Sopir Truk dan Pengusaha Mengeluh Pungli

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Selasa , 01 Jul 2025 - 20:44

TOLAK ATURAN ODOL: Sejumlah sopir truk memarkir kendaraannya di tepi jalan saat aksi solidaritas menolak aturan over dimension over load (ODOL) di Jalur Pantura Siliwangi ruas Semarang-Kendal, Jawa Tengah,--FOTO NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG

Menurutnya, tanpa penghapusan pungli, program Zero ODOL hanya akan menjadi jargon kosong.

’’Pemerintah perlu memasukkan agenda pemberantasan pungli sebagai bagian dari reformasi logistik nasional, bukan hanya sekadar urusan truk kelebihan muatan,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, kondisi ini mengungkapkan bahwa logistik Indonesia bukan sekadar soal infrastruktur atau kendaraan.

Selama korupsi kecil-kecilan ini dibiarkan tumbuh liar di jalanan, maka sebaik apa pun jalan dibangun, biaya distribusi barang tetap mahal, dan yang paling dirugikan tetaplah rakyat.

"Sudah waktunya pemerintah tak hanya mengejar truk nakal tapi juga berani menyentuh 'penumpang gelap' dalam sistem logistik nasional. Sebab, logistik yang efisien hanya mungkin tercapai bila jalannya bersih dari praktik kotor," ungkap Djoko. (jpc/c1)

sopir truk dan pengusaha mengeluh pungli                            keluar rp150 juta per tahun 
jakarta - praktik pungutan liar (pungli) dan truk over dimension over loading (odol) di indonesia bukan sekadar masalah teknis transportasi. tetapi sudah menjadi penyakit kronis yang menyandera sistem logistik nasional. 
alih-alih berkurang, pungli masih merajalela. mulai jalan tol, bahu jalan, rest area, hingga masuk jalur-jalur distribusi menuju pasar dan gudang. semua pihak dirugikan: sopir, pengusaha, bahkan pemilik barang.
 
dalam diskusi yang digelar bersama asosiasi pengemudi angkutan barang di kantor pusat kementerian perhubungan pekan lalu, para sopir mengungkap kenyataan pahit di balik kemudi. 
 
dari tol cikampek hingga kramat jati, mereka dipalak oknum preman hingga rp200 ribu sekali jalan. jika nekat berhenti di bahu jalan untuk istirahat, bukan keamanan yang datang, melainkan pungli dari oknum petugas tol. 
 
bahkan, kata mereka, masalah ini sudah pernah dilaporkan ke direksi, namun hingga kini tak kunjung dibereskan.
 
cerita kelam tak berhenti di situ. di sekitar kawasan pelabuhan tanjung priok, misalnya, pengusaha truk mengungkap adanya ’’kampung pungli’’ di jalur menuju gudang.
 
truk yang hendak melewati portal harus membayar ’’uang stempel’’ rp100 ribu kepada oknum yang mengatasnamakan rt setempat.
 
salah satu pengemudi menuturkan, saat mengangkut sayuran dari garut ke pasar kramat jati, jakarta, ia harus menyisihkan dana sekitar rp175 ribu untuk melintasi 5 sampai 6 titik pungli.
 
"mulai dari berseragam hingga tidak memakai baju, semua bisa minta pungli. dari angkut sampai bongkar, semua ada tarifnya,” keluh seorang sopir.
 
lebih menyedihkan lagi, para pengusaha dan pemilik barang pun jadi korban. bedanya, mereka menyikapi berbeda: pemilik barang cenderung tertutup, pengusaha setengah terbuka, sementara sopir yang jadi ujung tombak operasional—buka-bukaan.
 
akibat praktik pungli ini, biaya logistik nasional ikut membengkak. menurut pengusaha, pungli menyumbang sekitar 15 hingga 30 persen dari total ongkos angkut logistik di indonesia.
 
’’kalau dihitung, truk dengan ritase padat bisa menghabiskan rp120-rp150 juta per tahun hanya untuk pungli. itu sekitar rp10–rp12 juta per bulan,” ujar seorang pelaku usaha angkutan.
 
celakanya, ini terjadi saat pemerintah justru sedang gencar mendorong program zero odol (tanpa truk kelebihan muatan/dimensi). namun, pungli yang justru jadi salah satu akar penyebab tetap dibiarkan menjamur tanpa solusi nyata.
 
djoko setijowarno, akademisi prodi teknik sipil unika soegijapranata sekaligus wakil ketua pemberdayaan dan pengembangan wilayah masyarakat transportasi indonesia (mti) pusat, menyayangkan lemahnya komitmen pemberantasan pungli.
 
’’selama ini pemerintah sibuk mengurus odol, tapi abai terhadap punglinya. padahal, praktik pungli jauh lebih sistemik dan membebani biaya logistik secara signifikan,” tegas djoko.
 
menurutnya, tanpa penghapusan pungli, program zero odol hanya akan menjadi jargon kosong.
 
’’pemerintah perlu memasukkan agenda pemberantasan pungli sebagai bagian dari reformasi logistik nasional, bukan hanya sekadar urusan truk kelebihan muatan,” tambahnya.
 
 
ia mengungkapkan, kondisi ini mengungkapkan bahwa logistik indonesia bukan sekadar soal infrastruktur atau kendaraan.
 
selama korupsi kecil-kecilan ini dibiarkan tumbuh liar di jalanan, maka sebaik apa pun jalan dibangun, biaya distribusi barang tetap mahal, dan yang paling dirugikan tetaplah rakyat.
 
"sudah waktunya pemerintah tak hanya mengejar truk nakal tapi juga berani menyentuh 'penumpang gelap' dalam sistem logistik nasional. sebab, logistik yang efisien hanya mungkin tercapai bila jalannya bersih dari praktik kotor," ungkap djoko. (jpc/c1)