BANDAR LAMPUNG — Proses seleksi calon direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lampung memasuki tahap akhir.
Sebanyak 17 calon direksi dari PT Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama (LJU) akan menjalani wawancara dengan tim panitia seleksi (pansel).
Ketua Pansel sekaligus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setprov Lampung Mulyadi Irsan menjelaskan dari 35 pendaftar awal, 25 orang lolos seleksi berkas.
Setelah uji kelayakan dan kepatutan, jumlahnya mengerucut menjadi 17 orang. Dua calon dari PT Wahana Raharja gugur, sementara enam calon dari PT LJU tidak lulus.
Mulyadi menegaskan, tahap wawancara akan menjadi penentu karena tim pansel akan menilai komitmen, kreativitas, serta strategi para calon dalam memajukan BUMD.
BACA JUGA: Bank Diimbau Turunkan Suku Bunga Kredit
“BUMD harus bisa memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD. Karena itu, direksi harus mampu mengelola perusahaan secara profesional dan inovatif,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).
Ia menambahkan, Pemprov Lampung tidak akan menambah modal bagi BUMD. Para calon direksi dituntut memutar otak agar bisa memanfaatkan aset yang ada. “Seperti Wahana Raharja, mereka memiliki aset yang bisa digarap. Dibutuhkan kreativitas dan strategi untuk mengembangkannya,” jelasnya.
Pada tahap akhir ini, pansel akan memilih dua kandidat terbaik untuk masing-masing BUMD. Mulyadi berharap, direksi terpilih mampu membawa perusahaan lebih profesional, berdaya saing, dan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Sebelumnya, Perebutan kursi direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lampung memasuki uji kelayakan.
BACA JUGA:SABURAI Wujudkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
Ya, sebanyak 25 calon direksi dari PT Lampung Jasa Utama (LJU) dan PT Wahana Raharja mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang digelar Universitas Lampung (Unila) pada 13–14 Agustus 2025 di gedung Pascasarjana Unila.
Proses ini menjadi sorotan. Sebab, BUMD memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian Lampung. Jabatan direksi tak hanya prestisius, tetapi juga dapat mengelola aset pemerintah demi kepentingan masyarakat Lampung.
Kegiatan UKK ini merupakan kerja sama antara Unit Pelaksana Akademik (UPA) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (PKK) Unila dengan Biro Perekonomian Provinsi Lampung.
Kehadiran perguruan tinggi negeri terbesar di Lampung ini dinilai sebagai jaminan bahwa proses seleksi berjalan transparan dan berbasis kompetensi.