Evaluasi Distribusi SPHP!

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 14 Jul 2025 - 21:12

Bulog Nusa Tenggara Barat (NTB) menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).-- FOTO BERITASATU.COM/M AWALUDIN

Untuk mencegah kejadian serupa, ia menyarankan agar distribusi beras SPHP langsung ditujukan kepada masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah, seperti halnya skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Kalau BPNT ditujukan untuk desil satu, maka SPHP bisa diperluas untuk desil dua sampai empat, yakni kelompok rentan miskin hingga calon kelas menengah," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, sebanyak 212 produsen beras nakal telah ditemukan tidak memenuhi standar mutu, kualitas, dan volume. Temuan tersebut hasil dari pemeriksaan bersama Satgas Pangan dan telah dilimpahkan kepada Kapolri, Satgas Pangan, serta Kejaksaan Agung.

"Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 Juli, dan pemeriksaan telah dimulai. Kami berharap ini ditindak tegas," tegas Amran dalam keterangan video di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/7/2025).

Pemerintah menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam distribusi pangan agar tidak merugikan masyarakat dan petani nasional. (Beritasatu.com)

evaluasi distribusi sphp!                            jakarta - maraknya praktik pengoplosan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (sphp) dinilai sebagai dampak dari lemahnya pengawasan pada jalur distribusi perum bulog.
 
peneliti cora indonesia eliza mardian mengatakan, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses distribusi dari gudang hingga ke pedagang retailer.
 
"beras sphp tidak langsung disalurkan kepada keluarga penerima manfaat, tapi ditujukan untuk meringankan beban masyarakat berpendapatan menengah ke bawah," ujar eliza dalam investor daily talk, senin (14/7).
 
menurutnya, sphp adalah instrumen pemerintah untuk mengintervensi harga beras di tengah pasokan yang melimpah. namun, jika harga tetap tinggi meski beras sphp sudah disalurkan, maka akar permasalahannya terletak pada distribusi awal, khususnya dari gudang bulog.
 
"yang harus dievaluasi adalah jalur dari gudang bulog ke distributor lalu ke agen retailer. di titik-titik inilah kebocoran kerap terjadi dan bisa dimanipulasi," jelasnya.
 
ia menyoroti masih digunakannya pencatatan manual di gudang bulog, yang dinilai rawan manipulasi dan tidak transparan.
 
"pencatatannya saja masih manual, belum terintegrasi secara digital. setiap rantai pasok berpotensi untuk dioplos menjadi beras premium," kata eliza.
 
untuk mencegah kejadian serupa, ia menyarankan agar distribusi beras sphp langsung ditujukan kepada masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah, seperti halnya skema bantuan pangan non tunai (bpnt).
 
"kalau bpnt ditujukan untuk desil satu, maka sphp bisa diperluas untuk desil dua sampai empat, yakni kelompok rentan miskin hingga calon kelas menengah," tambahnya.
 
sementara itu, menteri pertanian andi amran sulaiman menyatakan, sebanyak 212 produsen beras nakal telah ditemukan tidak memenuhi standar mutu, kualitas, dan volume. temuan tersebut hasil dari pemeriksaan bersama satgas pangan dan telah dilimpahkan kepada kapolri, satgas pangan, serta kejaksaan agung.
 
"mudah-mudahan ini diproses cepat. kami sudah terima laporan tanggal 10 juli, dan pemeriksaan telah dimulai. kami berharap ini ditindak tegas," tegas amran dalam keterangan video di makassar, sulawesi selatan, sabtu (12/7/2025).
pemerintah menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam distribusi pangan agar tidak merugikan masyarakat dan petani nasional. (beritasatu.com)