JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan kenaikan anggaran sekitar Rp50,1 triliun menjadi Rp68 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp217,8 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026.
’’Ini berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dana sebesar Rp268 triliun akan dialokasikan untuk program MBG, termasuk Rp34,49 triliun bagi penerima manfaat anak sekolah,” kata Dadan seperti dilansir dari Antara.
Sementara anggaran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dialokasikan sebesar Rp3,18 triliun. Selain itu, anggaran tambahan juga disiapkan untuk belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp3,9 triliun, digitalisasi MBG senilai Rp3,1 triliun, serta promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp280 miliar.
Dadan menambahkan, terdapat tambahan Rp700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sementara Rp412,5 miliar dialokasikan bagi sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data status gizi yang dikelola Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Adapun kebutuhan untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan, ahli gizi, dan pelatihan penjamah makanan di setiap SPPG, dialokasikan sebesar Rp3,8 triliun.
Secara klasifikasi, 95,4% anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional. Sedangkan 4,6% atau Rp 12,4 triliun untuk program dukungan manajemen.
Jika dilihat berdasarkan fungsi, 83,4% anggaran dialokasikan ke fungsi pendidikan senilai Rp223,5 triliun, 9,2% ke fungsi kesehatan Rp24,7 triliun, dan 7,4% ke fungsi ekonomi Rp19,7 triliun.