Kuasa Hukum PT PAL Tegaskan HGU Sesuai Aturan

Reporter: Ardian Mukti |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 05 Dec 2024 - 19:20

AJUKAN TUNTUTAN: Puluhan warga dari delapan desa di Kabupaten Mesuji mengajukan tuntutan pembebasan lahan yang dikuasai PT PAL di kantor BPN Mesuji.-FOTO ARDIAN MUKTI/RADAR LAMPUNG -

"Atas pernyataan saudara Rianto dan saudara Haryono dalam pemberitaan tanggal 3 Desember 2024, Kami Tim Kuasa Hukum sedang mendalami dan pertimbangkan untuk menempuh upaya hukum," pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan warga yang tergabung dalam delapan desa di Kabupaten Mesuji, Lampung, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk menyampaikan tuntutan pembebasan lahan yang dikuasai oleh PT Pematang Agri Lestari (PAL).

Warga menuntut agar lahan yang dikuasai perusahaan tersebut, yang diperkirakan lebih dari 3.000 hektare, dikembalikan kepada masyarakat.

Warga yang hadir mewakili desa-desa seperti Suka Agung, Sumberejo, Rejomulyo, Agung Batin, Labuhan Batin, Hadimulyo, Mulya Agung, dan Gedung Sri Mulya, menginginkan pembebasan lahan yang menurut mereka merupakan tanah transmigrasi.

"Tujuan kedatangan kami ke Kantor BPN adalah untuk menuntut pembebasan lahan yang dikuasai PT PAL yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Kami meminta lahan ini dikembalikan kepada kami," ujar Riyanto, salah satu perwakilan masyarakat, saat diwawancarai awak media.

Riyanto juga menegaskan bahwa PT PAL tidak berhak memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut, karena lahan itu merupakan tanah transmigrasi yang sudah dikuasai oleh masyarakat.

Masyarakat sudah melakukan berbagai upaya, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian BPN, DPR RI Komisi II, hingga Wakil Presiden Gibran, untuk memperjuangkan hak mereka.

"Jika hak kami tetap diabaikan, kami siap melakukan aksi lebih besar. Kami akan terus berjuang hingga lahan tersebut kembali kepada masyarakat," tegas Riyanto.

Senada dengan Riyanto, tokoh masyarakat lain, Haryono, juga menuntut agar PT PAL tidak memperpanjang HGU dan menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat. Haryono menambahkan, pihaknya juga menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita masyarakat selama 20 tahun lahan tersebut dikuasai oleh perusahaan.

"Kami punya tiga tuntutan: pertama, kembalikan sertifikat tanah kepada masyarakat; kedua, serahkan kembali lahan yang dikuasai PT PAL kepada masyarakat; dan ketiga, kami menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami selama 20 tahun," kata Haryono.

Kepala BPN Mesuji, Endi Purnomo, mengonfirmasi bahwa perwakilan masyarakat dari delapan desa telah mengajukan pengaduan terkait perpanjangan HGU PT PAL. Endi menjelaskan, masyarakat mengklaim bahwa sekitar 3.000 hektare lahan yang dikuasai perusahaan itu merupakan tanah transmigrasi yang harus dikembalikan kepada masyarakat.

"Pengaduan mereka terkait perpanjangan HGU PT PAL dan penguasaan lahan transmigrasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Kami akan melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk menindaklanjuti hal ini," ungkap Endi.

Endi juga berharap agar penyelesaian masalah ini dilakukan dengan cara yang damai dan kekeluargaan. Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif dan tidak melakukan aksi yang berpotensi menimbulkan masalah hukum baru.

kuasa hukum pt pal tegaskan hgu sesuai aturan                            radar lampung, mesuji - pt pematang agri lestari (pal) buka suara terkait hak guna usaha (hgu) yang disoal warga yang mendatangi kantor badan pertanahan nasional (bpn) belum lama ini. 
tim kuasa hukum pt pal, jono parulian sitorus menyampaikan bahwa hgu pt pal yang diberikan merujuk keputusan pemerintah melalui bpn, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
dimana, regulasi tersebut mengatur pemberian hgu mulai dari undang-undang hingga turunan peraturan lainnya dan telah melakukan pembebasan lahan dengan etikat baik, prosedur dan tidak merugikan masyarakat dan pemerintah.
"kalau hal itu tidak dilakukan maka tidak mungkin pemerintah mengeluarkan keputusan pemberian hak guna usaha dan telah mengelola lahan hak guna usaha dengan perkebunan kelapa sawit selama puluhan tahun yang berdampingan dengan masyarakat desa yang telah menerima tanggung jawab sosial (csr)," ujarnya, kamis 5 desember 2024.
baca juga:hadapi kenaikan ump 6,5 %, kemenperin siapkan stimulus untuk industri
"sehingga menjadi sarana yang sangat membantu bagi masyarakat dan tidak seperti yang disampaikan rianto dan haryono dalam pemberitaan," tambahnya.
pernyataan rianto dan haryono dalam pemberitaan terkait hgu pt pal, menurutnya perlu diuji kebenarannya dan ditanggapi secara bijak.
sebab, sambungnya, klaim terhadap hgu tersebut telah diuji dan dinyatakan secara jelas dalam persidangan peradilan perdata sebagaimana dalam putusan nomor: 11/pdt.g/2024/pn.mgl pengadilan negeri menggala tanggal 31 oktober 2024.
dimana, kata dia, tidak ada satu bukti apapun yang diajukan dalam persidangan yang membuktikan perusahaan tidak pernah melakukan pembebasan ganti rugi lahan.
baca juga:setop impor solar, pemerintah terapkan b50 pada 2026
"bahkan, jelasnya penggugat yang bernama muhammad umar yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat adat, sampai saat ini putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap sama sekali tidak pernah datang menghadap persidangan di pengadilan dan tidak pernah menunjukkan surat kuasa yang diklaim sebagai perwakilan atau mewakili masyarakat," kata dia. 
sehingga sambungnya lagi, tim kuasa hukum pt pal berasumsi ini terkesan hanya permainan oknum - oknum yang ingin mencari-cari keuntungan pribadi.
"kami yakin kantor pertanahan kabupaten mesuji, kantor pertanahan wilayah provinsi lampung dan juga kementrian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional dan pihak terkait dapat menerima apa yang kami sampaikan karena status terhadap hak guna usaha klien kami tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak pernah merugikan masyarakat maupun pemerintah," jelasnya.
baca juga:marc marquez yakin tifosi akan menerima kehadirannya 
"atas pernyataan saudara rianto dan saudara haryono dalam pemberitaan tanggal 3 desember 2024, kami tim kuasa hukum sedang mendalami dan pertimbangkan untuk menempuh upaya hukum," pungkasnya. 
sebelumnya, puluhan warga yang tergabung dalam delapan desa di kabupaten mesuji, lampung, mendatangi kantor badan pertanahan nasional (bpn) setempat untuk menyampaikan tuntutan pembebasan lahan yang dikuasai oleh pt pematang agri lestari (pal). 
warga menuntut agar lahan yang dikuasai perusahaan tersebut, yang diperkirakan lebih dari 3.000 hektare, dikembalikan kepada masyarakat.
warga yang hadir mewakili desa-desa seperti suka agung, sumberejo, rejomulyo, agung batin, labuhan batin, hadimulyo, mulya agung, dan gedung sri mulya, menginginkan pembebasan lahan yang menurut mereka merupakan tanah transmigrasi.
baca juga:marc marquez yakin tifosi akan menerima kehadirannya 
"tujuan kedatangan kami ke kantor bpn adalah untuk menuntut pembebasan lahan yang dikuasai pt pal yang seharusnya menjadi hak masyarakat. kami meminta lahan ini dikembalikan kepada kami," ujar riyanto, salah satu perwakilan masyarakat, saat diwawancarai awak media.
riyanto juga menegaskan bahwa pt pal tidak berhak memperpanjang hak guna usaha (hgu) atas lahan tersebut, karena lahan itu merupakan tanah transmigrasi yang sudah dikuasai oleh masyarakat. 
masyarakat sudah melakukan berbagai upaya, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kementerian bpn, dpr ri komisi ii, hingga wakil presiden gibran, untuk memperjuangkan hak mereka.
"jika hak kami tetap diabaikan, kami siap melakukan aksi lebih besar. kami akan terus berjuang hingga lahan tersebut kembali kepada masyarakat," tegas riyanto.
senada dengan riyanto, tokoh masyarakat lain, haryono, juga menuntut agar pt pal tidak memperpanjang hgu dan menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat. haryono menambahkan, pihaknya juga menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita masyarakat selama 20 tahun lahan tersebut dikuasai oleh perusahaan.
"kami punya tiga tuntutan: pertama, kembalikan sertifikat tanah kepada masyarakat; kedua, serahkan kembali lahan yang dikuasai pt pal kepada masyarakat; dan ketiga, kami menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami selama 20 tahun," kata haryono.
baca juga:hasil arsenal vs manchester united 2-0, kekalahan pertama amorim 
kepala bpn mesuji, endi purnomo, mengonfirmasi bahwa perwakilan masyarakat dari delapan desa telah mengajukan pengaduan terkait perpanjangan hgu pt pal. endi menjelaskan, masyarakat mengklaim bahwa sekitar 3.000 hektare lahan yang dikuasai perusahaan itu merupakan tanah transmigrasi yang harus dikembalikan kepada masyarakat.
"pengaduan mereka terkait perpanjangan hgu pt pal dan penguasaan lahan transmigrasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat. kami akan melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk menindaklanjuti hal ini," ungkap endi.
endi juga berharap agar penyelesaian masalah ini dilakukan dengan cara yang damai dan kekeluargaan. ia mengimbau masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif dan tidak melakukan aksi yang berpotensi menimbulkan masalah hukum baru.
"semoga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan ketegangan. kami harap masyarakat tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif," pungkas endi.
upaya penyelesaian masalah ini akan terus berlanjut, dan pihak bpn mesuji berkomitmen untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan prosedur yang berlaku. (muk/abd)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Radar Lampung 7 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan