APBN Regional Lampung On The Track

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Jumat , 01 Nov 2024 - 18:42

PAPARKAN: Asset Liability Committee (ALCo) Regional Lampung memaparkan data APBN Lampung. -Foto ist-

Realisasi positif masing-masing dicapai komponen TKD sebagaimana berikut: DAU mencapai Rp11.127,71 miliar, meningkat 11,16% (yoy);

Dana Desa mencapai Rp2.190,64 miliar, meningkat 30,10% (yoy); Insentif Fiskal Rp170,31 miliar meningkat 150,15% (yoy) dipengaruhi tambahan alokasi insentif fiskal sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah daerah sesuai KMK no.353 tahun 2024.

Kemudian DAK Fisik mencapai Rp639,23 miliar, naik 5,12% (yoy). Sementara itu, terdapat perlambatan realisasi pada komponen TKD berikut: DBH mencapai Rp284,56 miliar, kontraksi 15,65% (yoy); DAK Non Fisik mencapai Rp3.134,42 miliar, kontraksi 0,50% (yoy).

Jika diurutkan menurut nominal terbesar, berikut 5 fungsi DAK Fisik terbesar: Fungsi Jalan sebesar Rp230,05 miliar; Fungsi Pendidikan sebesar Rp216,65 miliar;

Fungsi Kesehatan dan KB sebesar Rp118,84 miliar; Fungsi Irigasi sebesar Rp27,81 miliar; dan Fungsi Perdagangan sebesar Rp17,50 miliar.

Pasca pemberlakuan Perda PDRD pada awal Januari 2024, Pendapatan Pajak Daerah Provinsi mengalami penurunan setelah sempat mengalami tren peningkatan semenjak September 2017-2023, dengan total pertumbuhan dari Rp1,83 triliun menjadi Rp, 2,42 triliun (tumbuh 32,20% yoy).

Selama September 2017-2024, Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi penerimaan terbesar, dengan mencapai 31,18% dari total penerimaan pajak.

Sementara itu, Pajak Air Permukaan memiliki kontribusi penerimaan terkecil, dengan capaian 0,27% dari total penerimaan pajak.

Capaian berbeda terdapat pada Pendapatan Pajak Daerah Konsolidasi Kabupaten/Kota, di mana selama tahun 2017-2023 rata-rata semua jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota meningkat, dari Rp540,39 miliar menjadi Rp944,21 miliar pada periode September 2017-2023 (tumbuh 74,73% yoy).

Pasca pemberlakuan Perda PDRD, Pajak Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 2.419,88% (yoy), disebabkan oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 4.115,11% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meningkat sebesar 2.726% (yoy).

Masing-masing objek pajak tersebut juga memberikan kontribusi terbesar dengan PBB-P2 sebesar 54,19% dan BPHTB sebesar 25,95% dari total Pendapatan Pajak Daerah Konsolidasi Kabupaten/Kota.(rls/nca)

apbn regional lampung on the track                            bandarlampung – apbn regional lampung terus berperan sebagai instrumen utama dalam mengakselerasi pertumbuhan perekonomian daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif dalam merespons tantangan. 
ekonomi lampung stabil bertumbuh positif 4,80% year on year (yoy) dan 9,71% quartal to quartal (qtq).
inflasi lampung hingga bulan september mencapai 2,16% (yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 1,84% (yoy), masih tergolong terkendali karena berada pada rentang target acuan sebesar 2,5±1% pada 2024.
gejolak ekonomi global mempengaruhi kinerja ekspor impor regional lampung. meskipun demikian, neraca perdagangan lampung hingga agustus 2024 masih mencatatkan surplus senilai us$492,72 juta.
kinerja ekspor meningkat 31,77% (mtm) didorong ekspor di sektor industri pengolahan yang tumbuh 34,96% (mtm); sektor industri pertambangan yang tumbuh 13,93% (mtm); dan pertanian yang tumbuh 39,15% (mtm). 
sementara itu, impor lampung hingga agustus 2024 mengalami penurunan 61,55% (mtm), disebabkan penurunan impor barang konsumsi turun 89,04% (mtm) dan bahan baku penolong turun 62,50% (mtm).
sampai dengan 30 september 2024, realisasi apbn on-track mendukung program prioritas, mengedepankan inklusivitas, dan menjaga keberlanjutan ekonomi.
realisasi belanja negara mencapai nilai sebesar rp24.576,33 miliar, atau 73,64% dari pagu, serta tumbuh 11,19% (yoy). 
pertumbuhan tersebut didukung oleh belanja pemerintah pusat (bpp) dan transfer ke daerah (tkd) yang masing-masing tumbuh sebesar 12,60% (yoy) dan 10,63% (yoy).
realisasi bpp terbagi menjadi beberapa komponen yaitu: belanja pegawai mencapai rp3.273,77 miliar, antara lain untuk pembayaran gaji, tunjangan, dan thr asn/tni/polri.
belanja barang mencapai rp3.117,58 miliar antara lain untuk menunjang pelaksanaan dan pengawasan pemilu/pemilukada; belanja modal sebesar rp613,38 miliar digunakan salah satunya untuk revitalisasi sarana perguruan tinggi dan sekolah vokasi. 
belanja bansos senilai rp24,74 miliar dengan realisasi terbesar untuk bantuan pendidikan tinggi melalui kartu indonesia pintar (kip) kuliah kepada 3.149 mahasiswa uin raden intan dan iain metro, serta untuk bantuan operasional sekolah (bos) dan program indonesia pintar (pip) bagi sekolah keagamaan hindu dan kristen.
anggaran tkd terealisasi sebesar rp17.546,86 miliar, mencapai 78,21% dari pagu, tumbuh 10,63% (yoy).
pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan signifikan pada realisasi bidang kesehatan dan kb (124,55% yoy).
realisasi positif masing-masing dicapai komponen tkd sebagaimana berikut: dau mencapai rp11.127,71 miliar, meningkat 11,16% (yoy);
dana desa mencapai rp2.190,64 miliar, meningkat 30,10% (yoy); insentif fiskal rp170,31 miliar meningkat 150,15% (yoy) dipengaruhi tambahan alokasi insentif fiskal sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah daerah sesuai kmk no.353 tahun 2024. 
kemudian dak fisik mencapai rp639,23 miliar, naik 5,12% (yoy). sementara itu, terdapat perlambatan realisasi pada komponen tkd berikut: dbh mencapai rp284,56 miliar, kontraksi 15,65% (yoy); dak non fisik mencapai rp3.134,42 miliar, kontraksi 0,50% (yoy). 
jika diurutkan menurut nominal terbesar, berikut 5 fungsi dak fisik terbesar: fungsi jalan sebesar rp230,05 miliar; fungsi pendidikan sebesar rp216,65 miliar;
fungsi kesehatan dan kb sebesar rp118,84 miliar; fungsi irigasi sebesar rp27,81 miliar; dan fungsi perdagangan sebesar rp17,50 miliar.
pasca pemberlakuan perda pdrd pada awal januari 2024, pendapatan pajak daerah provinsi mengalami penurunan setelah sempat mengalami tren peningkatan semenjak september 2017-2023, dengan total pertumbuhan dari rp1,83 triliun menjadi rp, 2,42 triliun (tumbuh 32,20% yoy).
selama september 2017-2024, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi penerimaan terbesar, dengan mencapai 31,18% dari total penerimaan pajak.
sementara itu, pajak air permukaan memiliki kontribusi penerimaan terkecil, dengan capaian 0,27% dari total penerimaan pajak.
capaian berbeda terdapat pada pendapatan pajak daerah konsolidasi kabupaten/kota, di mana selama tahun 2017-2023 rata-rata semua jenis pajak daerah kabupaten/kota meningkat, dari rp540,39 miliar menjadi rp944,21 miliar pada periode september 2017-2023 (tumbuh 74,73% yoy). 
pasca pemberlakuan perda pdrd, pajak daerah kabupaten/kota menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 2.419,88% (yoy), disebabkan oleh kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) sebesar 4.115,11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) meningkat sebesar 2.726% (yoy).
masing-masing objek pajak tersebut juga memberikan kontribusi terbesar dengan pbb-p2 sebesar 54,19% dan bphtb sebesar 25,95% dari total pendapatan pajak daerah konsolidasi kabupaten/kota.(rls/nca)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 2 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan