PKB Ucap Tingginya Biaya Politik di Indonesia

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengucapkan tingginya biaya politik di Indonesia. Itu disampaikannya saat menerima kunjungan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, Jakarta Pusat.
    Cucun mengatakan kedatangan tim KPK pada Senin (19/5) lalu tersebut sekaligus mendiskusikan sistem tata kelola partai politik yang selama ini dilakukan oleh PKB. ’’Terima kasih tim KPK sudah hadir di kantor kami. Ini tentu hal yang baik bagaimana PKB ini terbuka bagi siapa pun. Karena memang, keterbukaan publik ini penting, termasuk juga mendiskusikan tata kelola partai,” kata Cucun.
    Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat itu secara khusus menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia. Hal itu berbanding terbalik dengan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah yang relatif kecil.
    “Regulasi penggunaan dana Banpol saat ini tidak fleksible untuk menjalankan proses kaderisasi kader Parpol. Jadi yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan. Misalnya seperti membantu pesantren, itu tidak boleh pakai Banpol karena terikat oleh Permendagri tentang pengeluaran dana Banpol,” jelas Cucun.
    Cucun memaparkan urgensi dana Banpol dinaikan dengan alokasi penggunaan yang lebih fleksibel. Sebab tingginya biaya Pemilu bisa ditekan dengan memperkuat kemandirian Parpol.
    “Kuncinya itu adalah kemandirian Parpol. Dan, itu bisa diwujudkan dengan misalnya dana Banpol dinaikkan. KPK sendiri kita tahu sudah beberapa kali memberikan rekomendasi dana Banpol naik sampai Rp 12.000,” ungkap Cucun.
“Regulasi penggunaan dana Banpol saat ini tidak fleksible untuk menjalankan proses kaderisasi kader Parpol. Jadi yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan. Misalnya seperti membantu pesantren, itu tidak boleh pakai Banpol karena terikat oleh Permendagri tentang pengeluaran dana Banpol,” jelas Cucun.
Cucun memaparkan urgensi dana Banpol dinaikan dengan alokasi penggunaan yang lebih fleksibel. Sebab tingginya biaya Pemilu bisa ditekan dengan memperkuat kemandirian Parpol.
“Kuncinya itu adalah kemandirian Parpol. Dan itu bisa diwujudkan dengan misalnya dana Banpol dinaikkan. KPK sendiri kita tahu sudah beberapa kali memberikan rekomendasi dana Banpol naik sampai Rp 12.000,” ungkap Cucun. (jpc/c1/rim)