Data Jumlah Desa Penerima Bantuan Listrik di ESDM dan PLN Berbeda

data jumlah desa penerima bantuan listrik di esdm dan pln berbeda menteri esdm bahlil lahadalia marah besar di dpr jakarta - menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia marah di hadapan para anggota dpr usai mengetahui adanya perbedaan data jumlah desa penerima bantuan listrik. bahlil mengatakan, berdasarkan data esdm, jumlah bakal desa penerima bantuan listrik sebanyak 5.600. sedangkan menurut data pln mencapai 10.000 desa. imbasnya, bahlil marah kepada direktur jenderal ketenagalistrikan esdm jisman hutajulu dan direktur utama pln darmawan prasodjo.   "dalam hitungan kami, ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. tapi, tadi saya dapat laporan, katanya pln ada 10.000 desa ya?" kata bahlil dalam rapat kerja dengan komisi xii dpr di kompleks parlemen senayan, jakarta, rabu (2/7).   "ini nggak tahu dirjen saya nggak benar atau dirut pln-nya nggak benar. kalian abis ini ketemu sama saya, ya. kurang hajar kalian ini. masih mau jadi dirjen, kau?! ini direksi pln kelihatannya baru juga materinya. padahal dirut-nya cuma satu, nggak berubah-ubah. mungkin data mereka yang up to date, tapi saya yang tidak dilaporkan," tambah bahlil.   meski begitu, bahlil mengatakan presiden prabowo subianto meminta esdm untuk menghitung jumlah desa-desa yang belum teraliri listrik.   adapun nantinya seluruh desa tersebut akan diterangi dengan listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (plts). sehingga dengan begitu, desa-desa yang belum teraliri listrik tidak harus menarik dari kabupaten dan kecamatan.   "kita pakai plts. desa-desa yang belum ada jaringannya, itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan. tapi, menggunakan plts. jaringan lokal saja yang kita pakai," jelas bahlil.   ke depan, bahlil mengatakan esdm akan segera membahas perihal anggaran soal program listrik desa ini bersama kementerian keuangan (kemenkeu). bahkan, bahlil memastikan anggaran yang akan dikucurkan negara langsung direalisasikan oleh kementerian esdm, bukan lagi melalui perusahaan pelat merah, pln.   selain itu, bahlil juga memastikan bahwa program ini akan dilakukan mengikuti dengan rencana pemerintah yang diputuskan presiden prabowo dengan melihat skala prioritas.   "nanti itu kita akan bahas bersama-sama kemenkeu tentang biaya. nanti anggarannya akan lewat esdm, selama ini kan ditaruh di pln dan itu dianggap anggaran pln, itu anggaran negara. programnya harus mengikuti by design, rencana pemerintah," ungkapnya. (jpc/c1)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•