"Tujuan kunjungan wisata ke Lampung masih didominasi untuk berlibur atau rekreasi dengan persentase 39,97 persen. Disusul kunjungan teman atau keluarga 22,91 persen," ujar Fiskara Indawan.
Menurut Fiskara Indawan, potensi sektor pariwisata di Lampung masih cukup besar mengingat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Lampung masih relatif rendah dan sebagian besar wisatawan ingin berlibur.
"Pengembangan sektor pariwisata membutuhkan pendekatan yang menyeluruh (holistic approach) melalui kebijakan dan investasi yang tepat agar dapat meningkatkan daya saing dengan daerah lainnya," ucapnya.
Kedua, sambungnya, peningkatan sektor investasi diperlukan untuk mendukung perekonomian Lampung ke depannya. Sebab, Provinsi Lampung sejak 2010 relatif tidak mengalami perubahan struktur perekonomian.
Sektor Konsumsi rumah tangga masih menjadi andalan perekonomian Lampung sementara sektor investasi mengalami tren perlambatan pertumbuhan sejak tahun 2015.
Sektor pertanian yang menjadi kekuatan perekonomian Lampung terus mengalami perlambatan pertumbuhan sejak 2010.
Oleh karena itu diperlukan kontribusi sektor lain untuk menopang perekonomian Lampung.
Peningkatan sektor investasi perlu diiringi dengan penurunan ICOR. Tingkat ICOR Lampung pasca Covid 19 masih berada di atas nasional, yaitu 7,94.
"Investasi dalam bentuk PMDN dan PMA yang masuk ke Lampung masih relatif kecil bila dibandingkan terhadap PDRB," tuturnya.
Ketiga, kebijakan hilirisasi pangan dan perkebunan bertujuan agar hasil panen di Lampung bisa diolah menjadi produk premium sehingga mampu menambah nilai tambah bagi petani.
"Kebijakan hilirisasi dilakukan melalui pengembangan industri hulu, industri pendukung, penyiapan SDM yang ahli dan kompeten serta meningkatkan penguasaan teknologi," terangnya.
Kebijakan hilirisasi juga dilakukan pada komoditas perkebunan di Lampung yang merupakan produsen terbesar seperti kopi dan kakao.
Keempat, kebijakan akselerasi digitalisasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sehingga dapat menjangkau penduduk yang tidak memiliki rekening bank (unbanked).
Penduduk Indonesia yang unbanked masih relatif tinggi dibandingkan negara lain.
Perkembangan digitalisasi berpengaruh pada perekonomian melalui transaksi keuangan yang cepat, efisien dan aman sehingga secara keuangan dapat dengan cepat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Kelima, kebijakan pengendalian inflasi GNPIP dengan melakukan koordinasi dan sinergi antara Bank Indonesia dan Pemda perlu diperkuat untuk mencapai sasaran inflasi