi bisa saja terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.

“Kami akan telusuri seluruh rantai pasoknya secara menyeluruh. Jika ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran yang membahayakan kesehatan, tindakan tegas akan diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

BACA JUGA:23 Kades-Camat di Lahat Terjaring OTT

BPOM berkomitmen menjaga mutu dan keamanan pangan, khususnya dalam program yang menyasar anak-anak sekolah. Taruna menekankan bahwa keselamatan konsumen, terlebih anak-anak, harus menjadi prioritas utama.

Sebelumnya, Lonjakan kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah memicu kekhawatiran serius di kalangan wakil rakyat.

Anggota IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bangsa Asep Romy Romaya mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan terhadap implementasi program ini, menyusul laporan yang menunjukkan peningkatan kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Bangsa Asep Romy Romaya menyatakan keprihatinannya atas insiden keracunan yang terus berulang.

““Program MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kasus keracunan yang sudah terjadi harus dijadikan pelajaran penting. Kami mendesak BGN dan BPOM agar melakukan pengawasan lebih ketat dan menyeluruh, agar tidak ada celah terjadinya kasus yang membahayakan penerima manfaat,” tegasnya dalam rapat dengar pendapat pada Rabu 2 Juli 2025. (disway/abd)