Jika kebijakan ini tidak segera diterapkan, dampak krisis pasokan gas di dalam negeri akan dirasakan oleh sektor industri. Konsumen berpotensi harus membayar harga gas yang semakin tinggi akibat ketergantungan pada LNG impor.
"Pemerintah tentunya sudah memahami situasi yang terjadi saat ini. Kebijakan yang tepat terkait gas bumi ini akan memastikan daya saing industri dan ekonomi kita terjaga secara berkelanjutan,” ujar Iwa.
Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya langkah tepat guna menjaga kestabilan pasokan energi dan persaingan industri.
Sebelumnya, Kementerian ESDM mengumumkan rencana untuk menunda ekspor sejumlah kargo LNG demi memastikan pasokan energi dalam negeri terpenuhi. Kebijakan ini direncanakan berlaku untuk tahun 2025 dan kemungkinan berlanjut hingga 2026.
Mengutip laporan Bloomberg, Indonesia mungkin harus menahan sekitar 50 kargo LNG untuk dialokasikan bagi kebutuhan domestik. Data menunjukkan ekspor LNG Indonesia mencapai 300 kargo pada tahun 2024, menjadikannya eksportir LNG terbesar keenam di dunia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan gas domestik untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi.
Kebutuhan gas nasional diproyeksikan mencapai 1.471 BBTUD pada 2025 dan meningkat menjadi 2.659 BBTUD pada 2034. ’’Orientasi kita sekarang harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, barulah kita akan membuka peluang untuk ekspor,” katanya. (jpc/c1)