Bawaslu Warning Timsel Kaltara, Wajib Independen dan Bebas Intervensi!

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 17 Jan 2025 - 22:50

PEMBEKALAN: Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda dalam Rapat Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Masa Jabatan 2025–2030 di Jakarta, Kamis (16/1). -FOTO BAWASLU RI -

Totok juga menegaskan bahwa keterangan Bawaslu dalam sidang gugatan sengketa Pilkada 2024 tidak bertujuan untuk meringankan atau memberatkan termohon, melainkan hanya berdasarkan materi yang dilaporkan oleh pemohon.

“Bawaslu tidak dalam posisi meringankan atau memberatkan termohon dalam nilai KPU atau meringankan, memberatkan, menguntungkan pihak terkait. Tidak,” tambahnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) pada Januari 2024 telah melakukan registrasi permohonan sengketa Pilkada sebanyak 310 laporan. Dari seluruh laporan tersebut, MK telah menyidangkan sebanyak 47 sengketa Pilkada hingga saat ini.

BACA JUGA:Bawaslu Diminta Buat Keterangan Tertulis Jujur dan Sesuai Fakta untuk Sengketa Hasil Pemilu 2024 di MK

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mencatat selama pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, tidak ada catatan pelanggaran atau zero accident yang dilakukan oleh kedua pasangan calon (paslon).

Ya, selama masa kampanye, kedua paslon yakni Arinal Djunaidi-Sutono (nomor urut 1) dan Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela (nomor urut 2) berhasil menjalankan kampanye sesuai aturan yang ditetapkan.

Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan selama kampanye, dua paslon tidak ada yang terindikasi melakukan pelanggaran.

’’Kampanye Pilgub Lampung bisa dibilang zero accident. Semua pihak menunjukkan ketaatan terhadap regulasi,” kata Iskardo, Minggu (24/11).

Menurutnya, selama kampanye Pilgub Lampung, para paslon hadir saat acara koordinasi ke Bawaslu. Sehingga, dirinya menjelaskan terkait hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan. (bwl/c1/abd)

bawaslu warning timsel kaltara, wajib independen dan bebas intervensi!                            jakarta - anggota bawaslu herwyn j.h. malonda mengingatkan tim seleksi (timsel) calon anggota bawaslu provinsi kalimantan utara (kaltara) untuk independen dan bebas dari intervensi seluruh pihak. 
’’saya berharap kepada timsel dalam melaksanakan tugas benar-benar profesional dan rajin koordinasi serta komunikasi dengan kami,” ujarnya dalam rapat pembekalan tim seleksi calon anggota bawaslu provinsi kalimantan utara masa jabatan 2025-2030 di jakarta, kamis (16/1).  
koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi, dan diklat ini menuturkan, timsel harus hati-hati terhadap kekerabatan dengan peserta seleksi. 
sebab, kata dia, sebelumnya pernah terjadi beberapa kasus menyangkut hubungan kekerabatan antara anggota timsel dan peserta seleksi di beberapa daerah. persoalan itu, lanjutnya, menyisakan permasalahan. 
 ”timsel harus menindaklanujti laporan dari masyarakat dan tidak boleh membeda-bedakan para peserta, terutama apabila ada peserta disabilitas, harus juga diperhatikan dan difasilitasi agar bisa mengikuti proses seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya. 
 dalam kesempatan yang sama, anggota bawaslu totok hariyono berharap, timsel bisa menjaring segala potensi masalah. 
sehingga jika dalam proses muncul masalah, maka masalah tersebut cukup berhenti di timsel saja. jika tidak ditindaklanjuti oleh timsel, katanya, akan menimbulkan masalah dan anggota bawaslu bisa diadukan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp). 
 “kami mohon kepada timsel untuk bekerja dengan profesional,” ujarnya.
sebelumnya badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) ri menegaskan sikap netralnya dalam memberikan keterangan pada sidang gugatan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 yang diajukan pemohon di mahkamah konstitusi (mk). 
bawaslu memastikan peran mereka hanya memberikan keterangan terkait materi yang disengketakan, tanpa memihak salah satu pihak.
anggota bawaslu ri totok hariyono menjelaskan bahwa pihaknya bersikap netral sesuai dengan kaidah dan dalil yang diajukan oleh pemohon dalam sengketa pilkada yang tengah disidangkan di mk.
“lalu, dimana posisi bawaslu? bawaslu ini posisinya memberikan keterangan kepada mahkamah. keterangan terhadap apa? terhadap apa yang sudah dilakukan oleh bawaslu atas dalil-dalil pemohon,” kata totok dalam diskusi publik di media center bawaslu ri, jakarta, selasa (13/01/2025).
baca juga:eks anggota bawaslu agustiani tio diperiksa kpk terkait kasus dugaan suap paw
ia menambahkan, meskipun bawaslu turut memberikan keterangan, posisi bawaslu tetap netral dan tidak memihak dalam proses hukum. “misalnya, pemohon terhadap termohon, kan termohonnya ini penyelenggara kpu. lalu ada pihak terkait, lalu ada bawaslu. bawaslu dalam posisi netral,” ungkap totok.
totok juga menegaskan bahwa keterangan bawaslu dalam sidang gugatan sengketa pilkada 2024 tidak bertujuan untuk meringankan atau memberatkan termohon, melainkan hanya berdasarkan materi yang dilaporkan oleh pemohon.
“bawaslu tidak dalam posisi meringankan atau memberatkan termohon dalam nilai kpu atau meringankan, memberatkan, menguntungkan pihak terkait. tidak,” tambahnya.
sebagai informasi, mahkamah konstitusi (mk) pada januari 2024 telah melakukan registrasi permohonan sengketa pilkada sebanyak 310 laporan. dari seluruh laporan tersebut, mk telah menyidangkan sebanyak 47 sengketa pilkada hingga saat ini.
baca juga:bawaslu diminta buat keterangan tertulis jujur dan sesuai fakta untuk sengketa hasil pemilu 2024 di mk
sebelumnya badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung mencatat selama pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur (pilgub) lampung, tidak ada catatan pelanggaran atau zero accident yang dilakukan oleh kedua pasangan calon (paslon).
ya, selama masa kampanye, kedua paslon yakni arinal djunaidi-sutono (nomor urut 1) dan rahmat mirzani djausal-jihan nurlela (nomor urut 2) berhasil menjalankan kampanye sesuai aturan yang ditetapkan.
ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar mengatakan selama kampanye, dua paslon tidak ada yang terindikasi melakukan pelanggaran.
’’kampanye pilgub lampung bisa dibilang zero accident. semua pihak menunjukkan ketaatan terhadap regulasi,” kata iskardo, minggu (24/11).
menurutnya, selama kampanye pilgub lampung, para paslon hadir saat acara koordinasi ke bawaslu. sehingga, dirinya menjelaskan terkait hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan. (bwl/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 18 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan