Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung Tak Capai Target

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 01 Jan 2025 - 19:35

Plt. Kepala Bapenda Lampung Slamet Riadi didampingi jajarannya.---Foto: Prima Imansyah Permana/ Radarlampung.co.id.---

Ketiga, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terealisasi Rp 848,5 miliar dari target Rp 829,06 miliar turun jika dibandingkan tahun 2023 dengan capaian Rp 877,4 miliar.

Capaian PBBKB didominasi oleh kontribusi dari PT Pertamina Patra Niaga sebesar 95,74 persen, PT AKR Corporindo Tbk. sebesar 2,54 persen, dan sisanya dari wajib PBBKB lainnya sebesar 1,83 persen.

Turunnya realisasi PBBKB tahun 2024 sekitar 3,28 persen dibanding tahun 2023 disebabkan menurunnya kuota BBM baik dari jenis BBM khusus penugasan (JBKP atau Pertalite bersubsidi) sebesar 57.354.000 liter.

"Ini diiringi dengan pembatasan pembelian di SPBU berpengaruh terhadap penurunan PBBKB. Selain itu, lesunya perekonomian membuat masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan bermotornya," ungkapnya.

Pihaknya melakukan upaya untuk mencapai target seperti pengembangan aplikasi E-PBBKB, penyusunan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Lalu, rekonsiliasi dengan BPH Minyak dan Bumi, PT Pertamina Patra Niaga, dan Wajib PBBKB lainnya, serta sosialisasi PBBKB kepada konsumen pengguna BBM industri.

Keempat, pajak air permukaan (PAP) terealisasi Rp 8,5 miliar dari target Rp 7,7 miliar turun jika tahun 2023 dengan capaian Rp 9,4 miliar.

Meski realisasi PAP 108,06 dari target 2024, jika dibandingkan tahun 2023 turun. Penurunan realisasi PAP disebabkan kondisi musim yang tidak menentu dan perusahaan yang berhenti produksi untuk beberapa saat.

Intania Purnama menyebutkan, upaya-upaya yang telah dilakukan pihaknya untuk mencapai target dengan berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Lampung terkait Rekomendasi Teknis (Rekomtek) yang diterbitkan sebagai informasi awal calon Wajib Pajak Baru.

Juga, permintaan data berkaitan Perusahaan yang baru akan diterbitkan rekomteknya dari Dinas PSDA.

Pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam hal penerbitan Surat Izin Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air (SIPPA) serta Penggalian Potensi Wajib Pajak Baru.

"Tahun 2023 kami telah menambah wajib PAP baru sebanyak enam perusahaan, sedangkan pada tahun 2024 telah menambah tiga perusahaan. Kami akan terus melakukan penyisiran kepada perusahaan pengguna air permukaan guna meningkatkan pendapatan PAP," tuturnya.

Kelima, pajak rokok terealisasi Rp 674,6 miliar dari target Rp 829,06 miliar meningkat jika dibandingkan tahun 2023 dengan capaian Rp 656,3 miliar.

realisasi pajak kendaraan bermotor provinsi lampung tak capai target                             bandar lampung, radar lampung – realisasi pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor (pkb) di provinsi lampung belum capai target. 
dari target rp1,37 triliun, hanya tercapai rp1,05 triliun atau hanya sekitar 77 persennya saja hingga akhir perhitungan tahun 2024. 
padahal, badan pendapatan daerah (bapenda) sudah menggulirkan program diskon pajak kendaraan. 
sementara, secara global, sektor pajak daerah sumbang pendapatan provinsi lampung tahun 2024 hingga 30 desember sebesar rp 3,29 trilun. capaian tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar rp 3,23 trilun.
kabid pajak badan pendapatan daerah (bapenda) lampung intania purnama mengatakan, capaian pajak daerah provinsi lampung terdiri dari beberapa sektor
baca juga:viral polisi razia di bukitkemuning, kapolres lampura tegaskan sesuai sop
pertama, dari pajak kendaraan bermotor (pkb) yang terealisasi rp 1,05 trilun dari target rp 1,37 trilun meningkat rp 28 miliar jika dibandingkan tahun 2023 dengan capaian rp 1,02 trilun.
upaya yang dilakukan, seperti optimalisasi pendataan dan penagihan melalui kegiatan razia kendaraan bermotor, kegiatan door to door melalui aplikasi (sipp-pkb).
memberikan kemudahan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor secara digital melalui aplikasi e-samdes, signal, e-salam, indomaret dan alfamaret. 
"kemudian mengoptimalkan sosialiasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui media cetak," ujar intania purnama.
kedua, bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) terealisasi rp 703,5 miliar dari target rp 640 miliar meningkat rp 42 miliar jika dibanding 2023 dengan capaian rp 660,9 miliar.
peningkatan tersebut diklaim karena penjualan kendaraan bermotor di 2024 meningkat, daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor baru.
"tingginya harga komoditas kopi di 2024 juga berdampak juga terhadap pembelian kendaraan bermotor. opsen bbnkb di tahun 2025 menjadi isu strategis dalam mendorong penjualan kendaraan bermotor baru pada bulan november dan desember 2024," ucapnya.
baca juga:prediksi inter milan vs atalanta: ambisi nerazzurri kejar 4 kali juara super coppa
ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (pbbkb) terealisasi rp 848,5 miliar dari target rp 829,06 miliar turun jika dibandingkan tahun 2023 dengan capaian rp 877,4 miliar.
capaian pbbkb didominasi oleh kontribusi dari pt pertamina patra niaga sebesar 95,74 persen, pt akr corporindo tbk. sebesar 2,54 persen, dan sisanya dari wajib pbbkb lainnya sebesar 1,83 persen.
turunnya realisasi pbbkb tahun 2024 sekitar 3,28 persen dibanding tahun 2023 disebabkan menurunnya kuota bbm baik dari jenis bbm khusus penugasan (jbkp atau pertalite bersubsidi) sebesar 57.354.000 liter. 
"ini diiringi dengan pembatasan pembelian di spbu berpengaruh terhadap penurunan pbbkb. selain itu, lesunya perekonomian membuat masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan bermotornya," ungkapnya.
pihaknya melakukan upaya untuk mencapai target seperti pengembangan aplikasi e-pbbkb, penyusunan perjanjian kerja sama antara direktorat jenderal perimbangan keuangan, direktorat jenderal pajak, dan pemerintah provinsi lampung.
baca juga:dprd lampung akan pelajari penerapan opsen pajak 2025
lalu, rekonsiliasi dengan bph minyak dan bumi, pt pertamina patra niaga, dan wajib pbbkb lainnya, serta sosialisasi pbbkb kepada konsumen pengguna bbm industri.
keempat, pajak air permukaan (pap) terealisasi rp 8,5 miliar dari target rp 7,7 miliar turun jika tahun 2023 dengan capaian rp 9,4 miliar.
meski realisasi pap 108,06 dari target 2024, jika dibandingkan tahun 2023 turun. penurunan realisasi pap disebabkan kondisi musim yang tidak menentu dan perusahaan yang berhenti produksi untuk beberapa saat. 
intania purnama menyebutkan, upaya-upaya yang telah dilakukan pihaknya untuk mencapai target dengan berkoordinasi dengan dinas pengelolaan sumber daya air (psda) lampung terkait rekomendasi teknis (rekomtek) yang diterbitkan sebagai informasi awal calon wajib pajak baru. 
baca juga:opsen pajak kendaraan berdampak kenaikan harga kebutuhan pokok 
juga, permintaan data berkaitan perusahaan yang baru akan diterbitkan rekomteknya dari dinas psda.
pihaknya berkoordinasi dengan dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (dpmptsp) lampung dan kabupaten/kota se-provinsi lampung dalam hal penerbitan surat izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air (sippa) serta penggalian potensi wajib pajak baru. 
"tahun 2023 kami telah menambah wajib pap baru sebanyak enam perusahaan, sedangkan pada tahun 2024 telah menambah tiga perusahaan. kami akan terus melakukan penyisiran kepada perusahaan pengguna air permukaan guna meningkatkan pendapatan pap," tuturnya.
kelima, pajak rokok terealisasi rp 674,6 miliar dari target rp 829,06 miliar meningkat jika dibandingkan tahun 2023 dengan capaian rp 656,3 miliar. 
pajak rokok ini merupakan pajak yang disalurkan langsung oleh pemerintah pusat ke daerah.
baca juga: sakit hati dipecat jadi motif pembakaran kantor pajak kotabumi
diketahui pemerintah provinsi (pemprov) lampung baru saja menyelesaikan program keringanan pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
program keringanan pkb dan bbnkb yang berlangsung dari 2 september 2024 sampai 16 desember 2024 ini menyumbang rp 186,7 miliar ke kas daerah pemprov lampung.
plt. kepala badan pendapatan daerah (bapenda) lampung slamet riadi mengatakan, 149.457 unit kendaraan ikut program keringanan pkb dan bbnkb tahun 2024.
rinciannya, kata slamet riadi, realisasi keringanan kendaraan yang menunggak atau mati pajak lebih dari tahun sebanyak 38.530 unit dengan jumlah pendapatan rp 89.311.775.758.
"kendaraan roda dua ada 27.207 unit, kemudian roda empat 12.323 unit," ujar slamet riadi, selasa 17 desember 2024.
sedangkan realisasi keringanan kendaraan yang telat hari atau bulan kurang dari satu tahun sebanyak 109.927 unit dengan pendapatan rp 97.463.215.767.
"kendaraan roda duanya 75.046 unit dan roda empat 34.881 unit sehingga totalnya sebanyak 109.927 unit kendaraan," tuturnya. 
lanjut slamet riadi, capaian pkb secara total dari 1 januari sampai 16 desember 2024 mencapai rp 1.018.351.414.628. 
pihaknya memperkirakan capaian pkb lampung hingga akhir tahun sebesar rp 1.050.000.000.000. 
wisata lampung
bila dibandingkan realisasi pkb tahun 2023 sebesar rp 1.028.551.329.873, capaian pkb tahun 2024 meningkat sebesar rp 21.448.670.127.
sementara, kabid pajak bapenda lampung intania purnama mengatakan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik program keringanan pkb mampu membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak serta meningkatkan pendapatan daerah di sektor pkb.
kata intania purnama, pemprov lampung melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan pendapatan pkb dan bbnkb.
seperti, dengan digitalisasi guna memberikan kemudahan. di mana, saat ini masyarakat dapat membayar melalui indomaret, alfamart, kemudian ada bumdes, e-salam, dan signal.
"kita lakukan upaya-upaya untuk memudahkan masyarakat lampung dalam membayar pajak," ujar intania purnama. 
wisata lampung
disampaikan intania purnama, program keringanan pkb dan bbnkb yang berlangsung tiga bulan ini disambut antusias oleh masyarakat.
"kalau melihat dari data antusiasme masyarakat sangat baik karena ada peningkatan 30 hingga 40 persen dari sebelumnya," ucapnya. (pip/abd)