Kusnadi Mengaku Menerima Tas dari Harun Masiku dalam Kasus Dugaan Suap PAW DPR

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 07 Feb 2025 - 22:35

Kusnadi, staf Sekjen PDIP, memberikan kesaksian mengenai tas yang diterimanya dari Harun Masiku dalam sidang praperadilan kasus dugaan suap PAW DPR. -FOTO DISWAY -

Hasto mengajukan praperadilan sebagai bentuk keberatan terhadap statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa Biro Hukum KPK sudah mempersiapkan diri untuk hadir dalam sidang tersebut. “Ya, Biro Hukum sudah mempersiapkan diri. InsyaAllah akan hadir di sidang peradilan Saudara HK (Hasto Kristiyanto),” ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 4 Februari 2025.

Tessa menambahkan bahwa KPK yakin proses penetapan Hasto sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Kami berkeyakinan bahwa proses penetapan tersangka sudah melalui prosedur yang benar, termasuk berdasarkan dua alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan,” jelasnya.

Terkait kemungkinan kemenangan dalam praperadilan, Tessa menyampaikan bahwa keputusan soal penahanan merupakan kewenangan penyidik, tergantung pada syarat formal dan material yang ada.

“Penahanan itu merupakan kewenangan penyidik, karena ada syarat formal dan material. Saya tidak bisa berbicara atas nama penyidik,” ujar Tessa.

Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dengan sidang perdana yang seharusnya digelar pada 21 Januari. Namun, sidang tersebut ditunda karena KPK selaku pihak termohon tidak hadir. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 5 Februari 2025. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan belum melakukan penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa ada dua syarat utama, yaitu syarat formil dan materiil, yang harus dipenuhi sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka. (disway/c1/abd)

kusnadi mengaku menerima tas dari harun masiku dalam kasus dugaan suap paw dpr                            jakarta – kusnadi, staf sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto, menjadi saksi dalam sidang praperadilan terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr. 
kusnadi mengaku menerima tas dari buronan harun masiku. namun, ia menegaskan tidak mengetahui bahwa tas tersebut berisi uang.
“tapi saya enggak tahu itu uang. saya dititipkan barang itu,” ujar kusnadi di pengadilan negeri jakarta selatan, jumat, 7 februari 2025.
kusnadi menjelaskan bahwa tas berwarna hitam tersebut diterimanya di kantor dpp pdip yang terletak di jalan diponegoro. menurutnya, harun masiku menitipkan tas itu saat mereka bertemu di resepsionis kantor dpp pdip.
“saya sering bertemu harun masiku di dpp karena dia sedang mengurus proses menjadi caleg. saat itu saya bekerja di sana,” ujar kusnadi.
kusnadi melanjutkan bahwa harun masiku ingin bertemu dengan advokat donny tri istiqomah, namun karena waktu pertemuan yang lama, tas tersebut akhirnya dititipkan kepada kusnadi di resepsionis.
“dia bilang nanti ada titipan untuk donny dan saeful (kader pdip saeful bahri),” ujar kusnadi.
sebelumnya, komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengungkapkan adanya uang sebesar rp 400 juta yang diserahkan kepada komisioner komisi pemilihan umum (kpu) ri periode 2017-2022, wahyu setiawan, melalui kusnadi. uang tersebut dibungkus dalam amplop cokelat dan dimasukkan ke dalam tas ransel hitam yang diterima kusnadi.
selain itu, hasto kristiyanto, sekjen pdip, diketahui telah mengajukan gugatan praperadilan sebagai bentuk perlawanan terhadap penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait paw anggota dpr dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara harun masiku.
kpk sebelumnya menetapkan hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait paw anggota dpr yang melibatkan harun masiku. dalam keterangannya, hasto diduga bersama-sama dengan harun masiku memberikan suap kepada wahyu setiawan.
hasto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan terkait kasus harun masiku. setyo, juru bicara kpk, mengungkapkan bahwa hasto memerintahkan harun masiku untuk merendam ponselnya dalam air dan melarikan diri ketika kpk melakukan operasi tangkap tangan pada 8 januari 2020.
selain itu, pada 6 juni 2024, sebelum hasto diperiksa sebagai saksi oleh kpk, ia diduga memerintahkan staf pribadinya, kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh penyidik.
“hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait perkara harun masiku dan mengarahkan agar mereka tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” kata setyo.
kpk kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) terpisah pada 23 desember 2024 untuk menetapkan hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan tersebut. 
sebelumnya, komisi pemberantasan korupsi (kpk) melalui tim biro hukum mengungkapkan alasan penetapan sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan harun masiku. menurut kpk, bukti permulaan yang ditemukan dalam penyidikan menunjukkan bahwa hasto terlibat dalam sejumlah perbuatan yang mengarah pada penyertaan dalam kasus ini.
kpk menyebutkan bahwa hasto bersama harun masiku, saeful bahri, dan doni tri istiqomah terlibat dalam penyuapan terhadap komisioner kpu, wahyu setiawan, dan agustiani tio fridelina dengan total uang satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah.
“pemohon bersama harun masiku, saeful bahri, dan doni tri istiqomah melakukan penyuapan terhadap wahyu setiawan dan agustiani tio fridelina sejumlah satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah,” ungkap tim biro hukum kpk dalam persidangan, kamis 6 februari 2025.
selain itu, hasto juga diduga terlibat dalam mempengaruhi proses pemilihan caleg terpilih dengan memerintahkan rizky aprilia untuk mundur agar harun masiku menggantikan posisinya.
“pemohon memerintahkan dan mengancam rizky aprilia agar mundur sebagai caleg terpilih sehingga harun masiku menggantikan posisinya,” ujar tim kpk.
dalam pengembangan kasus ini, hasto juga disebut berperan dalam penyusunan kajian hukum terkait pelaksanaan putusan mahkamah agung untuk memastikan harun masiku dapat menjadi anggota dpr ri.
“pemohon memerintahkan doni tri istiqomah untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan mahkamah agung nomor 57p/hum/2019 dan surat permohonan pelaksanaan putusan,” jelas kpk.
selain itu, hasto juga diketahui menandatangani berbagai surat terkait judicial review dan permohonan fatwa mahkamah agung.
bukti-bukti yang mendukung penetapan hasto sebagai tersangka termasuk keterangan saksi-saksi, dokumen terkait, serta alat bukti elektronik.
meski demikian, pihak hasto kristiyanto menanggapi penetapan tersebut dengan menyatakan bahwa bukti yang digunakan dalam proses penyidikan berasal dari perkara lain.
“dalil pemohon yang menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang disebut dalam sprindik tanggal 23 desember 2024 didasarkan atas bukti-bukti keterlibatan pemohon yang diperoleh dalam proses penyidikan yang khusus terkait perkara ini,” ujarnya.
kpk menegaskan bahwa bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk menetapkan hasto kristiyanto sebagai tersangka dalam perkara ini, meskipun ada perdebatan mengenai keabsahan penggunaan bukti dari perkara lain.
“akan tetapi perkara ini justru telah meminjam alat bukti perkara orang lain, sehingga keputusan termohon yang mengandung cacat hukum secara yuridis adalah bukti perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara lain,” jelas kpk.
“dengan menerbitkan sprindik terbaru dengan perkara yang sudah inkrah, keputusan ini sangat tidak berdasar atas hukum dan patut untuk dikesampingkan,” sambungnya. 
biro hukum komisi pemberantasan korupsi (kpk) memastikan hadir dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto. 
hasto mengajukan praperadilan sebagai bentuk keberatan terhadap statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr periode 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan.
juru bicara kpk, tessa mahardhika, mengonfirmasi bahwa biro hukum kpk sudah mempersiapkan diri untuk hadir dalam sidang tersebut. “ya, biro hukum sudah mempersiapkan diri. insyaallah akan hadir di sidang peradilan saudara hk (hasto kristiyanto),” ujar tessa kepada wartawan di gedung merah putih kpk, selasa, 4 februari 2025.
tessa menambahkan bahwa kpk yakin proses penetapan hasto sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. “kami berkeyakinan bahwa proses penetapan tersangka sudah melalui prosedur yang benar, termasuk berdasarkan dua alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan,” jelasnya.
terkait kemungkinan kemenangan dalam praperadilan, tessa menyampaikan bahwa keputusan soal penahanan merupakan kewenangan penyidik, tergantung pada syarat formal dan material yang ada. 
“penahanan itu merupakan kewenangan penyidik, karena ada syarat formal dan material. saya tidak bisa berbicara atas nama penyidik,” ujar tessa.
hasto kristiyanto mengajukan gugatan praperadilan di pengadilan negeri (pn) jakarta selatan, dengan sidang perdana yang seharusnya digelar pada 21 januari. namun, sidang tersebut ditunda karena kpk selaku pihak termohon tidak hadir. sidang selanjutnya dijadwalkan pada 5 februari 2025. sebelumnya, komisi pemberantasan korupsi (kpk) menjelaskan alasan belum melakukan penahanan terhadap sekretaris jenderal pdi perjuangan (pdip) hasto kristiyanto, yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
direktur penyidikan kpk, asep guntur rahayu, mengatakan bahwa ada dua syarat utama, yaitu syarat formil dan materiil, yang harus dipenuhi sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka. (disway/c1/abd)