Optimalisasi PAD, Pemkot Gandeng Kejaksaan

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 09 Jul 2025 - 20:34

Wali Kota Eva Dwiana dan Kepala Kejari Bandarlampung menandatangani nota kesepakatan mendukung Asta Cita Presiden RI. -FOTO MELIDA ROHLITA/RADAR LAMPUNG -

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung resmi menandatangani nota kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Penandatanganan tersebut berlangsung di aula Semergou kantor Pemkot Bandarlampung, Rabu (9/7).

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam hal reformasi politik, hukum, pemberantasan korupsi, dan penanganan narkoba.

“Kesepakatan ini akan memperkuat sinergi, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara, untuk mewujudkan pemerintahan yang tertib, bersih, dan taat hukum,” ujar Eva Dwiana.

Menurutnya, ruang lingkup kerja sama meliputi pengamanan aset daerah, optimalisasi pendapatan daerah, bantuan hukum, serta penanganan persoalan hukum lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

“Tujuan akhirnya tentu mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Eva juga berharap nota kesepahaman ini mampu menyatukan pandangan antara Pemkot dan Kejari Bandar Lampung dalam menyelesaikan persoalan hukum, sekaligus mempererat kolaborasi ke depan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung Danang Suryo Wibowo mengatakan, pihaknya siap membentuk tim akselerasi Asta Cita di seluruh kejaksaan negeri di Lampung. Bandar Lampung, menurutnya, akan dijadikan percontohan implementasi kerja sama ini.

“Kami akan bentuk tim akselerasi Asta Cita di setiap kejari. Bandar Lampung akan menjadi prototipe pelaksanaan yang bisa dicontoh daerah lain,” kata Danang.

Ia menjelaskan, sinergi ini diharapkan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemberdayaan UMKM.

“UMKM adalah salah satu fokus dari Asta Cita, termasuk ketahanan pangan dan penguatan SDM. Jaksa akan kami libatkan mendampingi pelaku UMKM, mulai dari perizinan hingga pendaftaran merek,” tambahnya.

Danang juga menekankan bahwa kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga memiliki tugas memberikan pendampingan, edukasi, dan fasilitasi kepada masyarakat demi mendukung tercapainya program nasional.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung akan menambah jumlah tapping box guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan hal ini saat membuka sosialisasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah di aula Semergou, Rabu (21/5).

optimalisasi pad, pemkot gandeng kejaksaan                            bandarlampung - pemerintah kota (pemkot) bandarlampung resmi menandatangani nota kesepakatan bersama kejaksaan negeri (kejari) bandarlampung sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, asta cita presiden republik indonesia prabowo subianto.
penandatanganan tersebut berlangsung di aula semergou kantor pemkot bandarlampung, rabu (9/7).
wali kota bandarlampung eva dwiana menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam hal reformasi politik, hukum, pemberantasan korupsi, dan penanganan narkoba.
“kesepakatan ini akan memperkuat sinergi, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara, untuk mewujudkan pemerintahan yang tertib, bersih, dan taat hukum,” ujar eva dwiana.
menurutnya, ruang lingkup kerja sama meliputi pengamanan aset daerah, optimalisasi pendapatan daerah, bantuan hukum, serta penanganan persoalan hukum lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
baca juga:dpr minta pemerintah perhatikan nasib wartawan yang terdampak arus medsos
“tujuan akhirnya tentu mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.
eva juga berharap nota kesepahaman ini mampu menyatukan pandangan antara pemkot dan kejari bandar lampung dalam menyelesaikan persoalan hukum, sekaligus mempererat kolaborasi ke depan.
sementara itu, kepala kejaksaan tinggi (kajati) lampung danang suryo wibowo mengatakan, pihaknya siap membentuk tim akselerasi asta cita di seluruh kejaksaan negeri di lampung. bandar lampung, menurutnya, akan dijadikan percontohan implementasi kerja sama ini.
“kami akan bentuk tim akselerasi asta cita di setiap kejari. bandar lampung akan menjadi prototipe pelaksanaan yang bisa dicontoh daerah lain,” kata danang.
ia menjelaskan, sinergi ini diharapkan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui penguatan pendapatan asli daerah (pad) dan pemberdayaan umkm.
“umkm adalah salah satu fokus dari asta cita, termasuk ketahanan pangan dan penguatan sdm. jaksa akan kami libatkan mendampingi pelaku umkm, mulai dari perizinan hingga pendaftaran merek,” tambahnya.
danang juga menekankan bahwa kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga memiliki tugas memberikan pendampingan, edukasi, dan fasilitasi kepada masyarakat demi mendukung tercapainya program nasional.
sebelumnya,  pemerintah kota (pemkot) bandarlampung akan menambah jumlah tapping box guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (pad). wali kota eva dwiana menyampaikan hal ini saat membuka sosialisasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah di aula semergou, rabu (21/5).
menurut eva, pengadaan perangkat pencatat transaksi usaha ini dilakukan bekerja sama dengan bank lampung. rencananya, pemkot menambah sekitar 1.000 tapping box, yang akan dipasang di berbagai tempat usaha pada juli 2025.
’’alhamdulillah, pelaku usaha di bandarlampung terus meningkat. untuk mendukung itu dan memperkuat pad, kita tambah 1.000 tapping box,” ujar eva.
baca juga:sekeluarga terseret ombak pantai labuhan jukung, ayah masih hilang 
ia juga mengimbau para pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak karena menjadi sumber utama pembangunan daerah.
“kalau semua pihak bisa bekerja sama, insyaallah pembangunan akan lebih pesat dan masyarakat makin sejahtera,” katanya.
eva juga menegaskan pentingnya transparansi dan akurasi pencatatan transaksi usaha melalui tapping box. ia memperingatkan bahwa ada sanksi tegas bagi pihak yang dengan sengaja melepas perangkat tersebut.
“ada sanksi, nanti kejaksaan akan turun tangan,” ujarnya.
meski enggan menyebutkan angka pasti, eva menyebut pad kota bandar lampung menjadi yang terbesar di antara kabupaten/kota di provinsi lampung. “ya alhamdulillah, banyak pokoknya,” singkatnya.
sementara itu, kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kota bandar lampung, desti mega putri, mengungkapkan bahwa pad saat ini telah mencapai 30% dari target rp1,83 triliun.
“kontribusi terbesar berasal dari sektor restoran, dengan angka sekitar 30% dari total pad yang terkumpul,” jelas desti.
ia menambahkan bahwa bank lampung telah memesan 300 tapping box tambahan, melengkapi 700 unit yang sudah terpasang sebelumnya. seluruhnya akan terpasang mulai juli mendatang, lengkap dengan daftar wajib pajak.
“karena berdasarkan uu, pajak ini sifatnya memaksa, jadi tidak ada alasan untuk tidak bayar,” tegasnya.
sebagai informasi, beberapa jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah antara lain: pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (pbb-p2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), pajak barang dan jasa tertentu (pbjt), pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
sebelumnya dari penerapan tapping box (alat pemantau atau perekam transaksi pajak), badan pengelola pajak dan retribusi daerah (bpprd) bandarlampung  masih menemukan kecurangan wajib pajak (wp) pada tempat usahanya. hal itu disampaikan plt. kepala bpprd bandarlampung dedeh ernawati setelah menerjunkan timnya, termasuk dirinya, mengecek langsung penggunaan tapping box ke lapangan jelang akhir tahun 2023 ini.
“tapping box ini kan sudah beberapa tahun ini kita pasang. kita lihat progesnya dengan melakukan pengecekan di lapangan apakah tapping box itu digunakan maksimal atau tidak. ini sudah sering kita lakukan. dan mendekati akhir tahun ini, kita akan lihat di dasbord penggunaan yang tidak maksimal. kita putuskan lapor ke pimpinan dan setuju. akhirnya, spt (surat perintah tugas) dibagi empat tim,” katanya dedeh ernawati saat ditemui di ruang kerjanya, selasa (19/12).
menurutnya pada wilayah yang diririnya kunjungi sendiri, seperti di kecamatan tanjungkarang barat dan enggal, terdapat beberapa objek pajak yang tidak menggunakan tapping box secara maksimal atau bisa disebut curang. “kita ada tim it, di sana kita cek transaksi selama buka dari pukul 8 sampai pukul 9 malam. itu terlihat transaksinya dan  ketahuan ada ketidakmaksimalan penggunaannya. 
di sana hanya ada laporan 5 pembayaran. padahal saat kami kunjungi, tempat itu ramai sekali. belum lagi sebelum kami datangi, ada tim yang bertugas mengawasi setiap harinya dan memang ramai. jadi ya curang,” ungkapnya.
menyikapi adanya objek wajib pajak yang kerap mengakal-akali penggunaan tapping box, dedeh menegaskan pihaknya bakal memberikan surat teguran sebagai peringatan awal. “makanya kita akan buat surat teguran. memanggilnya mereka (wajib pajak curang) untuk menandatangani fakta integritas,”ucapnya.
namun ditanya lebih jauh berapa jumlah objek wajib pajak yang melakukan kecuranga di kota tapis berseri ini, dedeh menyebut pihakya belum merekapnya. mengingat, proses peninjauan ke lapangan menurutnya masih akan dilakukan mendekati akhir tahun ini.
“belum direkap karena tim masih  berjalan sampai akhir desember. tapi, januari nanti mulai lagi. karena, spt itu tidak kita batasi waktu. di antaranya (yang curang, red) ada hotel ada restoran, macam-macam,” terangnya.
sementara terkait capaian pendapatan asli daerah (pad) yang dipasangi tapping box, seperti tempat hiburan, hotel, restauran, dan lainnya, dedeh menyebut ada kenaikan rp40 miliar dibanding tahun sebelum pemasangan. “tapi sejak terpasang tapping box di hotel, restauran, hiburan, air tanah, dan parkir serta pengawasan secara berkala, ada peningkatan realisasi penerimaan dari 5 pajak tersebut lebih kurang rp40 miliar. kami juga sudah mengajukan ke pt bank lampung untuk penambahan alat tapping box juga di tahun 2024, terhusus untuk  dipasang di objek pajak  yang  belum terpasang. ini untuk memaksimalkan penerimaan pad kota bandarlampung,” terangnya.
baca juga:banleg dpr bahas ruu bpip bersama pakar, fokus pada penguatan lembaga ideologi pancasila
soal pad, masih kata dedeh, realisasi sampai 15 desember khusus bpprd sudah rp534,9 miliar dari target rp621 miliar lebih atau 86,02 % dari target di apbd perubahan. “sebenarnya target induk kita sudah overtarget, tapi karena ada penambahan di apbdp. kita (bpprd) ditambah rp100 miliar untuk bpprd. tapi di antara  pajak itu semua ada 4 yang sudah overtarget kaya pajak hiburan, reklame, ukir, mineral, logam dan batu-batuan, selebihnya alhamdulillah 92 persen ke atas.  kecuali pbb, itu agak susah. yang rajin bayar itu sebenarnya kalangan menengah ke bawah. tantangan menarik, menagih tunggakan pajak pbb yang susah itu menengah ke atas sebab owner-nya gak ada di tempat. bahkan, kadang owner-nya enggak ada di indonesia, adanya di singapura,” paparnya.
dedeh juga mengatakan selain memantau tapping box, pihaknya melakukan sosialisasi terhadap aplikasi berbasis web si mantap (sistem informasi manajemen tata kelola pajak daerah) yang merupakan inovasi baru bpprd kota bandarlampung dan baru saja di-launching minggu lalu.
“saya menyampaikan kepada mereka bahwa si mantap ini untuk mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran pajak. karena, saya mendengarkan di sini adalah bagaimana wajib pajak itu merasa nyaman dalam membayar pajak. karena memang, orientasinya itu memproses berkas cepat dan melakukan pembayaran yang mudah,” imbuhnya.
dengan si mantap, imbuhnya, proses dilakukan akan lebih mudah dengan cara  langsung meng-upload berkas  yang dibutuhkan pada web. dengan begitu, semua bisa lebih efisiensi.
“dan kalau tidak sesuai kita panggil. web itu bisa diakses dengan smartphone, apalagi mereka punya rekening. jadi birokrasi terpangkas, menghemat waktu,  tidak ada beralasan lagi bahwa petugasnya belum datang  dan tentu ini adalah  efisiensi. dengan ini , wajib pajak bisa sangat nyaman untuk membayar pajak,” pungkasnya. (mel/c1/abd)