JAKARTA – Pemerintah merencanakan untuk menghentikan ekspor gas alam cair (LNG) demi memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. Langkah ini disambut positif dan sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
''Selama goodwill-nya kuat, (kebijakan setop ekspor LNG) bisa berjalan. Memang ini yang harus dilakukan sejak lama. Artinya, kita penuhi kebutuhan dalam negeri, tingkatkan industri,'' ujar pengamat energi Iwa Garniwa.
Kebijakan tersebut dinilai akan memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan domestik di tengah penurunan alami pasokan gas dari sumur-sumur tua.
Di samping itu, kebijakan ini memiliki dampak positif jangka panjang bagi daya saing industri nasional. Hasil hilirisasi LNG yang dijual akan menggantikan pendapatan ekspor yang hilang.
''Jadi yang dijual (ekspor) dan menjadi pendapatan negara adalah hasil hilirisasinya. Hasil industri kita. Kalau hasilnya bisa menutupi kekurangan pendapatan negara akibat berhenti ekspor LNG sebelumnya, ini yang ideal,'' imbuh Iwa yang juga menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi PLN.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengolahan domestik LNG diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Kebutuhan energi, terutama gas, akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industri. Dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri, sektor industri dan ekonomi dapat merasakan dampak positif yang berkelanjutan.
Rencana penghentian ekspor LNG merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan energi dalam negeri. “Tentu bisa dan harus bisa karena kendali energi ada di tangan kita,” imbuh Iwa, menegaskan semangat kemandirian energi.