Dugaan Korupsi Desa Hara Banjar Manis Diadukan ke Kejari Lamsel, Kades Siap Kooperatis

Reporter: HDK |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 15 Jul 2025 - 21:52

Perwakilan masyarakat melaporkan Kepala Desa Hara Banjar Manis, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Syahrudin ke Kejaksaan (Negeri Kejari) atas dugaan penyelewengan dana desa (DD) dan sejumlah pelanggaran lainnya.--

Kemudian, ada bantuan dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahun 2024. Bentuk fisik yang dikerjakan adalah semacam saluran irigasi.

Tetapi, pada praktiknya, kami melihat hanya dikerjakan sistem paving blok dicetak balok segi empat dengan ukuran dan ketebalan tertentu dipasang kiri kanan dan bawah hanya untuk menahan abrasi dari kiri kanan.

"Informasi dananya Rp196 juta dengan dua atau tiga termin pencairan, itu terjadi lagi diborongkan ke pihak ketiga hanya Rp100 juta jadi ada selisih Rp96 juta dicairkan melalui rekening kelompok tani. Ini bisa terjadi karena ada surplus kekuasaan itu tadi, kelebihan kewenangan dari seseorang," tuding H.

Ia menambahkan, laporan ke kejaksaan hari ini adalah murni kekhawatiran masyarakat untuk masa depan desa, jika ini dibiarkan maka dikhawatirkan Desa Hara Banjar Manis akan menjadi desa tertinggal karena membiarkan adanya kedzaliman di depan mata.

Setidaknya, ada 4 dokumen tebal berisi data-data dugaan perilaku penyimpangan anggaran selama sang kades menjabat dan telah diserahkan ke Kejaksaan.

"Harapan kami bisa di tindak tegas sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Artinya tidak ada kebencian personal kalau memang beliau layak di turunkan ya harus diturunkan jangan main mata karena ini kehendak masyarakat," tutup H.

Saat dikonfirmasi, Kasi Intelijen Kejari Lampung Selatan, Volanda Azis Shaleh membenarkan, telah menerima aduan dari masyarakat Desa Hara Banjar Manis.

"Kami akan telaah terlebih dahulu laporan tersebut, baru menentukan tindak lanjutnya seperti apa," tegas Volan.

Dikonfirmasi terpisah, Kades Hara Banjar Manis, Syahrudin memberikan tanggapan terkait pelaporan dirinya ke Kejari Lampung Selatan.

"Saya patuh dengan hukum dan saya kooperatif," balas Syahrudin. (*)

dugaan korupsi desa hara banjar manis diadukan ke kejari lamsel, kades siap kooperatis                            lampungselatan - perwakilan masyarakat melaporkan kepala desa hara banjar manis, kecamatan kalianda, kabupaten lampung selatan (lamsel), syahrudin ke kejaksaan negeri (kejari) atas dugaan penyelewengan dana desa (dd) dan sejumlah pelanggaran lainnya.
salah seorang perwakilan warga inisial h menyampaikan, keresahan masyarakat ihwal sepak terjang sang kades yang diduga mengambil keuntungan pribadi dan menyalahgunakan wewenang.
"ini hanya bentuk dari apresiasi masyarakat bahwa selama ini desa kami dipimpin oleh seseorang yang tidak mencerminkan pemimpin yang baik, dia menunjukkan dirinya seorang penguasa bukan pemimpin," buka h saat dimintai keterangan, selasa (15/7/2025).
menurut h, keresahan warga bukan tanpa alasan, selama ini mereka memperhatikan pengelolaan keuangan desa dibawah kepemimpinan syahrudin cenderung menyeleweng. sedari awal, tata kelola tampak dibuat-buat.
baca juga:dua napi rutan salemba dituntut penjara seumur hidup atas kasus narkotika
misalnya, setiap diadakan forum musyawarah disinyalir tidak ada keterbukaan dan tidak ada sosialisasi hasil musyawarah. mirisnya, perilaku itu sudah berjalan memasuki tahun keempat.
"hari ini kita masukkan aduan ke kejaksaan dengan bukti-bukti yang sudah kita pegang berdasarkan temuan di lapangan," timpal h.
dalam proses administrasi desa yang sekarang diterapkan, sambung h, masyarakat tidak pernah dilibatkan ketika ada agenda di desa. bahkan, kades hanya mengundang orang-orang yang sudah dipastikan tidak ada komplain di forum tersebut.
"kita ambil contoh di tahun 2022 atau tahun pertama menjabat, ada pembangunan fisik pengerasan jalan rabat beton bersumber dari dd tepatnya di dusun 3 atau lembah sungkay dengan anggaran kurang lebih rp144 juta. proses penunjukan tpk dan lain sebagainya tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat yang berkompeten," kritik h.
baca juga: harga minyak anjlok imbas trump beri rusia waktu 50 hari
disitulah terendus kewenangan yang agaknya berlebihan, pasalnya pemerintah desa bisa menunjuk seseorang mengerjakan secara borongan. sementara, informasi yang diterima warga, pekerjaan itu di borongkan sebesar rp100 juta oleh sang kepala desa ke pihak ketiga tanpa ada kontrak yang jelas.
"hasil penelusuran kami, pihak ketiga mengaku tetap dikerjakan secara swakelola faktanya di borongkan ada selisih anggaran sebesar rp44 juta," sambung h.
lalu, di tahun 2023 ada juga pengerjaan pengerasan jalan tepatnya di dusun 2, dengan nilai anggaran kurang lebih rp159 juta. itupun proses penunjukan tpk tanpa melibatkan masyarakat atau terjadi seperti di tahun sebelumnya.
pekerjaan itu, kembali di borongkan ke pihak ketiga tanpa dasar hukum dan kontrak yang jelas dan nilainya sama hanya rp100 juta.
baca juga: regulasi kur perumahan rampung akhir juli 2025
"dari anggaran rp159 juta di borongkan ke pihak ketiga dengan nilai rp100 juta itu informasinya dari pelaku kegiatan sendiri," beber h.
mirisnya lagi, dalam menjalankan roda pemerintahan di desa hara banjar manis diduga ada kegiatan pungli berupa potongan ke seluruh aparat desa mulai dari kepala dusun, kasi, kaur, hingga sekretaris desa, besarannya rp300 ribu.
"awalnya di tahun 2022 itu tujuan pemotongan adalah untuk pengadaan hewan kurban. lalu di tahun 2023 potongan tetap diterapkan ke seluruh aparatur desa tapi hewan kurban tidak ada," keluh h.
menurutnya, di tahun 2024 menjadi tahun terbobrok era kepemimpinan kades syahrudin. ia mengira, karena selama dua tahun sang kades merasa tidak ada pengawasan yang berarti sehingga lebih leluasa tanpa ada gangguan sedikit pun.
baca juga: peluncuran kopdes digeser 21 juli 
"di tahun 2024, ada anggaran untuk rehabilitasi gedung bumdes menurut informasi dari dana silpa sebesar rp26 juta hanya untuk rehabilitasi atap gedung berukuran sekitar 5x10 meter dua tahun berturut-turut. ada juga anggaran untuk penyertaan modal bumdes rp50 juta tapi di bumdes tidak ada kegiatan sesuai dengan anggaran yang sudah dikeluarkan," jelas h.
belum lagi, ada pajak tertunggak yang artinya belum dibayarkan berupa pajak pembelanjaan pada tahun 2023 besarannya rp64 juta. hal itu, sesuai surat yang dilayangkan direktorat jenderal pajak melalui kantor pajak pratama natar tertanggal 6 agustus 2024 lalu, yang baru dibayarkan rp8 juta sekian jadi terhutang kurang lebih rp55 juta sampai sekarang.
ada lagi, dugaan penyelewengan terhadap program ketahanan pangan dari pemerintah berupa pengadaan 5 ekor bibit sapi dengan anggaran biaya rp10 juta per ekor bibit sapi.
sesuai informasi yang diterima warga, bahwa pengadaan bibit sapi sudah terealisasikan tapi diduga tidak ada pembelanjaan. sementara ini, laporan pihak desa ke dinas terkait disamarkan menggunakan sapi warga. dana pengadaan bibit sapi yang dianggarkan pihak desa sebesar rp61 juta.
"di tahun 2024 juga ada dari balai pengembangan daerah aliran sungai way seputih-way sekampung (bpdas wss), ada bantuan kebun bibit rakyat diberikan ke kelompok tani, sesuai proposal yang diajukan ada lahan kelompok tani seluas 25-30 hektare munculah 30 ribu bibit ada 3 jenis alpukat, jengkol, dan sengon disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar rp100 juta," beber h.
setelah ditelusuri, tidak ada pemberitahuan resmi dan tahu-tahu bibit tersebut telah dibagikan ke warga dengan jumlah bervariasi ada yang 5 batang, 10 batang, ada juga yang menerima 100 batang.
"tapi secara logika jika dikalkulasikan antara jumlah bibit dengan jumlah kepala keluarga yang ada di desa hara banjar manis sekitar 700 kepala keluarga bisa kita hitung 1 kepala keluarga minimal dapatnya berapa? dari situlah muncul pertanyaan masyarakat kemana bibit itu, sementara masyarakat tahu ada bantuan bibit kebun rakyat sejumlah 30 ribu bibit tapi masih banyak warga yang tidak kebagian," urai h.
menurutnya, jika ada warga yang tidak kebagian sangatlah aneh rasanya. ketika dikonfirmasi langsung ke pelaku kegiatan bahwa kebun bibit rakyat ini tidak memproduksi 30 ribu bibit tapi hanya 15 ribu bibit.
"apa alasannya? karena dananya hanya dikucurkan 50 persen dari total anggaran ke pelaku kegiatan. kami tanya 50 persen lagi kemana? dalam hal ini rp50 juta karena dana yang dikucurkan sebesar rp100 juta, menurut pengakuan pelaku kegiatan uang rp50 juta diambil oknum kades yang kami maksud dalam hal ini," sebut h.
kemudian, ada bantuan dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (p3-tgai) tahun 2024. bentuk fisik yang dikerjakan adalah semacam saluran irigasi.
tetapi, pada praktiknya, kami melihat hanya dikerjakan sistem paving blok dicetak balok segi empat dengan ukuran dan ketebalan tertentu dipasang kiri kanan dan bawah hanya untuk menahan abrasi dari kiri kanan.
"informasi dananya rp196 juta dengan dua atau tiga termin pencairan, itu terjadi lagi diborongkan ke pihak ketiga hanya rp100 juta jadi ada selisih rp96 juta dicairkan melalui rekening kelompok tani. ini bisa terjadi karena ada surplus kekuasaan itu tadi, kelebihan kewenangan dari seseorang," tuding h.
ia menambahkan, laporan ke kejaksaan hari ini adalah murni kekhawatiran masyarakat untuk masa depan desa, jika ini dibiarkan maka dikhawatirkan desa hara banjar manis akan menjadi desa tertinggal karena membiarkan adanya kedzaliman di depan mata.
setidaknya, ada 4 dokumen tebal berisi data-data dugaan perilaku penyimpangan anggaran selama sang kades menjabat dan telah diserahkan ke kejaksaan.
"harapan kami bisa di tindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. artinya tidak ada kebencian personal kalau memang beliau layak di turunkan ya harus diturunkan jangan main mata karena ini kehendak masyarakat," tutup h.
saat dikonfirmasi, kasi intelijen kejari lampung selatan, volanda azis shaleh membenarkan, telah menerima aduan dari masyarakat desa hara banjar manis.
"kami akan telaah terlebih dahulu laporan tersebut, baru menentukan tindak lanjutnya seperti apa," tegas volan.
dikonfirmasi terpisah, kades hara banjar manis, syahrudin memberikan tanggapan terkait pelaporan dirinya ke kejari lampung selatan. 
"saya patuh dengan hukum dan saya kooperatif," balas syahrudin. (*)