JAKARTA - Pembukaan pendaftaran seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang dijadwalkan Mei–Juni 2024 terancam molor. Ini terjadi lantaran masih adanya instansi yang belum mengisi perincian formasi untuk seleksi ASN di lembaganya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada sebagian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum merampungkan pengisian detail formasi yang telah ditetapkan Kemenpan-RB.
Padahal pendaftaran baru bisa dimulai setelah pengisian detail formasi itu dilakukan serta diverifikasi dan divalidasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
”Karena itu, kami harap kementerian, lembaga, dan pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan. Ini agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik,” ujar Anas kemarin (1/5).
Saat ini, kata Anas, pemerintah melalui BKN mulai melakukan verifikasi dan validasi perincian formasi ASN yang ditetapkan berdasar usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah yang sudah masuk. Proses pun terus dikebut seiring dengan input yang dilakukan kementerian, lembaga, dan pemda.
”BKN sudah berkoordinasi (dengan pihak yang belum menyelesaikan input formasi, Red). Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat dan pendaftaran CASN dapat segera dimulai,” paparnya.
Pada tahun ini, formasi CASN ditetapkan sebanyak 1,28 juta. Angka itu terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850 serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. ”Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 2,3 juta secara bertahap,” sambungnya.
ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang bisa dilamar fresh graduate. Satunya lagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan tenaga non-ASN dan eks tenaga honorer kategori (THK) II yang telah masuk basis data (database) BKN.
Anas mengungkapkan, pemerintah juga menyiapkan formasi khusus untuk talenta digital dari kalangan fresh graduate. Mereka diharapkan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik ke depan. Dengan begitu, mereka wajib punya basic knowledge terkait digitalisasi. ”Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya,” jelasnya. (jpc/c1)