Bawaslu Tulang Bawang Temukan Perbedaan Data Pemilih, Minta KPU Segera Koordinasi

Reporter: Muhammad Zainal Arifin |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 14 Aug 2024 - 19:53

FOTO IST Atensi: Bawaslu Tulang Bawang meminta KPU untuk segera berkoordinasi terkait perbedaan data pemilih yang ditemukan dalam proses Pemutakhiran Daftar Pemilih.-FOTO IST-

“Selain itu, sangat penting memastikan bahwa pantarlih yang hadir ke rumah penduduk benar-benar merupakan pantarlih yang sah, bukan orang lain yang menggantikan peran mereka,” tambahnya.

Puadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran atau jika belum terdaftar dalam daftar pemilih ke posko aduan Bawaslu setempat.

“Jika ada informasi awal tentang dugaan pelanggaran, kami akan melakukan penelusuran dan melaporkannya sebagai hasil pengawasan. Jika bukti cukup kuat, dugaan pelanggaran tersebut bisa dijadikan temuan resmi,” jelasnya.

Sebagai contoh, Puadi menceritakan pengalaman Bawaslu saat pantarlih datang ke rumahnya untuk melakukan verifikasi data pemilih.

“Bawaslu ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU melalui pantarlih sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pencocokan dan penelitian data pemilih,” ucapnya.

Ia menambahkan, petugas telah melakukan pemeriksaan silang dan mencatat kesesuaian data di daftar pemilih, terutama di kartu keluarga dan KTP.

“Petugas juga melakukan cross-check dengan KTP saya untuk memastikan bahwa saya sudah resmi terdaftar sebagai pemilih untuk Pilkada serentak,” tutup Puadi.

Sebelumnya, Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih pilkada menjadi fokus pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung.

Tidak hanya itu, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) juga menjadi fokus pengawasan.

Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Wali Kota/ Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Sheraton Hotel, Jumat (14/6).

Kordiv Pencegahan dan Parmas Bawaslu Kota Bandar Lampung Muhammad Muhyi menjelaskan, indikasi kerawanan bisa saja terjadi dalam tahapan coklit ini.

Karenana dia menekankan kepada jajaran pengawas di tingkatan bawah untuk gerak aktiv untuk melakukan pengawasan terhadap petugas pantarlih.

“Tentu yang kita awasi adalah dari perekrutan petugas pantarlih hingga pemungutan suara. Personalnya juga harus sesuai dengan aturan. Misalnya, tidak terlibat atau terafiliasi dengan parpol, tidak ada hubungan sedarah dengan penyelenggara dan sebagainya,” ujar Muhyi.

Jika ada petugas Pantarlih yang diluar dari aturan, tentu, sambung Muhyi pihaknya akan meminta PKD dan Panwascam untuk menindaklanjutinya.

“Jadi nanti kalau ada perekrutan yang bermasalah atau ada diantara yang menjadi petugas Pantarlih itu sudah punya catatan hitam dari sebelumnya, PKD harus mencatat dan melaporkan ke Panwascam. Nanti Panwascam akan merekomendasikan sanksinya,” ujarnya. (nal/abd)

bawaslu tulang bawang temukan perbedaan data pemilih, minta kpu segera koordinasi                            menggala - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) tulang bawang menyoroti adanya perbedaan data pemilih yang mencuat dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.
ketua bawaslu tulang bawang, indra fiska mahendro, menyatakan bahwa jumlah pemilih yang ditetapkan oleh panitia pemilihan kecamatan (ppk) dalam pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (dphp) tidak sinkron dengan daftar pemilih sementara (dps) yang akan ditetapkan oleh kpu.
"berdasarkan hasil perbandingan data antara daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (dp4), dphp, dan dps, masih terdapat perbedaan yang signifikan," ujar indra pada rabu, 14 agustus 2024.
lebih lanjut, indra menjelaskan bahwa perbedaan tersebut terungkap melalui pengawasan melekat dan uji petik hasil coklit yang dilakukan oleh jajaran panitia pendaftaran pemilih (pantarlih). 
baca juga:tidak hanya curanmor, udin tompel juga diduga terlibat kejahatan ganjal atm
salah satu temuan penting bawaslu tulang bawang adalah adanya 2.173 pemilih yang telah meninggal dunia. dari jumlah tersebut, 354 pemilih sudah memiliki akta kematian, sementara 1.819 lainnya belum memiliki akta kematian.
"menyikapi temuan ini, bawaslu mengimbau kpu untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait yang bertanggung jawab atas urusan kependudukan," terangnya.
indra berharap agar temuan ini segera ditindaklanjuti sehingga pada penetapan daftar pemilih tetap (dpt) yang akan datang, tidak ada lagi pemilih yang telah meninggal dunia yang tercantum dalam dpt.
sebelumnya, badan pengawas pemilu (bawaslu) sedang meningkatkan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk pilkada 2024 di seluruh indonesia.
baca juga:bank lampung kembangkan jaringan hingga ke pelosok desa
saat ini, bawaslu tengah melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses tersebut.
’’kami telah menginstruksikan jajaran kami di seluruh indonesia, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga panitia pengawas pemilu kelurahan/desa (pkd),” ujar koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data dan informasi bawaslu ri, puadi, di kebon jeruk, jakarta, jumat (5/7).
puadi mengingatkan panitia pengawas pemilu (panwaslu) untuk selalu melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi kesalahan dalam mencocokkan data pemilih yang memenuhi syarat. hal ini penting agar pemilih yang berhak tidak dikesampingkan dan sebaliknya, agar pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak dimasukkan dalam daftar.
pengawas pemilu, menurut puadi, harus tetap fokus melakukan uji petik di lapangan untuk memastikan data seluruh warga telah dicocokkan dan diteliti oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih).
“selain itu, sangat penting memastikan bahwa pantarlih yang hadir ke rumah penduduk benar-benar merupakan pantarlih yang sah, bukan orang lain yang menggantikan peran mereka,” tambahnya.
puadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran atau jika belum terdaftar dalam daftar pemilih ke posko aduan bawaslu setempat.
“jika ada informasi awal tentang dugaan pelanggaran, kami akan melakukan penelusuran dan melaporkannya sebagai hasil pengawasan. jika bukti cukup kuat, dugaan pelanggaran tersebut bisa dijadikan temuan resmi,” jelasnya.
sebagai contoh, puadi menceritakan pengalaman bawaslu saat pantarlih datang ke rumahnya untuk melakukan verifikasi data pemilih.
“bawaslu ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh kpu melalui pantarlih sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pencocokan dan penelitian data pemilih,” ucapnya.
ia menambahkan, petugas telah melakukan pemeriksaan silang dan mencatat kesesuaian data di daftar pemilih, terutama di kartu keluarga dan ktp.
“petugas juga melakukan cross-check dengan ktp saya untuk memastikan bahwa saya sudah resmi terdaftar sebagai pemilih untuk pilkada serentak,” tutup puadi. 
sebelumnya, tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih pilkada menjadi fokus pengawasan badan pengawas pemilu (bawaslu) kota bandarlampung. 
tidak hanya itu, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) juga menjadi fokus pengawasan. 
hal ini terungkap saat rapat koordinasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur/wakil gubernur dan wali kota/ wakil wali kota tahun 2024 di sheraton hotel, jumat (14/6). 
kordiv pencegahan dan parmas bawaslu kota bandar lampung muhammad muhyi menjelaskan, indikasi kerawanan bisa saja terjadi dalam tahapan coklit ini. 
karenana dia menekankan kepada jajaran pengawas di tingkatan bawah untuk gerak aktiv untuk melakukan pengawasan terhadap petugas pantarlih. 
“tentu yang kita awasi adalah dari perekrutan petugas pantarlih hingga pemungutan suara. personalnya juga harus sesuai dengan aturan. misalnya, tidak terlibat atau terafiliasi dengan parpol, tidak ada hubungan sedarah dengan penyelenggara dan sebagainya,” ujar muhyi. 
jika ada petugas pantarlih yang diluar dari aturan, tentu, sambung muhyi pihaknya akan meminta pkd dan panwascam untuk menindaklanjutinya. 
“jadi nanti kalau ada perekrutan yang bermasalah atau ada diantara yang menjadi petugas pantarlih itu sudah punya catatan hitam dari sebelumnya, pkd harus mencatat dan melaporkan ke panwascam. nanti panwascam akan merekomendasikan sanksinya,” ujarnya. (nal/abd)