DPRD Pesawaran Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Empat Raperda Prakarsa Tahun 2025

Reporter: Decky |

Editor: Decky |

Senin , 17 Feb 2025 - 19:23

Ketua DPRD Pesawaran Achmad Rico Julian menyerahkan Dokumen Empat Raperda Prakarsa DPRD Pesawaran 2025 ke Sekda Kabupaten Pesawaran Wildan-Foto ist-

Raperda ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang sumber PAD, seperti pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.

Berikutnya, Raperda tentang Pencegahan Perumahan Kumuh bertujuan untuk mencegah munculnya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Pesawaran serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah ada. Pengaturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terakhir, Raperda tentang Hak Penyandang Disabilitas Raperda ini disusun untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Raperda ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan.

Jatu Prima Widia Saputri menambahkan, keempat Raperda ini telah melalui kajian akademis yang mendalam dan diharapkan dapat segera dibahas bersama Bupati dalam sidang DPRD untuk memperoleh persetujuan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Keberadaan peraturan daerah ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif," tutupnya. (Pip)

dprd pesawaran gelar paripurna penyampaian nota pengantar empat raperda prakarsa tahun 2025                            pesawaran - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten pesawaran menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan nota pengantar empat rancangan peraturan daerah (raperda) prakarsa dprd setempat tahun 2025.
rapat yang berlangsung pada senin, 17 februari 2025, di ruang rapat paripurna dprd pesawaran, dipimpin oleh ketua dprd achmad rico julian.
empat raperda yang diajukan meliputi raperda tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah (ripparda) kabupaten pesawaran tahun 2017-2031; raperda tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta 
--
baca juga:kakam bengkulu raman waykanan bangun jalan menuju tpu pakai dana pribadi 
raperda tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
ketua dprd pesawaran achmad rico julian menyatakan bahwa setiap raperda harus dikaji lebih lanjut agar memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dituangkan dalam peraturan bupati serta surat keputusan bupati.
"keempat raperda ini disusun untuk menciptakan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel," ujar rico.
menurutnya, keberadaan peraturan daerah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap peran serta tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas dengan melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
--
baca juga:pj. gubernur sampaikan permohonan maaf
juru bicara badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda), jatu prima widia saputri, menjelaskan bahwa raperda tentang ripparda disusun untuk mengarahkan pembangunan pariwisata di pesawaran agar lebih berkelanjutan, selaras dengan pertumbuhan sektor ekonomi, dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
"pesawaran memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan. oleh karena itu, ripparda akan memberikan panduan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan," ujarnya.
kemudian raperda tentang lain-lain pendapatan asli daerah (llpad) bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang sah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (pad). 
raperda ini mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang sumber pad, seperti pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
--
baca juga:timnas indonesia u-20 gugur di piala asia, kapten tim dony tri pamungkas minta maaf
berikutnya, raperda tentang pencegahan perumahan kumuh bertujuan untuk mencegah munculnya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di pesawaran serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sudah ada. pengaturan ini merujuk pada undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.
terakhir, raperda tentang hak penyandang disabilitas raperda ini disusun untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. 
baca juga:6 golongan orang yang sebaiknya menghindari konsumsi alpukat
raperda ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan.
jatu prima widia saputri menambahkan, keempat raperda ini telah melalui kajian akademis yang mendalam dan diharapkan dapat segera dibahas bersama bupati dalam sidang dprd untuk memperoleh persetujuan menjadi peraturan daerah (perda).
"keberadaan peraturan daerah ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif," tutupnya. (pip)