KPK Serahkan 153 Bukti dalam Sidang Praperadilan Terkait Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 10 Feb 2025 - 20:52

Koordinator Tim Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto menyampaikan keterangan kepada wartawan setelah sidang praperadilan yang menguji sahnya penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. FOTO DISWAY--

Dalam pengembangan kasus ini, Hasto juga disebut berperan dalam penyusunan kajian hukum terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Agung untuk memastikan Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR RI.

“Pemohon memerintahkan Doni Tri Istiqomah untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019 dan surat permohonan pelaksanaan putusan,” jelas KPK.

Selain itu, Hasto juga diketahui menandatangani berbagai surat terkait judicial review dan permohonan fatwa Mahkamah Agung.

Bukti-bukti yang mendukung penetapan Hasto sebagai tersangka termasuk keterangan saksi-saksi, dokumen terkait, serta alat bukti elektronik.

Meski demikian, pihak Hasto Kristiyanto menanggapi penetapan tersebut dengan menyatakan bahwa bukti yang digunakan dalam proses penyidikan berasal dari perkara lain.

“Dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka yang disebut dalam Sprindik tanggal 23 Desember 2024 didasarkan atas bukti-bukti keterlibatan Pemohon yang diperoleh dalam proses penyidikan yang khusus terkait perkara ini,” ujarnya.

KPK menegaskan bahwa bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam perkara ini, meskipun ada perdebatan mengenai keabsahan penggunaan bukti dari perkara lain.

“Akan tetapi perkara ini justru telah meminjam alat bukti perkara orang lain, sehingga keputusan Termohon yang mengandung cacat hukum secara yuridis adalah bukti perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara lain,” jelas KPK.

“Dengan menerbitkan sprindik terbaru dengan perkara yang sudah inkrah, keputusan ini sangat tidak berdasar atas hukum dan patut untuk dikesampingkan,” sambungnya.

Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan hadir dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto mengajukan praperadilan sebagai bentuk keberatan terhadap statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa Biro Hukum KPK sudah mempersiapkan diri untuk hadir dalam sidang tersebut. “Ya, Biro Hukum sudah mempersiapkan diri. InsyaAllah akan hadir di sidang peradilan Saudara HK (Hasto Kristiyanto),” ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 4 Februari 2025.

Tessa menambahkan bahwa KPK yakin proses penetapan Hasto sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Kami berkeyakinan bahwa proses penetapan tersangka sudah melalui prosedur yang benar, termasuk berdasarkan dua alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan,” jelasnya.

Terkait kemungkinan kemenangan dalam praperadilan, Tessa menyampaikan bahwa keputusan soal penahanan merupakan kewenangan penyidik, tergantung pada syarat formal dan material yang ada.

“Penahanan itu merupakan kewenangan penyidik, karena ada syarat formal dan material. Saya tidak bisa berbicara atas nama penyidik,” ujar Tessa.

kpk serahkan 153 bukti dalam sidang praperadilan terkait penetapan tersangka hasto kristiyanto                            jakarta, radar lampung - komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah menyerahkan sejumlah bukti dalam sidang praperadilan yang menguji sah tidaknya penetapan tersangka sekjen pdip hasto kristiyanto.
sebanyak 153 bukti dokumen diserahkan oleh kpk, yang meliputi surat-surat administratif dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. hakim tunggal praperadilan djuyamto pun memeriksa bukti-bukti tersebut.
koordinator tim biro hukum kpk, iskandar marwanto, menjelaskan bahwa bukti yang diserahkan terdiri dari berbagai jenis dokumen, termasuk salinan dokumen dan print-out dari berbagai proses hukum yang telah dilakukan.
“jumlahnya ada 153 bukti dokumen, namun 11 di antaranya berupa barang bukti elektronik. sidang hari ini berfokus pada bukti tertulis, sementara untuk barang bukti elektronik, pengadilan memutuskan untuk menunda penyerahannya hingga sidang besok pagi,” katanya kepada wartawan di pengadilan negeri jakarta selatan, senin 10 februari 2025.
baca juga:kpk ungkap alasan penetapan hasto kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap
pada sidang kali ini, kpk hanya menyampaikan bukti tertulis yang mencakup surat administrasi terkait penindakan, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. dokumen-dokumen tersebut juga termasuk berita acara pemeriksaan yang dilakukan selama proses hukum, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.
selain itu, terdapat bukti yang mengonfirmasi keputusan dewan pengawas (dewas) terkait pengeledahan yang dilakukan terhadap asisten sekjen pdip, kusnadi. kusnadi sebelumnya mengajukan permohonan ke dewas terkait prosedur pengeledahan tersebut. dewas kemudian melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran etik dalam tindakan itu.
“kami yakin bukti yang kami sampaikan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil terkait penetapan tersangka. bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, dan kami percaya bahwa penetapan tersangka ini sah,” tutup iskandar.
sebelumnya, komisi pemberantasan korupsi (kpk) melalui tim biro hukum mengungkapkan alasan penetapan sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan harun masiku. menurut kpk, bukti permulaan yang ditemukan dalam penyidikan menunjukkan bahwa hasto terlibat dalam sejumlah perbuatan yang mengarah pada penyertaan dalam kasus ini.
kpk menyebutkan bahwa hasto bersama harun masiku, saeful bahri, dan doni tri istiqomah terlibat dalam penyuapan terhadap komisioner kpu, wahyu setiawan, dan agustiani tio fridelina dengan total uang satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah.
baca juga:biro hukum kpk siap hadiri sidang praperadilan hasto kristiyanto
“pemohon bersama harun masiku, saeful bahri, dan doni tri istiqomah melakukan penyuapan terhadap wahyu setiawan dan agustiani tio fridelina sejumlah satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah,” ungkap tim biro hukum kpk dalam persidangan, kamis 6 februari 2025.
selain itu, hasto juga diduga terlibat dalam mempengaruhi proses pemilihan caleg terpilih dengan memerintahkan rizky aprilia untuk mundur agar harun masiku menggantikan posisinya.
“pemohon memerintahkan dan mengancam rizky aprilia agar mundur sebagai caleg terpilih sehingga harun masiku menggantikan posisinya,” ujar tim kpk.
dalam pengembangan kasus ini, hasto juga disebut berperan dalam penyusunan kajian hukum terkait pelaksanaan putusan mahkamah agung untuk memastikan harun masiku dapat menjadi anggota dpr ri.
“pemohon memerintahkan doni tri istiqomah untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan mahkamah agung nomor 57p/hum/2019 dan surat permohonan pelaksanaan putusan,” jelas kpk.
selain itu, hasto juga diketahui menandatangani berbagai surat terkait judicial review dan permohonan fatwa mahkamah agung.
bukti-bukti yang mendukung penetapan hasto sebagai tersangka termasuk keterangan saksi-saksi, dokumen terkait, serta alat bukti elektronik.
meski demikian, pihak hasto kristiyanto menanggapi penetapan tersebut dengan menyatakan bahwa bukti yang digunakan dalam proses penyidikan berasal dari perkara lain.
“dalil pemohon yang menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang disebut dalam sprindik tanggal 23 desember 2024 didasarkan atas bukti-bukti keterlibatan pemohon yang diperoleh dalam proses penyidikan yang khusus terkait perkara ini,” ujarnya.
kpk menegaskan bahwa bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk menetapkan hasto kristiyanto sebagai tersangka dalam perkara ini, meskipun ada perdebatan mengenai keabsahan penggunaan bukti dari perkara lain.
“akan tetapi perkara ini justru telah meminjam alat bukti perkara orang lain, sehingga keputusan termohon yang mengandung cacat hukum secara yuridis adalah bukti perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara lain,” jelas kpk.
“dengan menerbitkan sprindik terbaru dengan perkara yang sudah inkrah, keputusan ini sangat tidak berdasar atas hukum dan patut untuk dikesampingkan,” sambungnya. 
biro hukum komisi pemberantasan korupsi (kpk) memastikan hadir dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto. 
hasto mengajukan praperadilan sebagai bentuk keberatan terhadap statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr periode 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan.
juru bicara kpk, tessa mahardhika, mengonfirmasi bahwa biro hukum kpk sudah mempersiapkan diri untuk hadir dalam sidang tersebut. “ya, biro hukum sudah mempersiapkan diri. insyaallah akan hadir di sidang peradilan saudara hk (hasto kristiyanto),” ujar tessa kepada wartawan di gedung merah putih kpk, selasa, 4 februari 2025.
tessa menambahkan bahwa kpk yakin proses penetapan hasto sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. “kami berkeyakinan bahwa proses penetapan tersangka sudah melalui prosedur yang benar, termasuk berdasarkan dua alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan,” jelasnya.
terkait kemungkinan kemenangan dalam praperadilan, tessa menyampaikan bahwa keputusan soal penahanan merupakan kewenangan penyidik, tergantung pada syarat formal dan material yang ada. 
“penahanan itu merupakan kewenangan penyidik, karena ada syarat formal dan material. saya tidak bisa berbicara atas nama penyidik,” ujar tessa.
hasto kristiyanto mengajukan gugatan praperadilan di pengadilan negeri (pn) jakarta selatan, dengan sidang perdana yang seharusnya digelar pada 21 januari. namun, sidang tersebut ditunda karena kpk selaku pihak termohon tidak hadir. sidang selanjutnya dijadwalkan pada 5 februari 2025. sebelumnya, komisi pemberantasan korupsi (kpk) menjelaskan alasan belum melakukan penahanan terhadap sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip) hasto kristiyanto, yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
direktur penyidikan kpk, asep guntur rahayu, mengatakan bahwa ada dua syarat utama, yaitu syarat formil dan materiil, yang harus dipenuhi sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka.
menurut asep, syarat formil untuk penahanan adalah ancaman hukuman pidana yang dijatuhkan kepada tersangka, yang harus mencapai lima tahun atau lebih.
sementara itu, syarat materiil mencakup apakah tersangka berpotensi melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti.
“untuk hasto, hingga saat ini, dia datang secara kooperatif setiap kali dipanggil. tidak ada indikasi bahwa dia akan melarikan diri.
selain itu, hasto juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan,” ungkap asep, seperti dikutip pada rabu, 22 januari 2025.
lebih lanjut, asep juga menjelaskan bahwa alasan lain penahanan hasto ditunda adalah karena kpk masih membutuhkan kesaksian dan keterangan dari sejumlah pihak terkait untuk memperdalam penyidikan. (disway/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 11 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan