Sanksi Pemecatan Menanti Anggota Polri Tak Netral di Pemilu

sanksi pemecatan menanti anggota polri tak netral di pemilu jakarta - polri berkomitmen menjaga netralitas dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. terdapat sejumlah sanksi anggota polri yang tak netral dalam pemilu 2024, mulai sanksi ringan hingga pemecatan dengan tidak hormat. “jika ditemukan ada anggota yang diduga tidak netral, polri bakal melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke sejumlah pihak,” kata karo wabprof divisi propam polri brigjen agus wijayanto kepada wartawan, senin (18/12). agus mengatakan propam polri bakal menindaklanjuti bila ada anggota yang terbukti melanggar netralitas polri dalam pemilu. baca juga:alien mus: dasi kuning jokowi kode ke partai golkar kemudian, melakukan gelar perkara untuk menentukan kategori pelanggarannya. “kita ada mekanisme gelar perkara, apakah, kategori ringan, sedang apa berat. yang terberat adalah ptdh (pemberhentian tidak dengan hormat), terberat di kode etik,” ucapnya. diketahui, netralitas polri itu tertuang dalam surat telegram resmi nomor 2407 yang diterbitkan pada oktober 2023 lalu. “yang pertama kita harus tahu rambunya dulu, uu ada, perpol ada dan memperjelas lagi kegiatan soal (larangan) politik praktis dengan surat telegram kapolri, itu sudah buat kita telegram nomor 2407 bulan oktober. bagaimana yang dilarang oleh polisi di medsos,” ujarnya. baca juga:nasdem bakar semangat relawan anies di london dalam surat tersebut tertulis jika anggota polri dilarang berfoto dengan pasangan calon. selain itu, anggota polri juga dilarang untuk mengomentari foto pasangan calon di media sosial. selain itu, anggota polri juga dilarang foto selfie dengan pose yang berpotensi menuding keberpihakan polri terhadap parpol serta mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar foto paslon via media massa, media online, dan media sosial. “termasuk juga pose-pose foto dengan jari-jari itu, yang dulu kalau ada angkatan, entah itu bintara, perwira, itu kan ada angkatannya, itu tidak boleh,” ungkapnya. dileanjutkan, divisi propam juga memiliki cara untuk melakukan berbagai upaya menjaga netralitas anggota polri. bahkan, berbagai video dengan menggunakan sosok pak bhabin telah disebarluaskan untuk menjadi pengingat seluruh jajaran. baca juga:kredibilitas lembaga survei semakin dipertanyakan “salah satunya preemtif, ini adalah untuk ke dalam dulu, personel propam yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa,” ujarnya. selain itu, ujarnya, keteladanan pimpinan diutamakan dalam menjaga netralitas polri ini. selanjutnya, ada pembekalan dan pengarahan tentang disiplin para anggota. “terus membuat petunjuk kepada jajaran, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selain ada uu, ada peraturan perpol,” tuturnya. propam polri, jelasnya, juga melakukan deteksi dini untuk menjaga netralitas di pemilu.  salah satunya dengan melakukan kegiatan patroli siber. menurut dia, dalam tahapan pemilu ini propam polri melekat melakukan pengawasan.  ketika ada tindakan represif, tim khusus untuk penanganan netralitas dari biro paminal, biro provos, biro wabprof akan menindaklanjuti. tidak hanya anggota polri, ungkapnya, keluarga dari polisi yang berkontestasi di pemilu 2024 pun telah diatur dalam surat telegram tersebut.  polri sudah mendata keluarga dari polisi yang maju di pemilu. “ada caleg dari mulai dari dprd kabupaten, provinsi sampai dpr ri, itu kita datakan, sampai hari ini kurang lebih jumlahnya 1.300 lebih tentang data itu,” tuturnya. ditambahkannya, meski ada anggota keluarga yang menjadi peserta pemilu 2024, namun anggota tetap tidak diperbolehkan terlibat kegiatan praktis. mereka juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan fasilitas yang ada. (*) artikel ini sudah tayang di disway.id   https://disway.id/read/750030/sanksi-anggota-polri-yang-tak-netral-dalam-pemilu-2024-pemecatan-menunggu/30  

Tag

• # pemecatan
• # sanksi
• # anggota
• # polri
• # pemilu

Share

• 
• 
• 
• 
•