Presiden Prabowo, kata Ammar, tidak boleh tinggal diam. ’’Jika memang memiliki komitmen terhadap reforma agraria sejati, langkah awal yang harus diambil adalah mengganti menteri ATR/BPN dengan sosok yang memiliki integritas, keberpihakan kepada rakyat, dan rekam jejak yang jelas dalam advokasi keadilan agraria. Jika tidak, janji-janji pemerintahan tentang distribusi lahan, penataan ruang, dan kedaulatan petani hanya akan menjadi slogan politik belaka," jelas mahasiswa Fakultas Hukum Unila ini.
Ammar menyampaikan, BEM Unila tidak akan berpangku tangan melihat penderitaan rakyat yang terus berlangsung. "Kami akan terus menyuarakan kepentingan petani dan masyarakat terdampak hingga negara hadir sepenuhnya untuk menyelesaikan persoalan ini," jelasnya.
’’Kami juga menyerukan solidaritas dari seluruh mahasiswa, gerakan rakyat, organisasi masyarakat sipil, dan media massa untuk bersama-sama menekan negara agar menjalankan mandat konstitusionalnya dalam menjamin hak atas tanah yang adil serta berkelanjutan. Bila dalam waktu dekat tidak ada kebijakan tegas dari presiden, BEM Unila siap turun ke jalan dan mengorganisasi aksi nasional untuk mendesak pembaruan total di sektor agrarian. Dimulai dari mencopot pejabat yang gagal menjalankan amanah rakyat," tegas Ammar. (*)