Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dapat Berdampak PHK

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Prima Imansyah Permana |

Jumat , 23 Aug 2024 - 20:59

Foto :BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal/Mohammad Defrizal-Ilustrasi swalayan.---

Pangsa sektor industri makanan dan minuman dalam PDB nasional mencapai 6,55 persen pada 2023.

Shinta menekankan betapa pentingnya sektor ini bagi ekonomi Indonesia.

Dirinya juga mempertanyakan apakah penerapan cukai pada minuman berpemanis ini akan benar-benar mengatasi permasalah kesehatan.

“Kami memahami bahwa pemerintah ingin menerapkan cukai ini karena alasan kesehatan. Namun, apakah cukai ini benar-benar akan membantu mengatasi masalah kesehatan?" tuturnya.

Menurut dokumen rancangan APBN 2025, pemerintah akan menerapkan cukai minuman berpemanis mulai tahun depan, yang merupakan tahun pertama presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat.

Pemerintah menargetkan mengumpulkan sekitar Rp 244 triliun dari cukai gabungan produk tembakau, minuman yang mengandung alkohol etil atau etanol, dan minuman berpemanis pada 2025.(Beritasatu/pip)

penerapan cukai minuman berpemanis dapat berdampak phk                            jakarta - penerapan cukai minuman berpemanis dikhawatirkan bisa berdampak buruk pada industri.
diketahui, presiden ri joko widodo (jokowi) awal tahun ini telah menandatangani peraturan pemerintah (pp) nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan.
didalam pp ini juga mengatur rencana pembatasan kadar gula dalam makanan dan minuman yang beredar di pasar, termasuk pengenaan cukai minuman berpemanis.
terkait hal tersebut, asosiasi pengusaha indonesia (apindo) menyatakan mereka terus memantau penerapan peraturan tersebut. 
baca juga:mengejar popularitas wahdi 
ketua apindo shinta kamdani mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan kementerian kesehatan (kemenkes) untuk memberikan masukan. 
shinta khawatir penerapan cukai minuman berpemanis bisa berdampak buruk pada industri.
menurut shinta, cukai dapat menyebabkan kenaikan harga. ini akan memengaruhi daya beli masyarakat. 
jika permintaan turun dan produksi juga menurun. tentunya berdampak pada pemutusan hubungan kerja (phk).
baca juga:siapkan 1,55 juta hektar lahan untuk sapi perah 
"ini bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja dalam jangka panjang,” ujar shinta, jumat (23/8).
shinta mendorong pemerintah untuk melibatkan sektor swasta dalam penyusunan peraturan turunan terkait cukai minuman berpemanis.
"pp nomor 28 tahun 2024 sudah diterbitkan, jadi silakan jika ada yang ingin mengajukan uji materi. namun, kami dari apindo berharap pemerintah benar-benar melibatkan sektor swasta dalam penyusunan peraturan turunan," ucapnya.
lanjut shinta, industri makanan dan minuman menyumbang 39 persen dari produk domestik bruto (pdb) non-minyak dan gas pada 2023.
baca juga:bawa mobil pick up komplotan maling di tulang bawang lampung gasak 2 motor, tabung gas, hingga hp
pangsa sektor industri makanan dan minuman dalam pdb nasional mencapai 6,55 persen pada 2023. 
shinta menekankan betapa pentingnya sektor ini bagi ekonomi indonesia.
dirinya juga mempertanyakan apakah penerapan cukai pada minuman berpemanis ini akan benar-benar mengatasi permasalah kesehatan.
“kami memahami bahwa pemerintah ingin menerapkan cukai ini karena alasan kesehatan. namun, apakah cukai ini benar-benar akan membantu mengatasi masalah kesehatan?" tuturnya.
baca juga:kantor dpd golkar jakarta diserang, pengamat politik soroti pernyataan bahlil lahadalia
menurut dokumen rancangan apbn 2025, pemerintah akan menerapkan cukai minuman berpemanis mulai tahun depan, yang merupakan tahun pertama presiden terpilih prabowo subianto menjabat.
pemerintah menargetkan mengumpulkan sekitar rp 244 triliun dari cukai gabungan produk tembakau, minuman yang mengandung alkohol etil atau etanol, dan minuman berpemanis pada 2025.(beritasatu/pip)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 24 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan