Legislator PDIP Sarankan Jokowi Tak Bahas Firasat, Prabowo Disebut Tak Takut Ancaman Soal Gibran

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menyarankan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih fokus menyampaikan gagasan besar ketimbang membahas soal firasat terkait polemik ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
’’Sebaiknya Pak Jokowi berbicara hal-hal besar dan strategis. Beliau bisa memberikan pencerahan kepada bangsa ini,” ujar Aria Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).
Menurutnya, narasi yang menimbulkan kebingungan publik sebaiknya dihindari oleh seorang Presiden. Ia menilai Jokowi, sebagai sosok berpengalaman, pasti paham ada berbagai skenario politik di balik isu-isu yang muncul.
“Politik ini penuh skenario. Tapi yang penting adalah kehendak baik dari tiap partai untuk membangun narasi positif ke publik,” ucapnya.
Aria juga membandingkan pendekatan Jokowi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang lebih sering menyinggung soal kemanusiaan dan peradaban global dalam pernyataannya.
Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan kecurigaannya terkait polemik yang menyeret nama Gibran. Ia menyebut adanya “agenda besar politik” di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan terhadap putra sulungnya itu.
“Saya berperasaan memang ada agenda besar politik di balik isu-isu ini,” kata Jokowi, Senin (14/7).
Menurut Jokowi, isu-isu tersebut mengarah pada upaya untuk menurunkan reputasi politiknya.
Di sisi lain, mantan anggota Tim Mawar Fauka Noor Farid menegaskan bahwa Presiden RI terpilih Prabowo Subianto tidak takut terhadap adanya ancaman terkait isu pemakzulan Gibran.
“Pak Prabowo tidak bisa diancam oleh kelompok elit atau orang berpengaruh,” kata Fauka, Selasa (14/7).
Fauka menegaskan sikap diam Prabowo bukan karena takut atau terjebak politik balas budi, melainkan untuk mencegah polemik berkembang liar dan dimanfaatkan pihak tertentu, termasuk pihak asing.
“Pak Prabowo dan Gibran telah dipilih langsung oleh rakyat, jadi membicarakan pemakzulan tidak relevan,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa tim khusus Prabowo terus memantau dinamika nasional secara intensif, sehingga tidak ada alasan bagi Presiden terpilih itu untuk merasa terancam.
“Kalau zaman Orde Baru mungkin isu pemakzulan lebih mudah dimainkan, karena presiden dipilih MPR. Sekarang beda, dipilih rakyat,” pungkasnya. (jpnn/c1/abd)