Bawaslu Temukan 22 Masalah dalam Pilkada Serentak 2024, Rekomendasikan 433 Kasus Pelanggaran ASN

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 03 Dec 2024 - 21:42

SAMPAIKAN HASIL PENGAWASAN: Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan pilkada serentak 2024 yang meliputi 22 masalah utama, termasuk pelanggaran ASN yang telah dilaporkan ke BKN.-FOTO JPNN -

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan hasil pengawasan pilkada serentak 2024 dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI, KPU, dan DKPP, Selasa (3/12). Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu, KPU, serta anggota DKPP dan pimpinan Komite I DPD RI.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan bahwa ditemukan 22 masalah utama dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang digelar pada 27 November. Rincian masalah tersebut terdiri dari 14 masalah pada pemungutan suara, 5 masalah pada pelaksanaan perhitungan suara, serta 3 masalah terkait pergeseran kotak suara dan pengumuman hasil perhitungan suara.

Bagja menjelaskan bahwa data tersebut dikumpulkan hingga 30 November 2024 pukul 11.00 WIB. Dia menambahkan bahwa terdapat 59 peristiwa dugaan pembagian uang, 8 peristiwa temuan, 51 laporan dari masyarakat, serta 50 peristiwa dugaan potensi pembagian uang lainnya, dengan 12 hasil temuan dan 38 laporan dari masyarakat.

Selain itu, Bawaslu juga melaporkan adanya 433 temuan dan laporan terkait pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari jumlah tersebut, 314 temuan dianggap sebagai pelanggaran, sementara 99 lainnya bukan pelanggaran. Bawaslu telah merekomendasikan penanganan pelanggaran ASN kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Bawaslu telah mengirimkan rekomendasi ke BKN terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN,” kata Bagja, sebagaimana dikutip pada Selasa (3/12).

Bawaslu berkomitmen untuk terus memantau dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 guna memastikan integritas dan keadilan proses pemilu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung membeber hasil pengawasan pilkada. Di antaranya terjadi surat suara tertukar di empat daerah di Lampung.

Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar melakukan upaya pencegahan, patroli pengawasan dan penertiban alat peraga kampanya (APK), serta pemantauan proses pemungutan penghitungan suara.

“Hal ini sebagai bagian dari tak terpisahkan bentuk mewujudkan suasana tenang dan kondusif serta bersih,” ujarnya, pada kamis (28/11/2024).

Iskardo menyebut, bahwa dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November 2024 hingga s.d. Pukul 16.00 wib, ditemukan 164 kejadian khusus yang membutuhkan penanganan.

“Ini hasil seluruh pengawas pemilu yang melakukan tugas pengawasan di semua titik tempat pemungutan dan penghitungan suara,” katanya.

Menurutnya, Kegiatan ini dalam rangka memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan pengawasan terdapat berbagi bentuk kejadian khusus pada saat pemungutan suara, diantaranya Surat suara tertukar yang terjadi dibeberapa titik TPS, Terdapat kekurangan surat suara baik untuk pemilihan Gubernur maupun pemilihan Bupati dan Walikota, adanya surat suara rusak, intimidasi terhadap penyelenggara serta kelebihan surat suara,” pungkasnya.

Disebutkan, hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan surat suara yang terjadi dibeberapa titik, khususnya 10 kabupaten/kota yakni Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Utara, Pringsewu, Tulang Bawang, Mesuji, Pesawaran dan Tulang Bawang Barat.

bawaslu temukan 22 masalah dalam pilkada serentak 2024, rekomendasikan 433 kasus pelanggaran asn                            jakarta – badan pengawas pemilu (bawaslu) mengungkapkan hasil pengawasan pilkada serentak 2024 dalam rapat kerja bersama komite i dpd ri, kpu, dan dkpp, selasa (3/12). rapat tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota bawaslu, kpu, serta anggota dkpp dan pimpinan komite i dpd ri.
ketua bawaslu rahmat bagja menyampaikan bahwa ditemukan 22 masalah utama dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang digelar pada 27 november. rincian masalah tersebut terdiri dari 14 masalah pada pemungutan suara, 5 masalah pada pelaksanaan perhitungan suara, serta 3 masalah terkait pergeseran kotak suara dan pengumuman hasil perhitungan suara.
bagja menjelaskan bahwa data tersebut dikumpulkan hingga 30 november 2024 pukul 11.00 wib. dia menambahkan bahwa terdapat 59 peristiwa dugaan pembagian uang, 8 peristiwa temuan, 51 laporan dari masyarakat, serta 50 peristiwa dugaan potensi pembagian uang lainnya, dengan 12 hasil temuan dan 38 laporan dari masyarakat.
selain itu, bawaslu juga melaporkan adanya 433 temuan dan laporan terkait pelanggaran oleh aparatur sipil negara (asn). dari jumlah tersebut, 314 temuan dianggap sebagai pelanggaran, sementara 99 lainnya bukan pelanggaran. bawaslu telah merekomendasikan penanganan pelanggaran asn kepada badan kepegawaian negara (bkn).
“bawaslu telah mengirimkan rekomendasi ke bkn terkait pelanggaran yang dilakukan oleh asn,” kata bagja, sebagaimana dikutip pada selasa (3/12).
bawaslu berkomitmen untuk terus memantau dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada 2024 guna memastikan integritas dan keadilan proses pemilu. 
sebelumnya, badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi lampung membeber hasil pengawasan pilkada. di antaranya terjadi surat suara tertukar di empat daerah di lampung. 
ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar melakukan upaya pencegahan, patroli pengawasan dan penertiban alat peraga kampanya (apk), serta pemantauan proses pemungutan penghitungan suara.
“hal ini sebagai bagian dari tak terpisahkan bentuk mewujudkan suasana tenang dan kondusif serta bersih,” ujarnya, pada kamis (28/11/2024).
iskardo menyebut, bahwa dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara pada 27 november 2024 hingga s.d. pukul 16.00 wib, ditemukan 164 kejadian khusus yang membutuhkan penanganan.
“ini hasil seluruh pengawas pemilu yang melakukan tugas pengawasan di semua titik tempat pemungutan dan penghitungan suara,” katanya. 
menurutnya, kegiatan ini dalam rangka memastikan seluruh proses berjalan dengan baik dan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. 
“berdasarkan pengawasan terdapat berbagi bentuk kejadian khusus pada saat pemungutan suara, diantaranya surat suara tertukar yang terjadi dibeberapa titik tps, terdapat kekurangan surat suara baik untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan walikota, adanya surat suara rusak, intimidasi terhadap penyelenggara serta kelebihan surat suara,” pungkasnya. 
disebutkan, hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan surat suara yang terjadi dibeberapa titik, khususnya 10 kabupaten/kota yakni lampung selatan, lampung tengah, lampung timur, lampung barat, lampung utara, pringsewu, tulang bawang, mesuji, pesawaran dan tulang bawang barat.
“hal ini terjadi untuk surat suara pemilihan gubernur dan waki gubernur serta bupati dan wakil bupati. terhadap hal ini jajaran pengawas pemilu secara langsng melakukan koordinasi dan rekomendasi kepada penyelenggara teknis untuk segera mengatasi permasalahan tersebut,” paparnya. 
lalu, surat suara tertukar terjadi saat berlangsungnya pemugutan suara. hal ini terjadi diempat darah yakni kabupaten lampung selatan, lampung timur, pringsewu dan mesuji.
“antisipasi yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu yakni memastikan tidak ada lagi surat suara tertukar, dan memastikan kepada penyelanggara teknis baik kpps, ppk dan kpu untuk menindklanjuti surat suara tertukar tersebut,” kata iskardo.
kemudian tim pengawas pemilu mendapati adanya surat suara rusak yang terjadi di kabupaten lampung barat.
“surat suara dimaksud rusak terdapat robek pada beberapa bagian kertas surat suara. terhadap hal ini, pengawas pemilu secara lengsung meminta tim penyelenggara teknis untuk memisahkan surat suara rusak tersebut untuk tidak digunakan,” jelasnya. 
iskardo juga memaparkan, pada saat pemungutan suara, pengawas pemilu mendapati adanya warga memaksa untuk masuk  pada arena tps 2, yakni adanya seorang warga yang mengaku sebagai pemantau pilkada, namun tidak terdaftar sebagai pemantau pemilihan yang terdaftar oleh kpu. 
“warga tersebut memaksa masuk ke arena tps, namun tidak perkenankan oleh kpps dan pengawas tps  yang terjadi di tps 2 kecamatan metro timur kota metro,” katanya.
maka pengawas pemilu setempat melakukan pendekatan persuasif guna memberikan penjelasan bahwa didalam arena atau lingkup pemungutan suara hanya ada petugas teknis kpps, ptps, saksi dan linmas. sementara pemantau hanya diperkenankan berada diluar arena tps. 
hasil pengawasan sebagai mana tersebut di atas dapat diketahui dengan  rincian sebagai berikut : 
34  tps didapat kejadian surat suara tertukar, terjadi di 4 kabupaten dengan rincian : kabupaten lampung selatan terjadi pada 1 tps; kabupaten lampung timur terjadi pada 2 tps; kabupaten pringsewu terjadi pada 2 tps; kabupaten mesuji terjadi pada 29 tps.
96 tps didapat kejadian kekurangan surat suara atau sejumlah 6604 surat suara pilgub dan 3548 surat suara pilbup/pilwalkot, terjadi di 10 kabupaten/kota dengan rincian : kabupaten lampung selatan terjadi pada 13 tps; kabupaten lampung tengan terjadi pada 5 tps; kabupaten lampung timur terjadi pada 2 tps; kabupaten lampung barat terjadi pada 56 tps ; kabupaten lampung utara terjadi pada 2 tps; kabupaten pringsewu terjadi pada 11 tps; kabupaten tulang bawang terjadi pada 1 tps; kabupaten mesuji terjadi pada 2 tps; kabupaten pesawaran terjadi pada 3 tps; kabupaten tulang bawang barat terjadi pada 1 tps. 
kabupaten lampung selatan terjadi pada 3 tps (kelebihan surat suara) ; kabupaten lampung timur terjadi pada 6 tps (kelebihan surat suara dan surat suara salah masuk kotak suara); kabupaten lampung barat terjadi pada 9 tps (kelebihan surat suara dan surat suara diantar ke rumah pemilih); dan kabupaten pringsewu terjadi pada 14 tps (kelebihan surat suara dan surat suara salah masuk kotak suara)
kabupaten tulang bawang terjadi pada 2 tps (pindah lokasi tps karena cuaca, kelebihan surat suara)
ia menjelaskan, atas semua kejadian khusus di atas, jajaran pengawas pemilu telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut antara lain.
“menyampaikan saran perbaikan kepada kpps, ppk, dan kpu. dan mengidentifikasi potensi-potensi dugaan pelanggaran dan potensi psu,” bebernya. 
iskardo juga menyampaikan, terus melakukan penelusuran atas informasi kejadian-kejadian khusus tersebut serta berkoordinasi secara berjenjang dan berbagi informasi secara update ke sesama jajaran pengawas.
“informasi hasil pengawasan tersebut diatas akan dilakukan update data hingga tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara selesai dilaksanakan,”tambahnya. 
kemudian, surat suara yang rusak segera dipisahkan agar tidak digunakan, dan distribusi surat suara yang tertukar langsung diperbaiki di lapangan.
“pendekatan persuasif juga dilakukan untuk menjaga ketertiban, seperti penanganan warga yang tidak diizinkan masuk ke arena tps,” ucapnya. 
bawaslu lampung terus memperbarui data dan informasi hingga tahap rekapitulasi suara selesai. 
“kami berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur, transparan, dan adil,” tuturnya. (jpnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 4 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan