Demo Ojol 17 Juli di Monas: URC Suarakan Tritura, Tolak Status Buruh dan Potongan Penghasilan

JAKARTA – Para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam komunitas Unit Reaksi Cepat (URC) Bergerak menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (17/7) di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
Unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi para pengemudi ojol, khususnya soal perlindungan hukum dan ketidakjelasan status kerja.
“Kami lahir dari panggilan hati nurani para pengemudi ojek yang prihatin terhadap penanganan kecelakaan lalu lintas yang kerap menimpa rekan-rekan ojol. Kini saatnya URC bersuara menyampaikan pendapat terhadap berbagai persoalan yang tengah terjadi di dunia ojol,” kata Jenderal Lapangan URC Bergerak, Achsanul Solihin alias Bang Batman.
Menurutnya, hati nurani para anggota URC kembali terpanggil setelah menyaksikan berbagai kebijakan dan opini publik yang dianggap tidak berpihak kepada pengemudi ojol. Karena itu, aksi ini dilakukan sebagai kontribusi positif dan bentuk perjuangan dari bawah.
URC membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai Tritura URC (Tiga Tuntutan Rakyat Aspal), yakni: Tegas menolak status ojol sebagai buruh/pekerja. Tegas menolak opini pemotongan 10% terhadap penghasilan pengemudi ojol.
Tegas meminta Presiden RI segera mengeluarkan Perppu sebagai payung hukum untuk ojol, guna menyeragamkan pemahaman antar-kementerian terkait.
“Aksi ini lahir dari keresahan nyata di jalanan, bukan agenda politik atau pesanan pihak tertentu,” tegas Achsanul.
Ia menegaskan bahwa para pengemudi ojol bukan anti terhadap regulasi, melainkan menuntut regulasi yang adil, realistis, dan berpihak pada realitas kerja para pengemudi di lapangan.
Waktu dan Lokasi Aksi: Hari: Kamis, 17 Juli 2025; Lokasi: Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat
Tritura URC, lanjutnya, merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakpastian hukum dan narasi sepihak yang selama ini dinilai merugikan para pengemudi.
“Slogan kami: ‘Dari Ojol, Oleh Ojol, Untuk Ojol’. Kami akan terus berjuang sampai pemerintah benar-benar mendengar dan menindaklanjuti aspirasi kami,” pungkas Achsanul.
Sebelumnya, Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia berencana menggelar aksi besar-besaran bertajuk Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI pada 21 Juli 2025.
Aksi tersebut ditargetkan diikuti 50 ribu pengemudi ojol dari Jabodetabek dan berbagai daerah di Indonesia.
Tak hanya itu, Garda Indonesia juga mengancam sekitar 500 ribu pengemudi ojol di seluruh Indonesia akan melakukan aksi mematikan aplikasi secara massal (off bid) sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.
“Kami bersama berbagai aliansi ojol se-Jabodetabek dan daerah-daerah lain akan melaksanakan aksi ‘Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI’, dengan target 50.000 ojol masuk Jakarta secara bergelombang,” kata Kadiv Humas Garda Indonesia, Yudha Al Janata, Minggu (21/6/2025).
Dalam aksi tersebut, massa ojol akan membawa lima tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang transportasi online.
Menetapkan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen.
Memberikan diskresi tarif untuk layanan pemesanan makanan dan pengantaran barang.
Melakukan audit investigatif atas potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi yang dianggap diambil sepihak oleh aplikator tanpa transparansi.
Menghapus program promo dan pengkotakan pengemudi, seperti program aceng, slot, hub, member, hemat, dan lainnya.
Yudha mengatakan aksi ini digelar lantaran tuntutan serupa yang disampaikan dalam Aksi 205 pada 20 Mei 2025 lalu belum mendapat tanggapan resmi dari Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi.
Lebih lanjut, ia menuding Kemenhub lebih mengutamakan kepentingan pengusaha aplikator dibanding aspirasi para pengemudi ojol.
“Ini bentuk pelecehan dari penyelenggara negara terhadap rakyatnya. Saat aksi 20 Mei lalu, Menteri Perhubungan tidak mau menerima perwakilan kami,” tegas Yudha.
Ia berharap Presiden Prabowo membuktikan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, bukan justru mendukung perusahaan aplikator yang merugikan pengemudi.
Sementara itu, Ketua Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menegaskan, aksi ini menargetkan adanya keputusan langsung dari Presiden Prabowo terkait tuntutan ojol.
“Kalau tidak ada jawaban, aksi besar-besaran akan terus berlanjut. Ini perlawanan yang tidak akan berhenti sampai ada keputusan,” tegas Igun.
Igun juga berharap aksi berjalan damai, meskipun tidak bisa menjamin sepenuhnya situasi tetap kondusif jika tuntutan terus diabaikan pemerintah.
“Semoga Menteri Perhubungan bisa merespons tuntutan kami agar tidak terjadi kericuhan,” pungkasnya.
Sebelumnya,  Ribuan pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Roda 2 dan Roda 4 (Garda) Indonesia akan menggelar demo besar-besaran, Selasa (20/5).
Demo ojol tersebut nantinya terkonsentrasi di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI. Dengan massa aksi yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Cirebon, Bandung, Cikampek, Karawang, Palembang, Lampung, dan Banten Raya.
“Pada Selasa 20 Mei 2025 akan ada beberapa aliansi ikut serta antara lain APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI dan GEPPAK organisasi Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan, AKSI 205 nanti diperkirakan hampir seluruh kota di Indonesia akan digelar aksi serentak dan besar dengan estimasi total pengemudi online Roda 2 dan Roda 4 yang akan turun aksi sekitar 500.000 orang,” kata Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya, dikutip Senin (19/5).
Dalam demo tersebut, para ojol melayangkan tiga tuntutan. Salah satunya berkaitan dengan pelanggaran atas Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022 mengenai potongan biaya aplikasi 20 persen namun dilanggar hingga mencapai 50 persen.
Kedua, pihaknya juga menuntut agar para mitra ojek online untuk segera memiliki payung hukum. Adapun yang ketiga, tuntutannya berkaitan dengan revisi tarif diskon penumpang berupa penghapusan argo goceng (Aceng) hingga promo hemat. (disway/c1/abd)