PKS Bertemu Prabowo, Bahas Pemilu Hemat Biaya hingga Money Politics

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (29/7). Pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut membahas sejumlah isu penting.

Disebutkan, di antaranya menyinggung penguatan demokrasi, pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam sesuai Pasal 33 UUD 1945. S

elain pembasahan tersebut, PKS juga membahas peran Indonesia dalam dunia Islam, khususnya terkait isu Palestina dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, memimpin rombongan didampingi Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid, Bendahara Umum Noerhadi, Ketua Fraksi PKS DPR RI Abdul Kharis Almashari, dan Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian.

Al Muzammil yang menggantikan Ahmad Syaikhu melalui Musyawarah Majelis Syuro pada 4 Juni 2025 tersebut menyampaikan pertemuan ini merupakan silaturahmi sekaligus forum tukar pendapat dengan Presiden Prabowo.

Pertama, penguatan kualitas demokrasi. PKS dan Prabowo sepakat untuk memelihara demokrasi yang berkualitas, hemat biaya, dan mampu melahirkan pemimpin sesuai harapan masyarakat.

“Kami membahas bagaimana menjaga demokrasi yang tidak berbiaya tinggi dan menghasilkan pemimpin yang diinginkan rakyat,” ujar Al Muzammil usai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan.

Mereka juga menyoroti pentingnya mengurangi praktik politik uang (money politics) yang merusak integritas demokrasi.

Kedua, mengenai pemberantasan korupsi. PKS mendorong upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, termasuk mengatasi praktik politik uang yang masih marak terjadi.

Al Muzammil menegaskan diskusi ini mencerminkan komitmen bersama untuk meminimalkan korupsi guna memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

“Kami ingin korupsi, termasuk money politics, dapat ditekan,” katanya. 

Ketiga, pengelolaan Sumber Daya Alam. Pertemuan juga membahas implementasi Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

PKS mendorong regulasi yang kuat untuk memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola secara berpihak pada kepentingan nasional.

“Kami bicarakan sistem perekonomian yang mengarahkan kekayaan alam untuk kemakmuran masyarakat,” ujar Al Muzammil, menambahkan bahwa Prabowo menunjukkan komitmen besar terhadap amanat konstitusi ini.

Keempat, peran Indonesia di dunia Islam dan isu Palestina. Dalam konteks geopolitik, PKS mengusulkan agar Indonesia mengambil peran lebih aktif di OKI, termasuk mengincar posisi Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal OKI, yang selama ini belum pernah dipegang Indonesia.

Mereka juga menekankan pentingnya dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. “Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia harus memimpin dengan Islam moderat yang diterima banyak pihak,” ujar Al Muzammil.

Prabowo disebut memberikan perhatian besar terhadap isu ini, melihat potensi Indonesia sebagai jembatan perdamaian di dunia Islam.

Pertemuan ini menandai kelanjutan komunikasi erat antara PKS dan Prabowo, meskipun PKS mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024, sementara Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.

Sejak Oktober 2024, PKS telah resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan menyatakan komitmen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk dengan mengusung kadernya, Suswono, sebagai calon Wakil Gubernur Jakarta bersama Ridwan Kamil.

Al Muzammil menyebut pertemuan ini sebagai bagian dari silaturahmi kebangsaan, bukan hanya urusan politik partisan, tetapi fokus pada isu-isu besar nasional.

“Kami memperkenalkan kepengurusan baru PKS, tapi tema besarnya adalah pembangunan bangsa,” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas partai untuk kepentingan rakyat, mengacu pada hubungan baik yang telah terjalin dengan PKS sejak Pilpres 2014, meskipun sempat berbeda pilihan politik.(*)