ProJo Tak Yakin Jokowi Akan Jadi Ketum PSI, Sebut Belum Ada Sinyal

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Pro Jokowi (ProJo) Freddy Damanik mengaku tidak yakin Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan mengikuti Pemilu Raya 2025.
’’Jujur, kami tidak yakin Pak Jokowi akan menjadi Ketum PSI,” kata Freddy melalui pesan singkat, Rabu (18/6).
Freddy menyebut hingga kini belum ada tanda atau sinyal dari Jokowi untuk maju sebagai Ketum PSI. Menurutnya, Jokowi pun belum pernah menyampaikan langsung soal arah politiknya kepada para relawan.
“Pak Jokowi pernah bilang, kalau beliau gabung PSI atau partai lain, pasti akan memberi tahu kami. Sampai saat ini, kami belum menerima arahan apa pun dari Pak Jokowi,” jelasnya.
Ia menilai, Presiden RI dua periode itu tidak ingin terburu-buru menentukan partai politik yang akan dipilih. Apalagi, pencalonan ketua umum partai memiliki mekanisme internal yang harus dilalui.
“Apalagi untuk bursa ketum, ada mekanisme partai, dan kami belum melihat Pak Jokowi mengikuti mekanisme itu di PSI sebagaimana sudah dijelaskan PSI ke publik,” ucap Freddy.
Lebih lanjut, Freddy menegaskan bahwa ProJo tidak pernah mengusulkan atau mendorong Jokowi untuk bergabung dengan partai tertentu. Sebaliknya, pihaknya justru mendorong agar Jokowi mendirikan partai baru yang sesuai dengan visi dan misinya.
“Partai baru tersebut akan benar-benar menjadi partainya Pak Jokowi, karena beliau yang mendirikan sendiri sesuai idealismenya,” ungkapnya.
Sementara itu, PSI diketahui telah membuka proses pendaftaran calon ketua umum dalam Pemilu Raya 2025. Pada Rabu (18/6), Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Barat, Ronald A Sinaga, resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum.
Dalam proses pendaftaran, Ronald membawa berkas berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI serta surat dukungan dari enam DPW dan 36 DPD PSI. Adapun syarat minimal bagi calon ketua umum adalah dukungan dari lima DPW dan 20 DPD PSI.
Sebelumny, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus melakukan proses verifikasi terhadap seluruh kadernya yang akan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Raya PSI 2025. Hingga saat ini, hampir 150 ribu anggota telah terverifikasi sebagai anggota sekaligus calon pemilih.
Sekretaris Steering Committee (SC) Kongres PSI Benediktus Papa mengatakan proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung 3 Juli 2025. Sementara itu, pengumuman resmi DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
“Kami mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada anggota untuk melakukan verifikasi. Sampai saat ini sudah ada hampir 150 ribu kader yang terverifikasi dan didata sebagai calon pemilih dalam Pemilu Raya PSI,” ujarnya di Kantor DPP PSI, Jakarta.
Untuk menunjukkan transparansi, PSI mengundang wartawan menyaksikan langsung kinerja Tim Data Center yang bertugas melakukan verifikasi anggota. Tim yang berjumlah 25 orang ini tidak hanya memastikan keanggotaan kader, tetapi juga melakukan pembaruan data pribadi seperti nomor telepon, nama, hingga identitas lainnya.
“Semua data diverifikasi ulang agar basis data kami solid,” tambah Benediktus.
Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan tidak ada hak pilih kader yang terabaikan dalam Pemilu Raya PSI 2025. Sebab, dalam pemilihan yang akan digelar pada 12–19 Juli 2025 mendatang, seluruh anggota PSI berhak memilih Calon Ketua Umum melalui sistem e-vote. Hasil pemilihan akan diumumkan dalam Kongres PSI di Solo pada 19 Juli 2025.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi memperpanjang masa pendaftaran calon ketua umum hingga 23 Juni 2025. Keputusan ini diambil untuk memberi waktu bagi tokoh-tokoh di luar partai melakukan konsolidasi dengan dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan daerah (DPD).
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menjelaskan bahwa perpanjangan ini juga bertujuan memastikan para calon mendapat dukungan sesuai syarat yang ditentukan partai.
“Kami memberikan kesempatan pada tokoh besar di luar partai untuk mencari dukungan. Sehingga bisa memastikan dukungan untuk bisa ikut Pemilihan Raya PSI,” kata Andy saat dihubungi, Sabtu (1/6).
Andy menolak berkomentar banyak saat ditanya soal peluang Presiden RI ke-7, Joko Widodo, untuk maju sebagai calon ketua umum PSI. Namun ia tak menampik bahwa perpanjangan ini turut memberi ruang bagi tokoh eksternal yang berminat.
“Kita doakan saja semoga yang terbaik. Ini memang salah satunya untuk memberi kesempatan tokoh di luar partai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andy menyebut perpanjangan ini juga memberi kesempatan bagi kader internal PSI yang tengah melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan DPW dan DPD. Hal ini penting karena beberapa wilayah dikabarkan belum menentukan sikap.
“Kami memberi ruang kepada kandidat untuk konsolidasi. Syaratnya kan harus mendapat dukungan dari minimal 5 DPW dan 20 DPD. Jadi kami beri waktu agar mereka bisa penuhi syarat itu,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menanggapi isu pencalonan dirinya sebagai Ketum PSI. Ia menyatakan masih mempertimbangkan peluang, dan enggan maju jika berisiko kalah dalam pemilihan internal.
“Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” kata Jokowi, Rabu (14/5).
Sebagai informasi, Pemilihan Raya PSI terbuka bagi seluruh kader yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Pemilihan dilakukan dengan sistem satu anggota satu suara. Untuk maju sebagai calon ketua umum, seseorang harus mengantongi dukungan minimal dari lima DPW tingkat provinsi dan 20 DPD tingkat kota/kabupaten. (jpnn/c1/abd)