Aroma Kesetaraan Gender Tiga Srikandi di Pilgub Jatim

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 21:47

ILUSTRASI aroma kesetaraan gender tiga Srikandi di Pilgub Jatim. Mereka adalah Tri Rismaharini, Khofifah Indar Parawansa, dan Luluk Nur Hamidah.-FOTO MAULANA PAMUJI GUSTI/HARIAN DISWAY -

Oleh: Sukarijanto*

DALAM perspektif ekonomi dan politik, isu emansipasi wanita merupakan topik yang masih cukup menarik dan relevan untuk dibahas. Baik di ranah akademik maupun tataran praktisi organisasi gerakan wanita.

Meski telah banyak kemajuan yang dicapai dalam bidang kesetaraan gender, tetap ada sejumlah tantangan dan masalah yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya. Dalam konteks ekonomi dan politik, isu emansipasi wanita dapat dikaji dari berbagai paradigma.

Hadirnya tiga Srikandi kandidat gubernur Provinsi Jawa Timur (Jatim), yaitu Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, dan Luluk Nur Hamidah, pada kontestasi pada 27 November 2024 kian menguatkan kesan bahwa peran partisipasi wanita dalam ranah politik tidak bisa diabaikan.

Secara eksplisit, pertarungan trio srikandi dalam pilgub Jatim itu menunjukkan keterwakilan perempuan sebagai pemimpin makin mendapatkan ruang di tengah masyarakat. Itu merupakan perkembangan positif pada aspek kesetaraan gender.

Jika mencermati indeks pembangunan gender (IPG) yang dirilis Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Provinsi Jatim mencatat skor 92,15 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 91,85 persen.

Bahkan, IPG Jatim itu pun meningkat dari tahun sebelumnya 2022 yang bertengger di angka 92,08 persen, sementara rata-rata nasional di angka 91,63 persen. Tahun 2021 IPG Jatim pada 91,67 persen dan sedikit lebih rendah daripada rata-rata nasional di angka 91,99 persen.

Bagaimanapun, adanya tren peningkatan IPG secara tersirat merupakan refleksi terdapatnya penguatan partisipasi wanita Jatim sekaligus menunjukkan tercapainya kesetaraan antara pria dan wanita dalam berbagai sektor di Jatim. Makin tinggi indeks pembangunan gender akan berpengaruh pada makin berkembangnya aktivitas perempuan, termasuk di ranah politik.

Kontestasi tiga Srikandi Jatim menunjukkan wanita memiliki kesempatan setara untuk ikut dalam kontestasi jabatan publik selama memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai. Hal itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemimpin bergender wanita.

Menurut data dari BPS Jatim awal tahun 2023, sebanyak 39,70 persen pekerja wanita di perkotaan berstatus buruh/karyawan/pegawai.

Sebaliknya, pekerja perempuan di perdesaan didominasi pekerja keluarga/pekerja tak dibayar sebesar 36 persen. Meski demikian, dalam konteks ekonomi dan lapangan kerja, isu emansipasi wanita kerap kali terkait dengan kesenjangan ekonomi dan kesetaraan upah.

Di banyak negara berkembang, wanita masih mendapatkan upah yang lebih rendah daripada pria meski dalam bidang pekerjaan yang sama, peluang karier dan keterwakilan di tingkat senior masih tetap berbeda secara signifikan.

Di samping itu, wanita sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sepadan dengan pendidikan dan keterampilan mereka. Hal itu memperparah ketidaksetaraan ekonomi antara pria dan wanita. Juga, dapat membatasi kemampuan wanita untuk mengambil peran yang lebih dominan dalam perekonomian.

aroma kesetaraan gender tiga srikandi di pilgub jatim                            oleh: sukarijanto*
dalam perspektif ekonomi dan politik, isu emansipasi wanita merupakan topik yang masih cukup menarik dan relevan untuk dibahas. baik di ranah akademik maupun tataran praktisi organisasi gerakan wanita. 
meski telah banyak kemajuan yang dicapai dalam bidang kesetaraan gender, tetap ada sejumlah tantangan dan masalah yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya. dalam konteks ekonomi dan politik, isu emansipasi wanita dapat dikaji dari berbagai paradigma.
hadirnya tiga srikandi kandidat gubernur provinsi jawa timur (jatim), yaitu khofifah indar parawansa, tri rismaharini, dan luluk nur hamidah, pada kontestasi pada 27 november 2024 kian menguatkan kesan bahwa peran partisipasi wanita dalam ranah politik tidak bisa diabaikan. 
baca juga:dprd nilai ruas bandarlampung - kota agung layak dilebarkan 
secara eksplisit, pertarungan trio srikandi dalam pilgub jatim itu menunjukkan keterwakilan perempuan sebagai pemimpin makin mendapatkan ruang di tengah masyarakat. itu merupakan perkembangan positif pada aspek kesetaraan gender. 
jika mencermati indeks pembangunan gender (ipg) yang dirilis biro pusat statistik (bps) tahun 2023, provinsi jatim mencatat skor 92,15 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 91,85 persen. 
bahkan, ipg jatim itu pun meningkat dari tahun sebelumnya 2022 yang bertengger di angka 92,08 persen, sementara rata-rata nasional di angka 91,63 persen. tahun 2021 ipg jatim pada 91,67 persen dan sedikit lebih rendah daripada rata-rata nasional di angka 91,99 persen. 
bagaimanapun, adanya tren peningkatan ipg secara tersirat merupakan refleksi terdapatnya penguatan partisipasi wanita jatim sekaligus menunjukkan tercapainya kesetaraan antara pria dan wanita dalam berbagai sektor di jatim. makin tinggi indeks pembangunan gender akan berpengaruh pada makin berkembangnya aktivitas perempuan, termasuk di ranah politik. 
kontestasi tiga srikandi jatim menunjukkan wanita memiliki kesempatan setara untuk ikut dalam kontestasi jabatan publik selama memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai. hal itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemimpin bergender wanita.
menurut data dari bps jatim awal tahun 2023, sebanyak 39,70 persen pekerja wanita di perkotaan berstatus buruh/karyawan/pegawai.
sebaliknya, pekerja perempuan di perdesaan didominasi pekerja keluarga/pekerja tak dibayar sebesar 36 persen. meski demikian, dalam konteks ekonomi dan lapangan kerja, isu emansipasi wanita kerap kali terkait dengan kesenjangan ekonomi dan kesetaraan upah. 
di banyak negara berkembang, wanita masih mendapatkan upah yang lebih rendah daripada pria meski dalam bidang pekerjaan yang sama, peluang karier dan keterwakilan di tingkat senior masih tetap berbeda secara signifikan. 
di samping itu, wanita sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sepadan dengan pendidikan dan keterampilan mereka. hal itu memperparah ketidaksetaraan ekonomi antara pria dan wanita. juga, dapat membatasi kemampuan wanita untuk mengambil peran yang lebih dominan dalam perekonomian. 
secara bertahap, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang kesenjangan upah dan kesempatan kerja yang sama antara pria dan wanita. selain itu, pemerintah dan sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan kebijakan yang memastikan upah yang setara dan kesempatan kerja yang adil bagi semua jenis kelamin. 
meski demikian, terdapat batasan tak kasatmata yang secara tidak langsung berlaku kepada perempuan untuk mencapai posisi yang tinggi yang disebut sebagai glass ceiling. itu menyulitkan wanita untuk mencapai posisi yang tinggi dan tentu menghambat wanita untuk mencapai cita-citanya. 
jika diartikan secara harfiah, glass ceiling adalah sebuah batasan atau sering juga disebut sebagai langit-langit kaca. glass ceiling merupakan sebuah hambatan atau halangan bagi kaum perempuan untuk maju, seperti memiliki jabatan tinggi atau menjabat sebagai pimpinan di lingkungan di mana dia berada (y. arianto b.n., 2018).
di ranah politik, diperlukan upaya secara kontinu untuk mendorong partisipasi politik wanita dengan memberikan pelatihan dan pendidikan politik serta dukungan dan jaringan yang luas. 
kebijakan publik yang memperhatikan kepentingan wanita dan mendorong pengambilan keputusan yang inklusif dan setara juga diperlukan. perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. 
pendekatan teori nurture seakan menguatkan indikasi bahwa adanya perbedaan membuat wanita selalu tertinggal dan terabaikan dalam hal peran dan kontribusinya di kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis dan perempuan sebagai kelas proletar (sasongko, 2009). 
sebaliknya, menurut teori nature, adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat sehingga harus diterima. perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. 
ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. di samping kedua aliran tersebut, terdapat jalan kompromistis yang dikenal dengan teori keseimbangan (ekuilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. 
pandangan itu tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki. sabab, keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 
adapun garis tegas dinyatakan sosiolog talcott parsons dalam teorinya, ”ketimpangan gender”, bahwa ”pencari nafkah” laki-laki memenuhi peran instrumental dengan menjadi berorientasi pada tugas dan berwibawa, sedangkan ”ibu rumah tangga” perempuan mewujudkan peran ekspresif dengan memberikan dukungan emosional.
tantangan ke depan
kian terbukanya ruang publik terhadap kehadiran peran dan kiprah wanita tak jarang mendapati sejumlah kendala sosioekonomi-kultural. 
di antaranya, pertama, masalah kapasitas finansial individu yang bersangkutan. gambaran alam bawah sadar yang masih kuat di benak publik bahwa peran wanita hanyalah ”pelengkap di dapur” kerap kali dipandang sebagai stigma yang menjadi beban psikis. 
wanita pemimpin acap kali terkendala sumber daya keuangan. mereka memiliki tanggung jawab untuk berdaya secara ekonomi dan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki. 
kedua, pandangan yang meragukan kemampuan kepemimpinan wanita dan beban ganda antara pekerjaan rumah tangga dan karier turut menjadikan batasan tersendiri bagi wanita untuk melangkah lebih jauh ke ruang-ruang publik. 
upaya untuk mengatasi hambatan itu adalah melakukan pembagian peran yang adil di dalam rumah tangga serta memperjuangkan kebijakan yang lebih pro pada kesetaraan gender. misalnya, penyediaan fasilitas daycare yang lebih terjangkau. 
kendala ketiga, dunia politik kerap kali diasosiasikan sebagai ”dunia hitam” yang tidak jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn). oleh karena itu, masyarakat cenderung enggan ketika hendak menanamkan kepercayaan kepada gender perempuan. stereotipe gender juga memperkuat kesenjangan dan menciptakan harapan tertentu bagi laki-laki dan perempuan. 
cara berpikir tradisional itu memengaruhi cara masyarakat menghargai kontribusi individu sehingga menciptakan kesenjangan dalam pengakuan peran dan prestasi yang berbeda. konsekuensinya, ke depan relatif lebih sulit terbuka ruang bagi perempuan yang hendak mengembangkan peran pada tatanan sosial yang lebih luas.
bagaimanapun, pelan tapi pasti, tampilnya trio srikandi kandidat gubernur jatim dalam kontestasi pilkada 27 november 2024 makin membuka wawasan dan harapan bagi publik negeri ini akan kian terbukanya kesempatan bagi kiprah perempuan di panggung politik yang selalu dinamis. (hariandisway/c1/yud)
 
*) sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publik dan peneliti di institute of global research for economics, entrepreneurship & leadership dan kandidat doktor di program s-3 psdm universitas airlangga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 6 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan