BANDARLAMPUNG - Focus group discussion (FGD) bertajuk Lampung Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045 berhasil menyimpulkan sejumlah rekomendasi penting dalam sesi kelima dan terakhirnya, Sabtu (22/6). FGD ini berlangsung atas inisiatif Ketua Dewan Pembina Yayasan Alfian Husin Andi Desfiandi dan melibatkan berbagai akademisi, birokrat, organisasi non-profit, profesional, pakar, dan tokoh masyarakat.
Sesi kelima ini khusus membahas tema sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup dengan melibatkan sejumlah narasumber. Yakni Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri dan perwakilan Bank Sampah, Yayan Sopian. Kemudian dr. Zam Zanariah Ibrahim, Sp.S., Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes., dan dr. Edy Ramdhani, akademisi Prof. Dr. Undang Rosidin, M.Pd., Dr. R.Z. Abdul Aziz, S.T., M.T. Lalu dari FKUB Prof. Hi. Moh. Bahruddin, aktivis disabilitas Susi, dan pengiat pendidikan, Adiono.
BACA JUGA:GrabScholar Kembali Hadirkan Bantuan Dana Pendidikan
Andi Desfiandi dalam pemaparannya menyatakan bahwa upaya peningkatan IPM harus dimulai dengan mencari akar masalah sambil tetap menjalankan program-program lainnya. "Jika akar masalahnya tidak diselesaikan, Lampung tidak akan pernah keluar dari status sebagai provinsi termiskin di Sumatera atau provinsi dengan IPM terendah," ujarnya.
Menurut Andi Desfiandi, pemimpin masa depan harus bekerja dengan cerdas untuk bisa menaikkan IPM. Andi Desfiandi juga menambahkan bahwa catatan hasil diskusi ini akan dirangkum dan direkomendasikan kepada calon pemimpin daerah. "Catatan hari ini akan kita rangkum untuk kita rekomendasikan kepada calon pemimpin ke depan supaya masalah tadi bisa diselesaikan," tuturnya.
BACA JUGA:Sebelas Siswa SMA Al Kautsar Wakili Lampung di OSN Tingkat Nasional
FGD ini, kata Andi Desfiandi, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada para calon pemimpin daerah agar masalah-masalah utama yang menghambat peningkatan IPM di Lampung dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan.
Prof. Undang Rosidin dari Universitas Lampung menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Prof. Undang menyatakan bahwa memberikan akses, kemudahan, dan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. "Tugas pendidikan melibatkan tiga pihak: orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Jika orang tua tidak mampu, pemerintah yang bertanggung jawab. Jika pemerintah kesulitan, masyarakat (yayasan dan lain-lain) bisa membantu," jelas Prof. Undang.
Selain itu, Prof. Undang mengidentifikasi beberapa faktor kendala dalam akses pendidikan. Yaitu kondisi geografis, biaya pendidikan, fasilitas pendidikan, dan faktor budaya masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Prof. Undang mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil. Antara lain, memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru, menggunakan teknologi pendidikan, melibatkan masyarakat, memberikan beasiswa, mengoptimalkan program pendidikan non-formal, mendorong kesetaraan gender, dan menyediakan bantuan belajar.
Sementara dr. Zam Zanariah menjelaskan bahwa tanpa kesehatan yang baik sulit untuk mengharapkan S
sumber daya manusia (SDM) yang produktif. "Kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan bangsa, termasuk di masa depan pemerintah daerah," ujarnya.