Trump Ancam Tambah Tarif untuk Negara Pro BRICS

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 07 Jul 2025 - 21:14

ANCAM TARIF: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menuai perhatian dunia.--FOTO AP

Anggota penuh BRICS 2025 adalah Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Negara mitra BRICS, di antaranya Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan.

Menjadi anggota BRICS berarti mendapatkan hak penuh dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam KTT, serta manfaat dari kolaborasi ekonomi dan politik yang lebih besar. Sementara negara mitra memiliki ruang kerja sama yang terbatas dan tidak terlibat langsung dalam penentuan arah kebijakan. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS, Indonesia kini memiliki posisi strategis untuk memengaruhi arah kebijakan global, memperluas jaringan ekonomi, dan ikut serta dalam reformasi tata kelola dunia. (beritasatu.com/c1)

trump ancam tambah tarif untuk negara pro brics                            jakarta - presiden amerika serikat (as) donald trump kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menuai perhatian dunia. melalui platform truth social pada minggu (6/7) malam waktu setempat, trump mengumumkan rencana penerapan tarif tambahan sebesar 10% bagi negara-negara yang mendukung agenda kelompok brics.
’’negara mana pun yang mendukung kebijakan anti-amerika dari brics akan dikenakan tarif tambahan 10%. tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini," tulis trump tanpa menyebut negara secara spesifik.
pernyataan ini muncul bertepatan dengan konferensi tingkat tinggi (ktt) brics 2025 yang tengah berlangsung di rio de janeiro, brasil. kelompok brics dikenal sebagai wadah koordinasi politik dan diplomatik antarnegara berkembang serta forum kerja sama lintas sektor yang semakin memperkuat eksistensinya di kancah global.
tahun ini menjadi momentum penting bagi indonesia karena resmi bergabung sebagai anggota penuh brics pada januari 2025. langkah ini merupakan inisiatif langsung presiden prabowo subianto pada tahun pertamanya menjabat.
dengan keanggotaannya, indonesia bergabung bersama brasil, rusia, india, tiongkok, afrika selatan, mesir, etiopia, iran, arab saudi, dan uni emirat arab (uea), menjadikan jumlah anggota brics menjadi 11 negara.
 
keikutsertaan indonesia dalam brics menjadi sinyal kuat bahwa indonesia ingin berperan lebih aktif dalam kerja sama ekonomi dan diplomasi global, khususnya dengan negara-negara berkembang yang memiliki potensi besar untuk membentuk tatanan dunia yang lebih seimbang.
 
langkah trump mengancam tarif tambahan terhadap negara pro brics diyakini sebagai bagian dari strategi politik jelang pemilu presiden as 2025. ia menilai bahwa brics memiliki agenda yang bertentangan dengan kebijakan ekonomi dan diplomasi washington.
 
tak hanya pernyataan verbal, trump juga memastikan bahwa surat resmi kepada mitra dagang as akan dikirim pada senin, berisi rincian tarif baru serta status negosiasi bilateral. ini menunjukkan bahwa ancaman trump bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari kebijakan perdagangan yang akan segera diberlakukan.
 
dengan makin kuatnya posisi brics di dunia, terutama setelah perluasan keanggotaan sejak 2023, as tampaknya merasa perlu mengantisipasi potensi pergeseran keseimbangan kekuatan ekonomi global.
 
anggota penuh brics 2025 adalah brasil, rusia, india, tiongkok, afrika selatan, mesir, etiopia, iran, arab saudi, uni emirat arab, dan indonesia. negara mitra brics, di antaranya belarus, bolivia, kazakhstan, kuba, malaysia, thailand, uganda, uzbekistan.
 
menjadi anggota brics berarti mendapatkan hak penuh dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam ktt, serta manfaat dari kolaborasi ekonomi dan politik yang lebih besar. sementara negara mitra memiliki ruang kerja sama yang terbatas dan tidak terlibat langsung dalam penentuan arah kebijakan. dengan bergabungnya indonesia sebagai anggota brics, indonesia kini memiliki posisi strategis untuk memengaruhi arah kebijakan global, memperluas jaringan ekonomi, dan ikut serta dalam reformasi tata kelola dunia. (beritasatu.com/c1)