Pembatasan BBM Bersubsidi Belum Berlaku 1 Oktober 2024

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Prima Imansyah Permana |

Minggu , 22 Sep 2024 - 20:28

Ilustrasi pembataran BBM bersubsidi belum akan diberlakukan pada 1 Oktober 2024.-BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao.-

"Sosialisasi ini yang sedang kami bahas sekarang," lanjutnya.

Bahlil juga menambahkan peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM, menggantikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, yang saat ini sedang dalam proses revisi. Namun, detail mengenai isi peraturan tersebut belum bisa diungkapkan karena masih dalam tahap kajian.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan bahwa aturan baru terkait BBM bersubsidi diharapkan selesai pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menjelaskan bahwa implementasi awalnya direncanakan pada 17 Agustus 2024, tetapi tertunda karena proses finalisasi.

Rachmat juga menegaskan aturan ini bukanlah pembatasan pembelian BBM bersubsidi, melainkan upaya pemerintah untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan diterima oleh yang benar-benar membutuhkan.(Beritasatu/pip)

pembatasan bbm bersubsidi belum berlaku 1 oktober 2024                            jakarta - menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia memberikan sinyal bahwa pembatasan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi belum akan diterapkan pada 1 oktober 2024. 
menurut bahlil, pemerintah masih mengkaji aturan tersebut agar distribusi bbm bersubsidi tepat sasaran dan berdasarkan prinsip keadilan.
"feeling saya belum," kata bahlil di kementerian esdm.
kata bahlil saat ini pihaknya sedang merumuskan agar aturan yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan keadilan.
baca juga:sah, kpu pringsewu tetapkan empat pasang calon bupati dan wakil bupati di pilkada 2024
"saat ini, kami sedang merumuskan agar aturan yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan keadilan. subsidi bbm harus tepat sasaran dan tidak salah sasaran," ungkapnya.
bahlil juga menekankan bahwa aturan pembatasan bbm bersubsidi harus menyentuh berbagai sektor, termasuk petani dan nelayan. oleh karena itu, aturan tersebut masih dalam tahap penyempurnaan sebelum siap diberlakukan.
"insyaallah, nanti kalau sudah selesai, saya akan sampaikan," tambahnya.
saat ditanya lebih lanjut, bahlil mengatakan belum ada keputusan pasti mengenai kapan aturan ini akan diterapkan. 
baca juga:kpu tanggamus tetapkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk pilkada 2024
"belum tahu. saya akan menentukan di waktu yang tepat," ujarnya.
sebelumnya, bahlil menyebutkan bahwa pembatasan pembelian bbm bersubsidi baru akan diberlakukan setelah adanya penetapan peraturan menteri (permen).
"permen baru akan dikeluarkan bersamaan dengan aturan pembatasan ini," jelasnya di jakarta, selasa (27/8).
meski sempat disebut akan berlaku pada 1 oktober 2024, bahlil menyatakan bahwa keputusan final masih menunggu waktu sosialisasi yang tepat.
baca juga:ics upaya kemenkopukm atasi permasalahan kredit umkm
"sosialisasi ini yang sedang kami bahas sekarang," lanjutnya.
bahlil juga menambahkan peraturan terkait pembelian bbm bersubsidi akan diatur dalam permen esdm, menggantikan peraturan presiden (perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bbm, yang saat ini sedang dalam proses revisi. namun, detail mengenai isi peraturan tersebut belum bisa diungkapkan karena masih dalam tahap kajian.
sementara itu, kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi (kemenko marves) menyatakan bahwa aturan baru terkait bbm bersubsidi diharapkan selesai pada 1 september 2024.
deputi bidang koordinasi infrastruktur dan transportasi kemenko marves, rachmat kaimuddin, menjelaskan bahwa implementasi awalnya direncanakan pada 17 agustus 2024, tetapi tertunda karena proses finalisasi.
baca juga:pemkab mesuji bakal buka pelayanan vaksinasi rabies gratis pada 23 - 25 september 2024
rachmat juga menegaskan aturan ini bukanlah pembatasan pembelian bbm bersubsidi, melainkan upaya pemerintah untuk memastikan bbm bersubsidi tepat sasaran dan diterima oleh yang benar-benar membutuhkan.(beritasatu/pip)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 23 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan