Reformasi Birokrasi pada Kabinet Merah Putih

Reporter: Yuda Pranata |

Editor: Yuda Pranata |

Senin , 21 Oct 2024 - 20:38

Radar Lampung Baca Koran--

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dan enam pejabat setingkat menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Dari 48 menteri, terdapat 7 menteri koordinator (Menko), 41 menteri teknis, dan 6 pejabat setingkat menteri.

Pelantikan para menteri dan pejabat setingkat menteri berdasarkan sejumlah keputusan presiden. Yakni Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Lalu Keputusan Presiden Nomor 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Terdapat juga Keputusan Presiden Nomor 134/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara.

Selanjutnya Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Selain itu, ada juga Keputusan Presiden Nomor 141/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kemudian Keppres Nomor 142/P Tahun 2024 tentang Dewan Ekonomi Nasional.

Lalu pelantikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdasarkan Keppres Nomor 143 P/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet. Selain itu juga dilantik dua wakil menteri sekretaris negara, yaitu Bambang Eko Suharyanto dan Juri Ardiantoro.

Lalu, acara dilanjutkan dengan pelantikan 54 wakil menteri lainnya dengan diiringi pembacaan sumpah sesuai agama masing-masing. ’’Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah/janji menurut agama masing-masing?" tanya Prabowo.

’’Bersedia," jawab seluruh anggota Kabinet Merah Putih.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan yang diwakili oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yaitu: Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

Dalam pelantikan tersebut, ada sejumlah kementerian baru di Kabinet Merah Putih era Prabowo-Gibran dari hasil terobosan politik dan pemecahan kementerian sebelumnya.

Total da 48 kementerian yang terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Dari 48 kementerian itu, terdapat sejumlah kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sembilan kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru di era Prabowo-Gibran. Salah satunya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Presiden Prabowo memecah menjadi tiga kementerian baru, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

Selain itu, Prabowo juga menambah satu kementerian baru, yakni Kementerian Penempatan Migran yang sebelumnya menjadi ranah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

reformasi birokrasi pada kabinet merah putih                            jakarta – presiden prabowo subianto resmi melantik 48 menteri dan enam pejabat setingkat menteri kabinet merah putih di istana negara, jakarta, senin (21/10). dari 48 menteri, terdapat 7 menteri koordinator (menko), 41 menteri teknis, dan 6 pejabat setingkat menteri.
pelantikan para menteri dan pejabat setingkat menteri berdasarkan sejumlah keputusan presiden. yakni keputusan presiden nomor 133/p tahun 2024 tentang pembentukan kementerian negara dan pengangkatan menteri negara kabinet merah putih periode 2024–2029. 
lalu keputusan presiden nomor 135/p tahun 2024 tentang pengangkatan jaksa agung republik indonesia. terdapat juga keputusan presiden nomor 134/p tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala badan intelijen negara.
selanjutnya keputusan presiden nomor 137/p tahun 2024 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala staf kepresidenan. selain itu, ada juga keputusan presiden nomor 141/p tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala kantor komunikasi kepresidenan. kemudian keppres nomor 142/p tahun 2024 tentang dewan ekonomi nasional.
baca juga:beredar video kakam di lamteng diduga tak netral
lalu pelantikan sekretaris kabinet teddy indra wijaya berdasarkan keppres nomor 143 p/2024 tentang pengangkatan sekretaris kabinet. selain itu juga dilantik dua wakil menteri sekretaris negara, yaitu bambang eko suharyanto dan juri ardiantoro.
lalu, acara dilanjutkan dengan pelantikan 54 wakil menteri lainnya dengan diiringi pembacaan sumpah sesuai agama masing-masing. ’’bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah/janji menurut agama masing-masing?" tanya prabowo.
’’bersedia," jawab seluruh anggota kabinet merah putih.
acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan yang diwakili oleh sejumlah anggota kabinet merah putih yaitu: wakil menteri koordinator bidang politik dan keamanan lodewijk paulus dan wakil menteri koordinator bidang hukum, ham, imigrasi dan pemasyarakatan otto hasibuan.
dalam pelantikan tersebut, ada sejumlah kementerian baru di kabinet merah putih era prabowo-gibran dari hasil terobosan politik dan pemecahan kementerian sebelumnya.
total da 48 kementerian yang terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. dari 48 kementerian itu, terdapat sejumlah kementerian baru yang sebelumnya tidak ada di kabinet indonesia maju pimpinan presiden ke-7 ri joko widodo (jokowi).
baca juga:kasus anak alami peningkatan, pencabulan terbanyak
sembilan kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru di era prabowo-gibran. salah satunya kementerian hukum dan hak asasi manusia. presiden prabowo memecah menjadi tiga kementerian baru, yakni kementerian hukum, kementerian hak asasi manusia, serta kementerian imigrasi dan permasyarakatan.
selain itu, prabowo juga menambah satu kementerian baru, yakni kementerian penempatan migran yang sebelumnya menjadi ranah badan perlindungan pekerja migran indonesia (bp2mi).
menanggapi adanya penambahan kementerian, ketua mpr yang juga sekretaris jenderal (sekjen) dpp partai gerindra ahmad muzani membeberkan alasan penambahan jumlah menteri koordinator pada kabinet merah putih prabowo subianto.
menurutnya, penambahan tersebut hal yang wajar untuk mengimbangi jumlah kementerian dan lembaga setingkat menteri yang juga bertambah. dia menilai peran menteri koordinator dapat membuat komunikasi dan koordinasi antara menteri dan pejabat dalam lingkungan bidang yang mirip, bisa berjalan lebih baik.
"makanya jumlah menteri koordinatornya banyak supaya ada komunikasi efektif di antara semua menteri yang jumlahnya bertambah," ujar muzani seusai menghadiri pelantikan para menteri kabinet prabowo-gibran di istana negara, jakarta, kemarin (21/10).
tujuh menteri koordinator pada pemerintahan presiden prabowo subianto meliputi menteri koordinator bidang politik dan keamanan budi gunawan; menko hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan kemasyarakatan yusril ihza mahendra; menko perekonomian airlangga hartarto. 
lalu menteri koordinator pangan zulkifli hasan, menko pembangunan manusia dan kebudayaan pratikno, menko infrastruktur dan pembangunan kewilayahan agus harimurti yudhoyono, dan menko pemberdayaan masyarakat abdul muhaimin iskandar.
jumlah menteri koordinator pada kabinet merah putih ini bertambah tiga instansi dari periode kabinet indonesia maju (kim) yang berjumlah empat kementerian koordinator.
menteri teknis pada kabinet prabowo-gibran juga bertambah menjadi 48 menteri, dari sebelumnya hanya 34 menteri. ke-48 menteri ini dilantik di istana negara oleh prabowo.
baca juga:komisi i dprd lamteng lakukan kunker ke dprd kota palembang
muzani mengapresiasi karena penyelenggaraan pelantikan menteri kabinet prabowo-gibran berjalan lancar. dia menekankan pentingnya dukungan kabinet dalam mewujudkan program-program pemerintahan. menurut muzani, pidato presiden yang disampaikan di hadapan mpr saat pelantikan merupakan visi bersama yang akan menjadi pedoman bagi seluruh kementerian.
"kami berharap program yang dilakukan semakin jelas dan dapat dirasakan oleh rakyat," pungkas muzani.
meskipun jumlah kementerian yang besar telah menjadi bahan perbincangan, beberapa pihak menganggap kabinet ini gemuk dan membawa beban baru bagi pemerintahan.
pengamat politik yang juga ketua umum lisan, hendarsam marantoko, dan seorang praktisi hukum, memberikan tanggapan berbeda.
hendarsam marantoko menjelaskan, bahwa pembentukan kabinet besar ini adalah bagian dari strategi untuk merampingkan tugas kementerian.
"soal kabinet gemuk perlu diluruskan. jika yang dimaksud kabinet gemuk itu sebagai penambahan volume baru yang tidak penting, ya jelas itu tidak diperlukan," katanya saat dikonfirmasi, kemarin (21/10).
"sementara yang dilakukan oleh pak prabowo ini ialah merampingkan postur tugas kementerian agar para menteri lebih fokus pada satu pekerjaan yang relevan. itu dua terminologi yang berbeda, lho," sambungnya.
hendarsam menambahkan bahwa banyaknya jumlah menteri adalah akibat dari pemisahan tugas kementerian yang sebelumnya terlalu padat.
misalnya, kementerian hukum dan ham kini dipisah menjadi dua kementerian: kementerian hukum dan kementerian hak asasi manusia.
"di bidang hukum saja sudah begitu kompleks, ada dirjen peraturan perundang-undangan, dirjen administrasi hukum umum, dirjen pemasyarakatan, dirjen imigrasi, dirjen kekayaan intelektual, ditambah lagi dengan dirjen hak asasi manusia," jelasnya.
ia menegaskan bahwa beban tugas yang terlalu banyak dalam satu kementerian membuat menteri tidak dapat fokus.
’’orang awam akan menilai bahwa pak prabowo membentuk kabinet gemuk, faktanya perubahan postur terjadi karena perampingan tugas kementerian," tutup hendarsam. (disway/c1/yud)
 
berikut deretan kementerian baru dan dipecah di kabinet merah putih prabowo-gibran
 
1. kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan
- kementerian koordinator bidang politik dan keamanan
- kementerian koordinator bidang hukum, ham, imigrasi, dan permasyarakatan
2. kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- kementerian koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan
- kementerian pekerjaan umum
- kementerian perumahan dan kawasan permukiman
 
3. kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
- kementerian koordinator pemberdayaan masyarakat
- kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
 
4. kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
- kementerian transmigrasi
- kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal
 
5. kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
- kementerian ekonomi kreatif/kepala badan ekonomi kreatif
- kementerian pariwisata
 
6. kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
- kementerian lingkungan hidup/kepala badan pengendalian lingkungan hidup
- kementerian kehutanan
7. kementerian hukum dan hak asasi manusia
- kementerian hukum
- kementerian hak asasi manusia
- kementerian imigrasi dan permasyarakatan
8. kementerian pendidikan dan kebudayaan
- kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi
- kementerian pendidikan dasar dan menengah
- kementerian kebudayaan
9. kementerian koperasi dan usaha kecil menengah
- kementerian usaha mikro, kecil, dan menengah
- kementerian koperasi

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan