Koalisi Guru Prihatin terhadap Jalur Mutasi SPMB untuk Anak Guru

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 23 Jun 2025 - 20:30

Radar Lampung Baca Koran--

BANDARLAMPUNG - Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 3 Tahun 2025, pemerintah menyelenggarakan sistem penerimaan murid baru (SPMB). Jalur yang digunakan oleh calon murid baru adalah jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan jalur mutasi.

Melalui aturan ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada anak guru untuk mendaftarkan diri memperebutkan kuota 5 persen bersama dengan calon murid yang berpindah akibat perpindahan pekerjaan orang tuanya. Pada ketentuan umumnya disebutkan bahwa jalur mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

Ternyata di lapangan, aturan jalur mutasi untuk anak guru menimbulkan banyak masalah. Setelah menerima laporan dari sejumlah guru terkait dengan jalur mutasi bagi anak guru ini, Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) merasa prihatin dan menyampaikan sejumlah pernyataan sikap.

Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia Soeparman Mardjoeki Nahali menilai bahwa aturan tentang jalur mutasi untuk anak guru sangat terbatas memberikan kesempatan mendaftar SPMB bagi anak guru. ’’Banyak guru yang tidak dapat memanfaatkan jalur mutasi karena pendaftaran hanya bisa dilakukan pada sekolah/madrasah tempat di mana guru tersebut mengajar. Jadi anak guru yang memasuki usia SD akan kehilangan haknya jika mendaftar pada SD yang bukan tempat orang tuanya mengajar,” katanya.

Soeparman menjelaskan bahwa anak guru juga akan kehilangan haknya memasuki SD melalui jalur mutasi jika orang tuanya mengajar di SMP atau SMA.

’’Begitu sebaliknya, ada kasus yang dialami oleh seorang guru SMP dan SMK di DKI Jakarta. Mereka berdua mempunyai kasus yang sama. Guru yang satu melaporkan bahwa tahun lalu anaknya baru bisa masuk SD ketika usianya sudah 8 tahun 4 bulan karena waktu mendaftar tahun sebelumnya tergeser oleh calon murid yang usianya lebih tua. Jalur mutasi tidak bisa dimanfaatkan karena guru tersebut mengajar di SMK. Sementara guru yang satu melaporkan bahwa anaknya tahun ini baru diterima di SD setelah usianya 8 tahun 1 bulan. Karena pada tahun lalu guru tersebut yang mengajar di SMP tidak bisa memanfaatkan jalur mutasi sehingga anehnva tergeser oleh calon murid yang usianya lebih tua. Aturan ini jelas menyulitkan pendidikan anak guru. Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur bahwa guru mempunyai hak kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putrinya. Tentu ini memprihatinkan sekali,” papar Soeparman.

Laili Hadiati yang merupakan wakil koordinator bidang advokasi Perkumpulan Pendidik Sains Geografi Nusantara (Pendiks Geonusa) menambahkan bahwa kalau pun anak guru dapat menggunakan jalur mutasi untuk mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar, maka anak tersebut akan mengalami kesulitan jika sekolah tempat orang tuanya mengajar berada jauh dari lingkungan tempat tinggalnya.

’’Anak usia SD dan SMP tentu lebih baik bersekolah di sekitar rumahnya. Aturan ini sepertinya tidak memperhitungkan kemungkinan munculnya masalah jarak tempuh dan kondisi anak guru,” kata Laili .

koalisi guru prihatin terhadap jalur mutasi spmb untuk anak guru                             bandarlampung - berdasarkan peraturan menteri pendidikan dasar dan menengah ri nomor 3 tahun 2025, pemerintah menyelenggarakan sistem penerimaan murid baru (spmb). jalur yang digunakan oleh calon murid baru adalah jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan jalur mutasi. 
melalui aturan ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada anak guru untuk mendaftarkan diri memperebutkan kuota 5 persen bersama dengan calon murid yang berpindah akibat perpindahan pekerjaan orang tuanya. pada ketentuan umumnya disebutkan bahwa jalur mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
ternyata di lapangan, aturan jalur mutasi untuk anak guru menimbulkan banyak masalah. setelah menerima laporan dari sejumlah guru terkait dengan jalur mutasi bagi anak guru ini, koalisi barisan guru indonesia (kobar guru indonesia) merasa prihatin dan menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. 
 
ketua dewan kehormatan pengurus besar persatuan guru seluruh indonesia soeparman mardjoeki nahali menilai bahwa aturan tentang jalur mutasi untuk anak guru sangat terbatas memberikan kesempatan mendaftar spmb bagi anak guru. ’’banyak guru yang tidak dapat memanfaatkan jalur mutasi karena pendaftaran hanya bisa dilakukan pada sekolah/madrasah tempat di mana guru tersebut mengajar. jadi anak guru yang memasuki usia sd akan kehilangan haknya jika mendaftar pada sd yang bukan tempat orang tuanya mengajar,” katanya. 
 
soeparman menjelaskan bahwa anak guru juga akan kehilangan haknya memasuki sd melalui jalur mutasi jika orang tuanya mengajar di smp atau sma. 
 
’’begitu sebaliknya, ada kasus yang dialami oleh seorang guru smp dan smk di dki jakarta. mereka berdua mempunyai kasus yang sama. guru yang satu melaporkan bahwa tahun lalu anaknya baru bisa masuk sd ketika usianya sudah 8 tahun 4 bulan karena waktu mendaftar tahun sebelumnya tergeser oleh calon murid yang usianya lebih tua. jalur mutasi tidak bisa dimanfaatkan karena guru tersebut mengajar di smk. sementara guru yang satu melaporkan bahwa anaknya tahun ini baru diterima di sd setelah usianya 8 tahun 1 bulan. karena pada tahun lalu guru tersebut yang mengajar di smp tidak bisa memanfaatkan jalur mutasi sehingga anehnva tergeser oleh calon murid yang usianya lebih tua. aturan ini jelas menyulitkan pendidikan anak guru. hal ini bertentangan dengan pasal 19 undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengatur bahwa guru mempunyai hak kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putrinya. tentu ini memprihatinkan sekali,” papar soeparman. 
 
laili hadiati yang merupakan wakil koordinator bidang advokasi perkumpulan pendidik sains geografi nusantara (pendiks geonusa) menambahkan bahwa kalau pun anak guru dapat menggunakan jalur mutasi untuk mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar, maka anak tersebut akan mengalami kesulitan jika sekolah tempat orang tuanya mengajar berada jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. 
 
’’anak usia sd dan smp tentu lebih baik bersekolah di sekitar rumahnya. aturan ini sepertinya tidak memperhitungkan kemungkinan munculnya masalah jarak tempuh dan kondisi anak guru,” kata laili .
 
wakil sekretaris jenderal federasi guru independen indonesia halimson redis yang juga merupakan guru di sekolah swasta pernah mengalami pahitnya mengikuti jalur mutasi untuk menyekolahkan anaknya di sebuah sma negeri di dki jakarta. ia menegaskan bahwa jalur mutasi terhadap anak guru swasta sangat diskriminatif. 
 
’’saat itu, sava sudah mendaftarkan anak saya secara online pada jalur mutasi dengan dibekali surat keterangan tugas lengkap. tapi saat diumumkan hasil seleksinya, anak saya ditolak dengan alasan bahwa sekolah yang dituju anak saya bukanlah tempat saya mengajar. kalau aturannya seperti ini, maka semua guru swasta terdiskriminasi dan tidak bisa menggunakan jalur mutasi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri,” ungkap halimson. 
 
hal senada diungkapkan oleh hari risnandar sebagai koordinator forum guru swasta jakarta raya. la sangat prihatin dengan keluhan guru terkait aturan jalur mutasi yang sangat terbatas memberikan kemudahan bagi anak guru untuk mendaftar di sekolah negeri. ia menyebutkan bahwa aturan menteri harus memperjelas hak bagi anak-anak guru. 
 
’’kalau untuk anak-anak guru yang mengajar di sekolah negeri saja mengalami kesulitan, bagaimana dengan kami yang mengajar di sekolah dan madrasah swasta? kami mengusulkan agar aturan tersebut segera diperbaiki agar tidak merugikan anak guru. meskipun kuotanva hanya kurang dari 5 persen  karena harus diisi bersama dengan murid pindahan lainnya, hal itu tetap sangat berarti bagi guru. kami berharap agar pemerintah benar-benar berkomitmen jika ingin memuliakan martabat guru sesuai dengan undang-undang,” kata hari. 
 
hari menambahkan bahwa pada masa berikutnya bukan saja guru swasta yang terdiskriminasi karena tidak bisa menggunakan jalur mutasi, tetapi guru asn yang bertugas di sekolah swasta juga akan kehilangan kesempatan yang sama”. 
 
ketua dewan penasehat forum martabat guru indonesia (fmgi) provinsi lampung gino vanollie mengingatkan pemerintah bahwa idealnya anak guru boleh mendaftar di mana saja melalui jalur mutasi sebagai bentuk penghargaan dan pemenuhan prinsip keadilan. 
 
’’jalur mutasi ini jangan dianggap sebagai privilege bagi anak guru karena kuotanya pun tidak signifikan. sebenarnya cukup banyak anak guru yang memasuki lembaga pendidikan dengan jalur umum dan prestasi. tetapi sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian guru, maka pemerintah memang perlu mengakomodasi melalui jalur mutasi meskipun dengan kuota yang sangat terbatas,” ungkap gino. (rls/c1)