WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban

Senin 08 Jul 2024 - 18:42 WIB

Reporter : Tim Redaksi

Editor : Syaiful Mahrum

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

Tak hanya itu. Jokowi juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah 2023. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa WTP bagi pemerintah pusat dan daerah bukanlah suatu prestasi, melainkan kewajiban. Apalagi, kata orang nomor satu RI ini, uang yang diperiksa adalah milik rakyat. “Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik,” kata Jokowi dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Lembaga Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023, Senin (8/7). “Juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” tambah Jokowi. Diketahui, BPK memberikan WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang kedelapan sejak diraih LKPP pada 2016. “Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP,” ujar Ketua BPK RI Isma Yatun. LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat. Isma membeberkan opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN serta capaian membanggakan berkat komitmen dan upaya keras pemerintah mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara. “BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya,” tutup Isma. (jpc)

Tags : #wtp #presiden #jokowi #bpk ri

Kategori :

WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban

Terkait

Pemkab Pesawaran Delapan Kali Berturut-turut Raih Opini WTP

Dukungan Prabowo dan Jokowi Jadi Modal Kuat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024

Bahlil Klarifikasi soal Aspirasi Jokowi Masuk Kepengurusan Golkar

Istana Klarifikasi Pertemuan Prabowo dan Jokowi, Cuma Pertemuan Dua Sahabat

Hasto Kristiyanto Kritik Langkah Ridwan Kamil Temui Jokowi: Tunjukkan Mentalitas Kalah

Terpopuler

Pasangan Ali Rahman-Ayu Asalisiyah Menangi Pilkada Way Kanan Versi Hitung Cepat

BSI Hadirkan Super App BYOND by BSI dan Digitalisasi untuk Pondok Pesantren di Lampung

Pilkada Tulang Bawang : Versi QC, Hampir 50 Persen Suara Milik Qudrotul - Hankam

Pilwakot Metro 2024: Menang Versi Quick Count, Bambang-Rafieq Ajak Masyarakat Bangun Daerah

Bisa Lawan Sel Kanker, Ini 10 Manfaat Lada Hitam untuk Kesehatan

Terkini

Suami Jadi Terdakwa Dugaan Penggelapan, Istri Akan Minta Keadilan kepada Presiden

PNM Lampung Buka Peluang Kerja Bagi Lulusan SMK

Fraksi Amanat Demokrat DPRD Lampung Barat Berikan Pandangan Akhir Terhadap RAPBD 2025

Tim Penggerak PKK Tanggamus Lakukan Kunjungan Kerja ke TP PKK Kota Padang, Sumatera Barat

KLHS RPJMD: Upaya Tangani Daya Dukung dan Tampung Lingkungan di Pesawaran